Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
24 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 892

Terima Audiensi SMURP dan BKPRMI, MUI Sebut Boikot Dorong Peningkatan Bisnis Produk Nasional

Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Palestina (SMURP) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) melakukan aksi mengeluarkan pernyataan dan himbauan terkait agenda boikot produk terafiliasi Israel pada Jum’at (14/3). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut aksi boikot produk terafiliasi Israel mendorong pergeseran konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada pemerataan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Pasalnya, akibat boikot, dominasi bisnis perusahaan global mulai berpindah kepada perusahaan nasional dan UMKM.

“Sesuai pembicaraan dengan Kemenlu bersama dengan gerakan BDS, kita ingin terus menyuarakan boikot sampai Palestina merdeka. Memang ada kekhawatiran menimbulkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang punya cabang di Indonesia (juga menimbulkan pengangguran), tetapi saya sampaikan bahwa khususnya yang terkait dengan industri makanan, itu dampaknya adalah pemerataan (bisnis). Kini dominasi perusahaan besar mulai berkurang, kemudian tumbuh pengusaha-pengusaha kecil yang menjual ayam geprek, kopi, dan lain-lain. Ini metode pemerataan,” ujar Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI, Dubes Bunyan Saptomo saat menerima audiensi SMURP dan BKPRMI di kantor pusat MUI, Jum’at (14/3) sore.

Dubes Bunyan pun menyambut baik inisiatif SMURP yang meminta MUI terus menyerukan umat untuk memboikot produk terafiliasi Israel. Pasalnya, menurut dia, umat Islam harus berupaya menghentikan semua bentuk kemungkaran, termasuk kejahatan genosida yang dilakukan Israel. Salah satu metodenya, ungkap dia, dengan memberikan himbauan dan seruan kepada umat Islam untuk melakukan aksi boikot.

“Mewakili pimpinan, saya menyambut semangat dari adik-adik (SMURP) untuk teruskan perjuangan membela Palestina. Hati kita selalu berdoa ya kan (untuk Palestina). Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai lisan dulu dan terus menyuarakan boikot produk terafiliasi Israel,” kata dia.

Dubes Bunyan pun meyakini semangat yang ditunjukkan SMURP dan masyarakat muslim Indonesia merupakan efek dari sikap MUI yang membela Palestina. MUI, ungkapnya, berhasil memposisikan diri sebagai organisasi yang mampu membangun kemaslahatan umat Islam.

“Alhamdulillah ini adik-adik mahasiswa juga ikut semangat melakukan aksi boikot produk terafiliasi Israel. Berarti ada impact-nya kegiatan MUI selama ini dalam upaya bela Palestina. Terutama setelah serangan Israel ke Palestina (2023 lalu) yang telah menimbulkan genosida,” ucapnya.

Sebelumnya, Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Palestina (SMURP) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) melakukan audiensi dan mendesak MUI untuk terus mengeluarkan pernyataan dan himbauan terkait agenda boikot produk terafiliasi Israel pada Jum’at (14/3) sore. Kedua organisasi tersebut mendukung setiap pernyataan terbaru MUI terkait keberlanjutan agenda boikot produk terafiliasi Israel di bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

“Kami meminta MUI untuk terus menghimbau dan mengingatkan umat untuk melanjukan tindakan boikot produk terafiliasi Israel. Kami minta MUI jangan ragu untuk melakukan itu. Himbauan untuk melakukan boikot justru penting di tengah perilaku dan kesadaran umat yang mungkin kembali abai dan melupakan upaya boikot,” kata Koordinator SMURP Andrian Rizky saat beraudiensi dengan MUI pusat.

SMURP menyebut MUI memang memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan umat Islam dalam mendukung upaya perjuangan kemerdekaan Palestina. Salah satunya, ungkap dia, dengan mengingatkan konsistensi umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi boikot produk terafiliasi Israel hingga Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya.

“MUI punya kewajiban moral untuk mengingatkan umat muslim Indonesia. Setidaknya, himbauan dan pernyataan MUI terkait boikot produk terafiliasi Israel itu membuat umat Islam memahami upaya perjuangan kemerdekaan Palestina masih sangat panjang,” ucapnya.

SMURP kemudian merujuk 10 merek produk yang dirilis Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) sebagai produk genosida atau produk terafiliasi Israel. Kesepuluh produk tersebut antara lain Starbucks, Danone, Nestle, Zara, Kraft Heinz, Unilever, Coca Cola Group, McDonalds, Mondelez, Burger King, dan sejumlah produk Kurma Israel. Semua produk tersebut, ungkap Andrian, tercantum sebagai produk-produk yang terafiliasi Israel di dalam situs boikot internasional: boycott.thewitness dan bdnaash.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Nanang Mubarok menyebut seruan terbaru MUI tentang konsistensi boikot produk terafiliasi Israel sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran umat Islam Indonesia soal dukungan terhadap perjuangan Palestina. Menurut Nanang, seruan tersebut penting di tengah mulai mengendurnya kampanye dan aksi boikot produk terafiliasi Israel.

“Bagi BKPRMI, fatwa dan seruan MUI adalah perintah. Terkait seruan boikot produk terafiliasi Israel, itu merupakan gerakan untuk meningkatkan kesadaran umat muslim Indonesia secara kolektif (bersama),” kata Nanang.

Usai beraudiensi dengan MUI, SMURP dan BKPRMI juga membagi-bagikan 500 takjil kepada para pengendara dan penduduk yang berada di sekitar kantor MUI. SMURP menyebut aksi bagi-bagi takjil ini juga sebagai bentuk rasa syukur atas respon positif umat Islam Indonesia yang mendukung aksi boikot produk terafiliasi Israel selama ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Disejajarkan dengan SWF Terkuat di Dunia, Danantara Peringkat 6

Jakarta, aktual.com – Danantara Indonesia berada di peringkat keenam di jajaran dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Funds/SWFs) yang terkuat di dunia.

Peringkat tersebut dihimpun dalam The World in Maps yang menyatakan bahwa Danantara Indonesia menjadi SWF yang menonjol dan disorot di kalangan dunia, dengan nilai asset under management (AUM) mencapai US$983 miliar.

“Salah satu yang menonjol dalam peringkat tahun ini adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, SWF Indonesia. Dengan nilai luar biasa sebesar US$983 miliar,” demikian dikutip dari @the.world.in.maps.

Bahkan, Danantara Indonesia dinilai memiliki potensi dan kekuatan yang akan berkembang pesat dan bisa melampaui SWF terkuat di dunia

“SWF ini berkembang pesat, bahkan telah melampaui beberapa SWF tertua di dunia. Berbeda dengan dana berbasis sumber daya alam, SWF Indonesia lebih berfokus pada infrastruktur dan ekonomi digital, menarik minat investor global yang ingin memanfaatkan pertumbuhan ekonomi negara ini,” tulis The World in Maps.

Seiring dengan meningkatnya pengaruh SWF, tren investasi global pun berubah. Baik yang didorong oleh kekayaan minyak, cadangan devisa, atau ekspansi industri.

Danantara Indonesia juga disorot tidak hanya sekedar sebagai wadah guna menampung total aset BUMN akan tetapi juga menjadi sumber kekuatan negara Indonesia untuk lebih mengembangkan industri ekonomi dan pasar global.

“Dengan negara-negara seperti Indonesia yang dengan cepat naik peringkat, lanskap SWF menjadi semakin beragam, menandai pergeseran dari pusat-pusat keuangan tradisional,” imbuhnya.

Adapun, top 10 Sovereign Wealth Funds by Assets Under Management sebagai berikut:

1. Norway $1.74 triliun
2. China (CIC) $1.33 triliun
3. China (SAFE) $1.09 triliun
4. UAE $1.06 triliun
5. Kuwait $1.03 triliun
6. Indonesia $983 miliar
7. Saudi Arabia $925 miliar
8. Singapore $801 miliar
9. Qatar $526 miliar
10. Hong Kong $514 miliar

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Rapat Panja RUU TNI Digeruduk, Massa Tolak Pembahasan Secara Tertutup

Jakarta, aktual.com – Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI bersama pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI mendapat protes dari sejumlah orang. Mereka menyatakan penolakan terhadap rapat yang tengah berlangsung.

Tiga orang dari kelompok yang menamakan diri Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menuntut agar rapat Panja RUU TNI dihentikan, terutama karena pembahasannya dilakukan secara tertutup.

“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan, karena tidak sesuai ini diadakan tertutup,” ujar Andrie, salah satu peserta aksi, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).

Mereka menilai bahwa proses pembahasan RUU TNI tidak dilakukan secara transparan. Selain itu, mereka juga khawatir bahwa revisi ini akan mengembalikan dwifungsi ABRI, sehingga mereka dengan lantang menyuarakan penolakan.

“Bapak-Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya dwifungsi ABRI, hentikan proses pembahasan RUU TNI,” tegasnya.

Sebagai informasi, rapat Panja RUU TNI telah berlangsung sejak Jumat (14/3), digelar secara tertutup di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat.

Anggota Komisi I DPR, Tb Hasanuddin, membenarkan adanya rapat tersebut dan menyebutkan bahwa pertemuan ini diikuti oleh Panja UU TNI dari DPR dan pemerintah.

“Betul, Panja UU TNI DPR dengan Panja UU dari pemerintah,” kata Tb Hasanuddin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (14/3).

Ia menambahkan bahwa rapat sudah dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan masih berlangsung hingga malam hari.

“Sejak jam 13.00 WIB,” ungkapnya.

Rapat ini direncanakan akan terus berlanjut hingga pukul 22.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Panitia Kerja RUU TNI Bahas Tiga Klaster Utama

Ketua Panja RUU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat ditemui di sela rapat panja di Jakarta, Sabtu (15/3/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Jakarta, aktual.com – Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI membahas tiga klaster utama dalam rapat Panja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah di Jakarta, Sabtu (15/3).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menjelaskan tiga klaster dimaksud, yakni kedudukan Kementerian Pertahanan dan TNI, lingkup baru tempat TNI boleh tetap aktif, dan soal usia prajurit.

“Tiga itu saja, tidak ada yang lain,” ujar Utut saat ditemui di sela rapat.

Utut menuturkan seluruh klaster dalam RUU TNI tersebut dibahas satu per satu, pasal demi pasal secara seksama. Namun, ia belum bisa mengatakan seberapa jauh pembahasan sudah berlangsung.

Salah satu hal yang masih dibahas lebih dalam adalah mengenai operasi militer selain perang yang rencananya ditambah menjadi 17.

“Satu per satu ini kami teliti. Yang saya pastikan kalau orang seperti saya, saya bertanggung jawab soal ini,” ucapnya.

Mengenai target pengesahan RUU TNI, Utut mengatakan tidak memiliki target tersendiri, melainkan menunggu kesiapan dari pemerintah, terutama Menteri Pertahanan, Menteri Hukum, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara.

Menurutnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sempat berharap RUU TNI bisa disahkan pada masa sidang kali ini.

“Kalau memang pemerintah siap, ya kami siap, kita rapat kerja. Bukannya berarti ngejar target, yang penting sudah dibahas dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Rapat Panja RUU TNI berlangsung sejak Jumat (14/3) dan direncanakan hingga Minggu (16/3).

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Februari 2025, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Golkar Sebut RK Dalam Kondisi Baik Usai Digeledah KPK

Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat M.Q. Iswara menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di sela-sela safari Ramadhan Partai Golkar di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

Ciamis, aktual.com – Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat M.Q. Iswara mengatakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kondisi baik setelah KPK menggeledah rumah yang bersangkutan terkait dugaan korupsi proyek iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Iswara saat ditemui di sela-sela safari Ramadhan Partai Golkar di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu, menjelaskan bahwa kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ridwan Kamil melalui sambungan telepon pada Jumat (14/3) malam.

“Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 11 malam kami berkomunikasi … Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” kata Iswara.

Ridwan Kamil, tambah Iswara, juga menyatakan siap untuk kooperatif dengan penyidik KPK. Ridwan Kamil mengaku akan memenuhi apa pun yang nantinya diminta oleh penyidik komisi antirasuah.

Di samping itu, menurut Iswara, Ridwan Kamil mengatakan bahwa penggeledahan KPK hanyalah risiko dari jabatan yang ia emban. Sebab, ia menjadi gubernur ketika dugaan korupsi itu terjadi.

“Yang terakhir, beliau menyampaikan bahwa ‘Insyaallah kalau saya tidak ikut campur masalah tersebut’,” ucap Iswara.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengaku hingga Jumat (14/3) belum mendapat surat panggilan dari KPK.

“Belum. Sampai tadi malam, beliau belum menyampaikan bahwa apakah sudah ada surat panggilan atau belum,” kata Iswara.

KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil (RK) yang juga politikus Partai Golkar pada Senin (10/3). RK pun membenarkan penggeledahan tersebut terkait penyidikan perkara dugaan korupsi BJB dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.

“Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” kata dia dalam keterangan diterima di Bandung, Senin (10/3).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang. Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik.

“Pastinya kalau yang disita, pasti ada ya beberapa dokumen, beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji sedang diteliti oleh para penyidik,” kata Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3).

Di sisi lain, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo mengatakan pihaknya belum menetapkan status apa pun terhadap RK dalam perkara BJB hingga Jumat (14/3).

Menurut Budi, KPK akan segera memanggil RK untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan kapan jadwal pemanggilan yang bersangkutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lestari Moerdijat: Potensi Peningkatan Pekerja Anak Harus segera Diantisipasi

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Dampak gejolak ekonomi yang berpotensi mendorong peningkatan jumlah pekerja anak harus diwaspadai. Hal itu harus diantisipasi agar proses mewujudkan sumber daya manusia (SDM) nasional yang unggul dan berdaya saing dapat berjalan dengan baik.

“Gejolak perkonomian dunia yang berdampak pada perekonomian dalam negeri, dan berpotensi mempengaruhi proses pembangunan di sektor lain harus segera diantisipasi. Potensi peningkatan jumlah pekerja anak harus diwaspadai,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS), Indonesia mencatat jumlah pekerja anak pada 2019 sebesar 0,92 juta, 2020 sebesar 1,33 juta, 2021 sebesar 1,05 juta, pada 2022 sebesar 1,01 juta, dan pada 2023 relatif stagnan tercatat 1.01 juta.

Berdasarkan data yang sama, BPS mengungkapkam bahwa peningkatan jumlah pekerja anak pada 2020 disebabkan terjadinya guncangan ekonomi akibat covid-19.

Menurut Lestari, sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi harus direalisasikan.

Langkah tersebut, tambah Lestari, antara lain peningkatan dan kemudahan akses pendidikan, dukungan ekonomi keluarga, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak.

Selain itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, penegakan hukum secara ketat juga harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak-anak.

Diakui Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dampak gejolak di sektor ekonomi berpotensi menerpa kehidupan keseharian masyarakat, terutama kelompok masyarakat marginal yang di dalamnya juga ada anak-anak yang rentan terdampak.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap potensi dampak dari gejolak ekonomi yang terjadi dapat dihadapi bangsa ini secara bersama-sama.

Rerie mendorong agar upaya untuk membangun kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat bisa segera dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah dampak yang akan terjadi.

Rerie sangat berharap pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan menjadi generasi penerus yang berdaya saing di masa datang dapat diwujudkan.***

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...891892893...43,107Halaman 892 dari 43,107

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya