28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 90

DPR Sentil Pemda, Desak Proaktif Awasi dan Laporkan Perusak Hutan

Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menilai kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal oleh oknum maupun perusahaan yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu faktor utama pemicu bencana.

Atas kondisi tersebut, Toha mendesak kepala daerah beserta seluruh perangkat pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mendata, memantau, dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kawasan hutan dan lingkungan hidup. Menurutnya, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada pemerintah daerah karena mereka yang paling mengetahui kondisi nyata di lapangan.

“Yang mengetahui kondisi riil di lapangan adalah pemerintah daerah. Maka, bila ada penyalahgunaan kawasan hutan atau kegiatan yang menyalahi izin, harus segera dilaporkan dan ditindak. Pengawasan tidak boleh longgar,” tegas Toha, Sabtu (6/12/2025).

Politikus PKB ini menegaskan bahwa meskipun sebagian besar izin pemanfaatan kawasan hutan dikeluarkan pemerintah pusat, pelaksanaannya di lapangan tetap membutuhkan kontrol ketat dari pemerintah daerah. Ia mendorong pemda membangun sistem pemantauan real-time untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Toha juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap perusahaan perusak hutan maupun pembalak liar. “Penegakan hukum harus tegas dan adil. Tidak boleh ada pembiaran. Jika ada pembiaran, maka siapa pun yang membiarkannya ikut menanggung dosa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat dan lembaga lingkungan hidup terlibat aktif dalam pengawasan. Partisipasi publik, menurutnya, menjadi elemen penting agar tidak ada ruang bagi oknum yang mencoba melakukan praktik ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Toha meyakini bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum akan membuat upaya penyelamatan hutan berjalan lebih efektif. Dengan pengawasan yang ketat, ia berharap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera dan wilayah lain dapat diminimalkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DPR Sebut Menhut Kebagian Cuci Piring Terkait Kerusakan Hutan di Indonesia

Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar (F-PG), Firman Soebagyo, Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan pembelaannya terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait isu kerusakan hutan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa Raja Juli hanya menerima dampak tanggung jawab dari kerusakan hutan yang sudah berlangsung lama.

“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar) tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Firman menilai tidak adil apabila kerusakan hutan yang terjadi saat ini dibebankan sepenuhnya kepada Raja Juli. Ia mengingatkan bahwa kerusakan ekologis sudah terjadi jauh sebelum menteri yang kini menjabat.

Ia juga menyinggung kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut memicu kerusakan pada kawasan hutan dan meningkatkan risiko bencana.

“Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” jelasnya.

Dalam penjelasannya, Firman menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis Indonesia. Ia menuturkan bahwa dirinya pun merasakan langsung bahaya saat melintasi kawasan rawan longsor.

“Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.

Firman menilai bencana yang terjadi di Sumbar, Sumut, dan Aceh seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih serius menjaga lingkungan. Ia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah kondisi darurat, meskipun dilakukan dengan izin resmi.

“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh)” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Suzuki Jimny Custom Contest 2025 Resmi Digelar, Jadi Ajang Modifikasi Jimny Terbesar di Indonesia

Jakarta, Aktual.com – Suzuki Indonesia kembali memperkuat posisinya di segmen modifikasi Jimny dengan menyelenggarakan Jimny Custom Contest 2025, kompetisi nasional yang ditujukan untuk seluruh pemilik dan penggemar Suzuki Jimny. Ajang ini menjadi ruang bagi komunitas Jimny untuk menampilkan karya terbaik sekaligus mendorong perkembangan industri otomotif Indonesia, khususnya di kategori custom dan off-road.

Deputy of Sales & Marketing Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Dony Ismi Saputra, mengatakan bahwa daya tarik Suzuki Jimny tidak pernah surut sejak generasi pertamanya. “Jimny Custom Contest adalah platform bergengsi bagi pengguna Suzuki Jimny untuk memamerkan modifikasi Jimny terbaik mereka di hadapan publik dan juri profesional,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Kontes berlangsung dari 1 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026, menghadirkan empat kategori utama yang mewakili gaya modifikasi Jimny di Indonesia: Offroad/Adventure Style, Innovation & Extreme Modification, Street & Stylish Looks, serta Restomod/Classic Style. Keempat kategori tersebut menjadi cerminan tren modifikasi Jimny yang berkembang di komunitas.

Kompetisi ini terbuka untuk semua generasi Suzuki Jimny, mulai dari LJ80, Sierra, Katana, Caribbean, hingga Jimny generasi terbaru termasuk Jimny 5-Door. Dengan cakupan seluas ini, Jimny Custom Contest diklaim sebagai ajang kontes modifikasi paling inklusif untuk pengguna Jimny di Tanah Air.

Untuk menarik minat peserta, Suzuki menyediakan hadiah bernilai total Rp250 juta, termasuk Trip to Japan, drone, action camera, smartwatch, serta gelar juara 1, 2, 3, dan favorit netizen. Penilaian dilakukan oleh juri profesional yang berpengalaman dalam dunia modifikasi dan desain otomotif.

Suzuki juga memberikan kehormatan khusus berupa penampilan empat modifikasi Jimny terbaik dari setiap kategori di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, menjadikan karya para pemenang sorotan utama pecinta otomotif.

“Kami ingin menghadirkan ruang aktualisasi bagi pengguna Suzuki Jimny. Kontes ini menjadi bukti bahwa modifikasi Jimny terus berkembang dan memiliki komunitas kreatif yang kuat,” kata Dony.

Pendaftaran dibuka secara online melalui www.suzuki.co.id/jimny-contest, lengkap dengan persyaratan kepemilikan dan dokumentasi modifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

MaxDecal Art Party 2025 Perkuat Tren Modifikasi Motor, Hadirkan 170 Seniman dan 50 Modifikator

Jakarta, Aktual.com – MaxDecal memperkuat posisinya di industri stiker dan modifikasi motor melalui MaxDecal Art Party 2025 yang digelar pada 6–7 Desember 2025 di Brickhall, Fatmawati, Jakarta Selatan. Acara yang didukung Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) ini mempertemukan 170 seniman dan 50 modifikator untuk mendorong pertumbuhan custom culture otomotif di Indonesia.

Project Director & RnD MaxDecal, Nofian Hendra, mengatakan konsep Art Party dipilih untuk menghadirkan pengalaman yang lebih relevan bagi komunitas otomotif. “Kami ingin menghadirkan suasana yang mencerminkan semangat ekonomi kreatif. Menggabungkan seni dan otomotif memberi pengalaman lebih menyenangkan dibanding pameran biasa,” ujarnya.

Ia menyoroti pesatnya pertumbuhan modifikasi motor, terutama penggunaan stiker sebagai komponen utama personalisasi. “Minat penggunaan stiker untuk roda dua terus meningkat. Tren ini menggerakkan industri modifikasi di berbagai daerah,” kata Nofian.

Melalui Moto Art Show, perusahaan meluncurkan produk Xtreme Series serta menghadirkan sesi Live Printing bersama PT Mulia Mandiri Supply. Pengunjung dapat melihat langsung proses produksi decal, berkonsultasi mengenai teknik pemasangan, hingga mendapatkan rekomendasi perangkat pendukung untuk menghasilkan stiker berkualitas tinggi.

Kontes modifikasi motor menjadi magnet utama, dengan 10 kategori terbaik yang seluruhnya berkaitan dengan penggunaan stiker—menegaskan bahwa stiker merupakan elemen penting dalam dunia modifikasi. Selain itu, 10 motor milik jurnalis yang telah dimodifikasi juga dipamerkan untuk menunjukkan tren desain terkini di segmen roda dua.

MaxDecal Art Party menghadirkan Build Offline Market yang menyatukan kreator dan modifikator dalam satu ruang kolaboratif. Melalui Art Education, peserta mendapatkan pelatihan desain, crafting, pemasaran, hingga penggunaan mesin agar mampu bersaing di industri otomotif kreatif.

Nofian menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual (IP) menjadi fondasi penting bagi industri modifikasi. “IP melindungi ide dan karya kreator. Ini membuat industri tumbuh sehat, baik di seni maupun otomotif,” ujarnya. Ekraf juga memfasilitasi pendaftaran IP langsung di lokasi acara untuk mempermudah kreator mengamankan karya mereka.

Sementara itu, Wakil Menteri dan Badan Ekraf Indonesia, Irene Umar, menyebut Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat custom culture di Asia. “Indonesia punya budaya, keunikan, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Kita harus mendorong sektor ini melampaui normalitas,” ujarnya.

Irene menilai pasar sepeda motor Indonesia, yang merupakan terbesar di dunia, menjadi peluang strategis bagi kreator stiker dan modifikator. “Konsumen motor sekarang ingin tampil unik. Stiker lokal memberi identitas dan karakter yang tidak dimiliki produk massal,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara industri otomotif dan kreator lokal. “Ini sesuai arahan Presiden: jangan lagi ego sektor. Ketika seni dan otomotif bersatu, efek ekonominya besar,” ujar Irene.

Irene juga menyoroti potensi bisnis lisensi. “Pendapatan kreator bisa datang dari licensing fee, bukan hanya penjualan produk. Model ini sudah terbukti sukses secara global,” ujarnya.

MaxDecal berencana menjadikan Art Party dan Moto Art Show sebagai agenda tahunan untuk memperkuat ekosistem modifikasi motor dan industri stiker nasional. “Masa depan personalisasi otomotif sangat cerah. Kreativitas anak muda terus berkembang,” tutup Nofian.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bongkar Dugaan Aktivitas Ilegal di Batam, Konten Kreator Ferry Kesuma Diperiksa Polisi

Jakarta, aktual.com – Konten kreator Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Ferry Kesuma menjalani pemeriksaan di Polda Kepri setelah dilaporkan oleh PT Pasific Propertindo Perkasa. Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah konten Ferry yang menyoroti aktivitas perusahaan itu di wilayah Kepri.

Pemeriksaan dilakukan pada Jumat, 5 Desember 2025 sejak pagi hingga sore hari. Ferry memberikan keterangan terkait video-video yang ia unggah di YouTube dan Tiktok.

Dalam salah satu kontennya di YouTube Shorts, Ferry membahas dugaan penguasaan sekitar 4.000 meter tanah aset Badan Pengelolaan (BP) Batam oleh PT Pasific Propertindo Perkasa yang kini digunakan sebagai lokasi penampungan sampah sementara (TPS).

Ia juga mengangkat dugaan keterlibatan perusahaan tersebut di bawah komisarisnya, Bobby Jayanto, dalam perobohan Hotel Purajaya di Batam. Ferry mempertanyakan mengapa dugaan itu belum ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Tokoh Lembaga Adat Melayu Kepri, Datok Rury Afriansyah, mempertanyakan proses pemeriksaan terhadap Ferry. “Harusnya Ferry diminta klarifikasi sebagai terlapor dengan pelapor. Tidak langsung naik ke penyidikan,” kata Rury.

Rury, yang juga pengelola Hotel Purajaya yang dirobohkan pada 2023, menduga pemeriksaan itu berpotensi membungkam kebebasan berpendapat. Ia menilai Ferry selama ini konsisten menyoroti berbagai dugaan aktivitas ilegal di Batam.

“Ferry membongkar rokok ilegal, impor beras ilegal dan isu lainnya,” ujarnya.

Rury berharap, proses hukum di Polda Kepri berjalan secara transparan dan profesional, tidak tebang pilih dan berpegang pada prinsip keadilan. “Saat ini di Mabes Polri sudah banyak perubahan dalam menangani kasus. Sesuai dengan semangat reformasi kepolisian yang sudah dideklarasikan oleh Presiden Prabowo,” tegasnya.

Menurutnya, pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Pak Jimmly dan ada juga Pak Mahfud tak lain agar polri berubah tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. “Semangat reformasi kepolisian harus menjalar dari atas hingga ke bawah,” ucapnya.

Ferry menambahkan, surat panggilan polisi diterima istrinya pada 1 Desember 2025. Ia mengaku dihubungi aparat saat sedang berada di pusat perbelanjaan Top 100.

“Saat itu polisi mondar-mandir mengikuti saya berbelanja. Saya digedor di parkiran dan baru di situ diberikan surat panggilan,” kata Ferry.

Menurut Ferry, laporan terhadapnya dibuat pada 22 September oleh Bobby Jayanto. Ia datang memenuhi panggilan pada 5 Desember di Polda Kepri dan diperiksa oleh penyidik Morina, Kanit Julius Silaen, serta Ipda Esi Aryanto dari Subdit 5 Ditreskrimsus.

Ferry mengatakan ia ditanya soal dugaan pencemaran nama baik. “Saya tanya, unsur fitnahnya di mana,” ujarnya.

Ia menyinggung soal tudingan penyerobotan lahan yang sebelumnya muncul dari Saparudin, yang disebut mewakafkan lahan untuk TPS bagi sekitar 90 ribu warga. Ferry mempertanyakan mengapa lahan itu kemudian beralih ke PT Pasific Propertindo Perkasa.

Ferry menyampaikan setelah pemeriksaan, ia sebagai saksi diminta menyerahkan akun media sosial hingga alat perekam seperti telepon seluler dan stabilizer. “Padahal cuma satu akun yang bermasalah. Instagram, YouTube, Facebook, Tiktok, follower sudah ratusan. Mau bagaimana ini? Mau dibungkam,” ucapnya.

Ia juga mengaku pernah ditawari suap oleh seorang pejabat terkait kasus Purajaya namun menolak. Ia menyebut ada tekanan dari berbagai pihak agar ia menghentikan kontennya.

“Mereka mau bungkam saya untuk bungkam rokok ilegal, reklamasi ilegal,” ujarnya.

Ia juga mengaku diminta menurunkan konten Purajaya dan mendapat tekanan dari beberapa LSM. Ferry memperkirakan masih akan dipanggil kembali.

Ferry berharap tidak ada warga yang mengalami kriminalisasi saat menyuarakan persoalan publik. “Saya sebagai konten kreator menyuarakan suara masyarakat. Jangan ada seperti saya dibungkam sementara data dan bukti ada,” katanya.

Tim Aktual.com telah berupaya menghubungi akun Instagram Humas Polda Kepri dan Direktur Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Silvester Simamora, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Korban Meninggal Bencana Alam Sumut Jadi 318 Jiwa

Medan, Aktual.com – Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara mencatat korban meninggal dunia akibat bencana alam yang melanda provinsi itu bertambah menjadi 318 orang.

Berdasarkan laporan Pusdalops per Sabtu (6/12/2025) pukul 08.00 WIB yang diterima di Medan, mencatat jumlah korban meninggal dunia bertambah enam orang dari sebelumnya tercatat 312 data per Jumat, pukul 08.00 WIB.

Pusdalops PB mendata 318 orang yang meninggal dunia tersebut tersebar di 12 dari 17 kabupaten/kota yang terlanda.

Pusdalops merinci korban meninggal berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 35 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 91 orang, Kabupaten Tapanuli Selatan 85 orang, Kota Sibolga 53 orang, Kabupaten Humbang Hasundutan sembilan orang dan Kota Padangsidimpuan satu orang.

Selain itu, Kabupaten Pakpak Bharat dua orang, Kota Medan 12 orang, Kabupaten Langkat 11 orang, Kabupaten Deliserdang 17 orang, Kabupaten Nias satu orang dan Kabupaten Nias Selatan satu orang.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut.

“Data merupakan update 6 Desember 2025 pukul 08.00 WIB,” ujarnya.

Dia mengatakan, berbagai upaya penanganan bencana telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.

“Untuk perkembangan atas bencana itu akan terus diinformasikan termasuk data-datanya,” kata dia.

Pusdalops PB mendata kabupaten/kota yang terlanda bencana alam yakni Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Sibolga.

Selain itu, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangberdagai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Lalu, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Batubara serta Kabupaten Mandailing Natal.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Berita Lain