25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 915

KPK Berpeluang Panggil Ridwan Kamil Terkait Perkara Bank BJB

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Pemanggilan tersebut umumnya dilakukan penyidik KPK untuk mengonfirmasi temuan dalam penggeledahan terhadap rumah yang bersangkutan.

“Penyidik akan memanggil saksi siapapun yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/3).

Meski demikian pihak KPK belum memberikan pernyataan mengenai apakah penyidiknya memang membutuhkan keterangan dari RK sehingga akan dilakukan pemanggilan.

Pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB mencapai ratusan miliar rupiah. Sedangkan angka pasti kerugian negara dalam perkara tersebut saat ini masih dalam proses penghitungan.

Dalam perkara tersebut penyidik komisi antirasuah sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka, namun belum menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan perannya dalam perkara tersebut.

“Sudah ada tersangkanya, sekitar lima orang, ada dari penyelenggara negara dan ada dari swastanya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/3).

Dalam pengembangan penyidikan tersebut, KPK telah melakukan penggeledahan sejumlah lokasi di Bandung, Jawa Barat, salah satunya adalah rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

“Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB. Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin.

Ia menegaskan bahwa dirinya siap bersikap kooperatif dalam proses penggeledahan tersebut dan mendukung KPK dalam penyelidikan terkait perkara tersebut.

“Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” ujarnya.

Namun, Ridwan Kamil enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penggeledahan itu.

“Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/3), mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.

“Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan,” Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Mengenai kapan pihak KPK akan mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan konstruksi perkara tersebut, Setyo mengatakan hal itu menjadi kewenangan tim penyidik KPK.

“Tindak lanjut terhadap penanganannya, setelah dilakukan rilis terkait penentuan terhadap perkara tersebut, ya jadi kewenangan dari penyidik dan direktur atau deputi kapan akan dilakukan tindak lanjutnya,” kata Setyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Rusdi Kirana: Vietnam Mitra Strategis Indonesia, Kerjasama Harus Terus Ditingkatkan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani disaksikan Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid dan Edhei Baskoro usai mengisi buku tamu sebelum melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Kunjungan kenegaraan To Lam ke Indonesia tersebut menandai 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana menilai Vietnam sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Baik Indonesia maupun Vietnam merupakan sama-sama negara berkembang yang sedang berjuang menuju negara maju.

”Kita harus terus mendorong kerjasama kemitraan dengan Vietnam. Hubungan kedua negara telah berlangsung lama dan punya banyak kesamaan. Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus di kawasan, begitu pula Vietnam sehingga kerjasama kedua negara harus terus ditingkatkan,” tutur Rusdi Kirana di sela menerima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam bersama rombongan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengapresiasi kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Vietnam yang ditargetkan mencapai total transaksi USD18 miliar dolar (Rp294,1 triliun) pada tahun 2028.
Rusdi mengatakan, banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dengan Vietnam, mulai bidang ekonomi, teknologi maupun perkebunan dan pertanian. Apalagi, kedua negara memiliki banyak kesamaan di sejumlah bidang, dan sama-sama sebagai negara yang sedang bertumbuh. ”Kita harus terus jaga agar terwujud kerja sama strategis yang makin komprehensif ke depannya,” urainya.

Diketahui, dalam kunjungannya ke Indonesia, Sekjen PKV To Lam beserta rombongan juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Menuru Prabowo, Indonesia dan Vietnam telah menjalin kemitraan sejak 1955 yang dibangun di atas fondasi yang kuat yang didirikan oleh Presiden Anda Ho Vho Minh dan Presiden Soekarno dari Indonesia.

Prabowo menjelaskan pertemuan ini menjadi momen yang sangat baik untuk semakin berkomitmen kerjasama dalam menguntungkan kedua negara. “Tahun ini adalah momentum yang sangat baik untuk meningkatkan hubungan kita ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat mitra strategis yang komprehensif,” kata Prabowo.

Ada tiga dokumen kerja sama yang dipertukarkan di hadapan kedua pemimpin negara, yaitu Letter of Intent (LoI) dalam kerjasama peningkatan kapasitas bidang teknik dan ekonomi digital yang ditunjukkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Industri Vietnam, kerja sama bidang sains dan teknologi yang ditunjukkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Menteri Sains dan Teknologi Vietnam, dan kerjasama aquacultur yang ditunjukkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia serta Wakil Menteri Lingkungan Vietnam. (*)

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

BNI Siapkan Rp21 Triliun untuk Lebaran 2025, Layanan Perbankan Tetap Lancar di Musim Liburan

Karyawan bank BNI menghitung uang rupiah. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyediakan uang tunai sebesar Rp21 triliun rupiah selama periode lebaran mulai 21 Maret – 3 April 2025. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sepanjang Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, persiapan uang tunai periode lebaran 2025 sejalan dengan peralihan perilaku nasabah ke digital. Hal ini membuat alokasi uang tunai lebih rendah dibandingkan tahun lalu seiring berkurangnya transaksi tarik tunai di ATM, Cash Recycle Machine (CRM), maupun outlet cabang.

”Meskipun telah terjadi perubahan masyarakat yang lebih ke arah digital, namun kami memahami bahwa kebutuhan uang tunai saat lebaran dan libur panjang juga cukup besar dibandingkan saat normal, sehingga dengan kesiapan uang tunai ini nasabah dapat memenuhi kebutuhannya,” kata Okki dalam siaran pers.

nominal transaksi BNI mobile banking dan wondr by BNI tumbuh sebesar 36,7% pada Januari 2025 dibandingkan periode sama tahun lalu (_year on year/YoY). Sedangkan frekuensi transaksi meningkat 35,4%. Pada saat lebaran Maret 2024, nominal transaksi digital tersebut juga tumbuh 29% dibandingkan Januari 2025.
”Dengan adanya layanan kami yang terintegrasi didukung oleh jaringan yang kuat dan digital perbankan yang meningkat, maka kebutuhan perbankan nasabah akan tetap terpenuhi,” ujar Okki.

Pada periode lebaran tahun ini, BNI menyediakan rata-rata 31 outlet kantor cabang dalam operasional terbatas mulai 28 Maret – 7 April 2024. Operasional terbatas outlet tersebut melayani transaksi seperti setoran, penarikan, dan pemindahan rekening sesama BNI maksimum Rp25 juta, setoran BBM Pertamina, pembukaan rekening, dan kebutuhan transaksi lainnya termasuk akad kredit khusus untuk H-2 sebelum lebaran atau 28 Maret 2025.

Selain itu, terdapat Layanan Gerak BNI (O-Branch) yang berada di 16 lokasi titik jalur mudik, tempat wisata, maupun lokasi strategis lainnya. Kebutuhan perbankan juga bisa dilakukan melalui 214 ribu BNI Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia dan channel lainnya seperti ATM dan CRM, serta penggunaan aplikasi digital wondr by BNI yang penggunanya sudah mencapai 6,4 juta hingga akhir Februari.

”Alokasi uang tunai di ATM maupun kantor cabang masih didominasi di Pulau Jawa dengan pengisian cash yang semulai disiapkan di kota besar seperti Jabodetabek namun setelah H-2 lebaran akan bergeser ke daerah-daerah tujuan mudik,” tutup Okki. (*)

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menaker: Mekanisme Bonus Lebaran Driver Ojol Diserahkan ke Aplikator

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat memberikan pemaparan pada jumpa pers di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira

Jakarta, Aktual.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemberian bonus hari raya (BHR) atau Lebaran kepada pengemudi ojek daring (ojol) dan kurir daring diserahkan kepada perusahaan berbasis aplikasi (aplikator) masing-masing.

“Itu kita serahkan ke aplikator masing-masing. Saat ini tujuannya adalah bagaimana membangun trust, sehingga ekosistem (pekerja dan perusahaan berbasis aplikasi) terbangun dengan harmonis,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (11/3).

Menaker memastikan bahwa Surat Edaran (SE) terkait pemberian BHR untuk pengemudi dan kurir daring akan diresmikan.

Menurut Yassierli, SE ini nantinya menjadi penegas dari pentingnya hubungan antara perusahaan layanan berbasis aplikasi dan kurir/pengemudi yang saling mendukung dan menghargai.

Selain itu, bonus ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah serta bentuk apresiasi dari perusahaan kepada para pekerjanya yang berbasis mitra tersebut. BHR sendiri diimbau untuk dicairkan dalam bentuk uang tunai, berdasarkan kinerja dan partisipasi aktif para mitra pengemudi dan kurir.

“Tahun ini pemerintah memberikan perhatian untuk pengemudi dan kurir online. Kami mengimbau perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR bagi pengemudi dan kurir dalam bentuk uang tunai,” kata Yassierli.

Ia melanjutkan, terkait besaran nominal BHR sendiri adalah sebesar 20 persen dari pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

“Dengan perhitungan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir,” ujar dia.

Yassierli pun mengimbau BHR diberikan kepada pengemudi dan kurir online paruh waktu, dengan jumlah BHR sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Namun, ia menegaskan bahwa pencairan BHR ini juga mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu diberikan oleh perusahaan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Ini merupakan apresiasi kerja keras teman-teman driver dan kurir dalam mendukung layanan transportasi dan logistik Indonesia,” kata Menaker.

“Saya harap kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik dan mewujudkan ekosistemnya lebih baik lagi,” ujar dia menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Menhan Sebut Ada 15 K/L yang Bisa Dijabat TNI Aktif

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan ada 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3).

Adapun satu dari tiga hal krusial yang bakal direvisi dalam UU TNI adalah bisa masuk Kementerian/Lembaga.

“Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku,” kata Sjafrie.

Berikut 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan:

  1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
    2. Pertahanan Negara
    3. Sekretaris Militer Presiden
    4. Inteligen Negara
    5. Sandi Negara
    6. Lemhannas
    7. DPN
    8. SAR Nasional
    9. Narkotika Nasional
    10. Kelautan dan Perikanan
    11. BNPB
    12. BNPT
    13. Keamanan Laut
    14. Kejaksaan Agung
    15. Mahkamah Agung

Apabila merujuk pernyataan Sjafrie, terdapat penambahan 5 jabatan sipil yang bisa dijabat prajurit TNI, yakni Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang berlaku saat ini hanya ada 10 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat oleh TNI aktif.

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung,” demikian bunyi beleid Pasal 47 ayat 2 UU TNI.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Hamas Tuduh Israel Langgar Perjanjian Karena Tunda Penarikan Pasukan

Pejuang Hamas. (ANTARA/Anadolu/py)

Gaza, Aktual.com – Hamas, gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina, memperingatkan bahwa tindakan Israel menunda penarikan pasukannya dari Koridor Philadelphia di Gaza tengah adalah pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata.

Dalam pernyataannya, Senin (10/3), Hamas meminta mediator untuk campur tangan dan mendesak Israel memenuhi komitmennya, termasuk penarikan pasukan dan dimulainya kembali perundingan tahap kedua.

Hamas juga mengecam Israel karena pelanggaran gencatan senjata yang dilakukannya dengan tidak mematuhi jadwal penarikan pasukan untuk Poros Salah al-Din (Koridor Philadelphia).

Menurut gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina ini, penundaan tersebut merupakan upaya yang disengaja untuk merusak perjanjian.

“Israel belum mematuhi penarikan pasukannya secara bertahap selama tahap pertama, dan juga belum memulai penarikan pasukannya sesuai jadwal,” kata Hamas.

“Penarikan pasukan itu seharusnya selesai pada hari ke-50 perjanjian, yang jatuh pada hari Ahad, tetapi hal itu belum terjadi.”

Pernyataan tersebut menggambarkan penundaan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian dan upaya yang jelas untuk menyabotase dan membatalkan substansi perjanjian tersebut.”

Hamas meminta mediator dan masyarakat internasional untuk segera campur tangan dan menekan Israel agar “menghormati komitmennya, menarik diri dari Poros Salah al-Din, dan melanjutkan negosiasi tahap kedua tanpa penundaan.”

Hamas menekankan bahwa “mematuhi perjanjian adalah satu-satunya cara untuk mengamankan pembebasan sandera dan mencegah manipulasi lebih lanjut atas nasib mereka. Setiap penundaan berarti mempermainkan hidup mereka dan emosi keluarga mereka.”

Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang dimediasi Mesir dan Qatar dengan dukungan Amerika Serikat, mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

Kesepakatan tersebut mencakup pertukaran tahanan dan disusun dalam tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Namun, Israel menolak untuk pindah ke tahap kedua perjanjian tersebut, yang akan dimulai pada awal Maret setelah tahap pertama berakhir.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menunda negosiasi, berusaha untuk memperpanjang tahap pertama untuk mengamankan pembebasan lebih banyak sandera Israel di Gaza tanpa memenuhi kewajiban militer dan kemanusiaan yang diuraikan dalam kesepakatan tersebut, kata Hamas.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain