Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
13 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 917

CBA Dorong Pengusutan Kasus BLBI-BCA

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi

Jakarta, aktual.com – Direktur Center For Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali mengusut hingga tuntas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Bank Central Asia (BCA). Menurutnya, bukan hanya KPK, tetapi Kejaksaan Agung juga perlu memanggil pemilik BCA terkait akuisisi 51 persen saham di bank yang dimiliki Kelompok Djarum tersebut.

“Untuk kasus BLBI-BCA, KPK harus membuka dan melakukan pengusutan kembali hingga tuntas agar negara dapat mengambil bukan hanya saham, tetapi semua aset BCA harus di nasionalisasi milik pemerintah Prabowo,” ucap Uchok melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).

Ia menegaskan bahwa kasus BLBI merupakan salah satu persoalan di mana para pengusaha yang berstatus obligor memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang kepada negara.

”Sampai dengan saat ini obligor BLBI tidak mengembalikan uang pada negara dan rakyat yang menjadi korban. Kasus yang merugikan uang negara hingga lebih dari Rp144 triliun ini tidak akan memiliki dampak hukum atau ekonomi, kecuali hanya untuk kepentingan politik,” ujar Uchok.

Hasil temuan Pansus DPD RI terkait kasus BLBI-BCA menunjukkan adanya kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah. Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPR berencana memanggil KPK untuk memberikan penjelasan mengenai penanganan kasus BLBI-BCA, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dari hulu hingga hilir.

Sebagai catatan, BLBI merupakan skema bantuan Bank Indonesia yang diberikan kepada sejumlah bank saat krisis moneter 1998. Skema ini lahir berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam upaya mengatasi krisis tersebut.

Kerugian negara akibat BLBI-BCA dipandang berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Jika dana tersebut dapat dikembalikan ke kas negara, maka manfaatnya bisa dialihkan untuk pembangunan yang lebih menyejahterakan rakyat.

Pengusutan kasus ini juga dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo, yang dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR menyatakan siap memimpin langsung pemberantasan korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Legislator PDIP Soroti Anggaran Jumbo BGN: Dorong Pengawasan Ketat dan Penyaluran Tepat Sasaran

Arsip foto - Seorang anak bersiap menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 yang berlabuh di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menyoroti besarnya alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan APBN 2026. Dana fantastis senilai Rp 335 triliun tersebut harus diawasi secara ketat agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar berdampak langsung pada penerima manfaatnya.

“Anggaran harian BGN bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Ini jumlah yang luar biasa besar. Harus dipastikan programnya tepat sasaran, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan membawa perbaikan nyata dalam status gizi rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Edy menyambut baik komitmen pemerintah memenuhi seluruh permohonan anggaran BGN. Hal ini disebutnya sebagai jaminan Presiden Prabowo Subianto untuk program prioritasnya. Manfaat MBG tidak bisa dilihat langsung. Program ini bertujuan menekan angka tengkes (stunting) dan gizi buruk secara nasional.

Namun, Edy mengingatkan bahwa besarnya anggaran bukan jaminan sukses tanpa pengawasan sistematis dan keterlibatan daerah. Dia menekankan pentingnya membangun pusat data terpadu yang terkoneksi langsung dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

“Kalau sistem pusat data (pusdatin) BGN benar-benar terintegrasi, maka semua transaksi, harga bahan pangan, hingga distribusi makanan bisa dimonitor real-time. Ketimpangan harga atau potensi penyimpangan pengadaan bisa langsung terdeteksi,” paparnya.

Sebagai contoh, ia menjelaskan, jika setiap SPPG melaporkan harga telur yang dibeli, maka sistem dapat menghitung rata-rata harga telur di tiap daerah. Jika ada SPPG yang membeli jauh di atas rata-rata, itu bisa menjadi sinyal penyimpangan dan harus ditindaklanjuti.

Dengan nilai anggaran yang begitu besar, ia pun menegaskan tidak boleh ada ruang untuk penyelewengan, baik dalam pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan program MBG. Menurutnya, sasaran program harus jelas. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang berisiko mengalami stunting harus ditambah jangkauannya agar mendapatkan makanan yang bergizi.

“Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sebelumnya belum cukup efektif mengatasi stunting,” ucapnya.

ia pun meminta SPPG harus hadir dengan pendekatan menu lokal yang bergizi dan sesuai selera masyarakat. Untuk itu perlu keterlibatan ahli gizi dalam menyusun menu berbasis pangan lokal. Menurutnya, kearifan lokal perlu dipadukan dengan standar gizi agar menu yang disediakan tidak hanya sehat, tapi juga diterima oleh masyarakat.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya sinergi antara BGN dan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan pangan serta efektivitas distribusi. Dinas kesehatan setempat dan satgas pengawas harus aktif memantau pelaksanaan MBG di lapangan.

“Saya mendorong optimalisasi peran pemda, khususnya dinas kesehatan dan satgas pengawasan. Perlu strategi bersama antara pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat,” kata Edy.

Edy berharap, jika pengawasan diperkuat dan eksekusi program dilakukan secara transparan, anggaran jumbo BGN bukan hanya besar di atas kertas. Dia berharap program ini benar-benar mampu menjawab tantangan gizi di Indonesia dan mempercepat penurunan stunting nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Tim Komunikasi Bibit.id Sabet Penghargaan “PR Practitioners of the Year 2025”

Jakarta, aktual.com – Aplikasi investasi digital terdepan di Indonesia, Bibit.id, kembali menyabet penghargaan atas kerja kerasnya mengimplementasikan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kali ini, tim Corporate Communication Bibit diganjar penghargaan “PR Practitioners of the Year 2025” dalam ajang Indonesia PR of the Year 2025 Award.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan berdasarkan survei kepada para jurnalis di Indonesia. Survei ini diselenggarakan Majalah MIX MarComm, bagian SWA Media Group, dan disupervisi oleh beberapa pakar komunikasi yang menjadi Dewan Juri. Tim Corporate Communication (CorComm) Bibit.id yang dipimpin oleh William selaku Head of PR & Corporate Communication mendapatkan penghargaan pada kategori CorComm Team in Investment Industry. Menurut William, kerjasama strategis dengan media massa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka mendukung keberhasilan program pemerintah meningkatkan inklusi dan literasi investasi Tanah Air.

“Kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan. Bagi kami, kolaborasi dengan rekan-rekan jurnalis sangatlah krusial mengingat pekerjaan rumah yang besar di sektor investasi atau Pasar Modal di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Pertama, kita punya tantangan untuk meningkatkan jumlah basis investor dalam negeri. Kedua, kita bersama-sama melawan yang namanya investasi bodong dan judi online yang jelas-jelas merugikan masyarakat. Melalui kemitraan dengan media, kami meyakini bahwa masyarakat akan teredukasi dan akhirnya memilih untuk berinvestasi dengan cara-cara yang benar dalam rangka membangun masa depan keuangan yang lebih baik,” ujar William.

William menambahkan, komitmen perusahaan dalam meningkatkan inklusi dan literasi investasi tidak berhenti pada satu inisiatif saja. Dari segi produk, perusahaan secara konsisten menghadirkan produk-produk investasi terbaik agar investor dapat menumbuhkan investasi mereka seiring waktu. Untuk inisiatif ini, Bibit.id pun meraih penghargaan dari beberapa institusi yang kredibel.

Sebagai contoh, pada tahun 2024, Bibit.id memenangkan penghargaan “WealthTech of the Year” dalam ajang Asia FinTech Awards 2024. Bibit.id mengalahkan empat finalis lain yang berasal dari Singapura, di antaranya Bank of Singapore, Moomoo Singapore, RealVantage, dan Syfe. Di tahun yang sama, Bibit.id juga menjadi satu-satunya Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) kategori fintech yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yakni “Mitra Distribusi Surat Utang Negara (SUN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” serta “Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology”.

“Ini merupakan hasil kerja keras, inovasi, dan kolaborasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh tim kami dalam rangka menghadirkan pengalaman berinvestasi yang aman, mudah, dan inklusif untuk jutaan investor di Indonesia. Berbagai fitur dan inovasi yang kami hadirkan sejak tahun 2019 sampai sekarang terbukti telah mendemokratisasikan akses terhadap investasi di Pasar Modal,” terang William.

Sebagai informasi, Bibit.id didirikan pada tahun 2019 sebagai aplikasi investasi reksa dana untuk pemula. Seiring waktu, Bibit terus berinovasi melalui fitur dan kelas aset yang lain agar masyarakat yang memiliki preferensi berbeda dalam berinvestasi tetap bisa menggunakan Bibit. Kini, masyarakat bisa berinvestasi di berbagai kelas aset yang terdiversifikasikan seperti reksa dana, Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat dibeli di pasar primer dan sekunder seperti Obligasi Negara Ritel (ORI), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR), Fixed Rate (FR), Project Based Sukuk serta saham. Bibit juga menjadi platform Robo Advisory terdepan di Indonesia, yang sudah berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II, dan ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai Mitra Distribusi Resmi SBN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

SOROTAN: Take Home Pay (katanya) Wakil Rakyat, Istimewa di Tengah Ketidakadilan

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Luar Negeri Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.
Polemik mengenai gaji anggota DPR kembali muncul setelah publik mendengar angka fantastis. Rp100 juta per bulan yang dikantongi ‘katanya’ wakil rakyat.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir buru-buru meluruskan bahwa take home pay anggota dewan tidak sampai setinggi itu, melainkan ‘hanya’ sekitar Rp69–70 juta.
Ia pun menegaskan, gaji pokok anggota DPR masih Rp6–7 juta, tidak pernah naik selama 20 tahun terakhir. Selebihnya, angka yang melambung itu datang dari aneka tunjangan, mulai dari tunjangan beras, hingga tunjangan perumahan yang baru-baru ini mencapai Rp50 juta per bulan.
Klarifikasi itu sesungguhnya tidak banyak mengurangi rasa getir masyarakat. Bagaimanapun, angka Rp70 juta setiap bulan tetaplah istimewa. Di negeri yang guru-gurunya masih banyak menerima gaji di kisaran Rp2–3 juta, bahkan ada yang honorer hanya dibayar Rp500 ribu per bulan.
Kontrasnya begitu telanjang. Guru yang memegang mandat mencerdaskan generasi bangsa, kerap menunggu kepastian tunjangan sertifikasi yang cair tak menentu. Sementara, anggota dewan bisa tetap hidup layak versi mereka dengan jaminan fasilitas yang nyaris tak tersentuh rakyat kebanyakan.
Perbandingan dengan Swedia sering menjadi rujukan. Negara Skandinavia itu dikenal dengan tradisi egalitarianisme yang kuat. Anggota parlemen Swedia tidak mendapat fasilitas rumah dinas, tidak disediakan mobil mewah, bahkan gaji mereka dipatok agar tidak jauh berbeda dari rata-rata pendapatan warganya.
Prinsipnya sederhana, bahwa menjadi wakil rakyat bukanlah jalan menuju privilese, melainkan pengabdian. Itulah sebabnya kepercayaan publik terhadap parlemen di sana jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.
Ironinya, ketika di sini gaji pokok kecil tetapi ditopang oleh tunjangan segunung, istilah ‘pengabdian’ seakan kehilangan maknanya. Rakyat menyaksikan jurang antara penghasilan wakilnya dengan realitas ekonomi sehari-hari.
Angka Rp70 juta yang menurut anggota dewan terasa “make sense” karena beban kerja, bagi guru atau buruh adalah mimpi di luar jangkauan.
Pertanyaan mendasarnya adalah, sampai kapan DPR RI bertahan dengan pola keistimewaan seperti ini?
Apakah benar pembahasan legislasi dan anggaran sedemikian pelik sehingga menuntut kompensasi yang jauh melampaui standar hidup rakyat kebanyakan?
Atau justru, inilah momentum untuk menimbang kembali etika keadilan, apakah seorang wakil rakyat selayaknya hidup jauh di atas mereka yang diwakilinya?
Tulisan ini berpijak pada kesadaran bahwa demokrasi sehat menuntut kesederhanaan, transparansi, dan empati. Gaji dan tunjangan wakil rakyat memang bukan satu-satunya masalah bangsa.
Tetapi simbolisme penghasilan mereka berhadapan langsung dengan rasa keadilan publik. Ketika guru, tenaga kesehatan, atau aparat desa masih berkutat dengan honor minim, DPR semestinya memberi contoh, bukan malah menciptakan jurang.
Tabik!

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Take Home Pay (katanya) Wakil Rakyat, Istimewa di Tengah Ketidakadilan

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025). Aktual/HO

Polemik mengenai gaji anggota DPR kembali muncul setelah publik mendengar angka fantastis. Rp100 juta per bulan yang dikantongi ‘katanya’ wakil rakyat.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir buru-buru meluruskan bahwa take home pay anggota dewan tidak sampai setinggi itu, melainkan ‘hanya’ sekitar Rp69–70 juta.

Ia pun menegaskan, gaji pokok anggota DPR masih Rp6–7 juta, tidak pernah naik selama 20 tahun terakhir. Selebihnya, angka yang melambung itu datang dari aneka tunjangan, mulai dari tunjangan beras, hingga tunjangan perumahan yang baru-baru ini mencapai Rp50 juta per bulan.

Klarifikasi itu sesungguhnya tidak banyak mengurangi rasa getir masyarakat. Bagaimanapun, angka Rp70 juta setiap bulan tetaplah istimewa. Di negeri yang guru-gurunya masih banyak menerima gaji di kisaran Rp2–3 juta, bahkan ada yang honorer hanya dibayar Rp500 ribu per bulan.

Baca Juga:

Menkeu Kaji Pemberian Pensiun “Take Home Pay”

Kontrasnya begitu telanjang. Guru yang memegang mandat mencerdaskan generasi bangsa, kerap menunggu kepastian tunjangan sertifikasi yang cair tak menentu. Sementara, anggota dewan bisa tetap hidup layak versi mereka dengan jaminan fasilitas yang nyaris tak tersentuh rakyat kebanyakan.

Perbandingan dengan Swedia sering menjadi rujukan. Negara Skandinavia itu dikenal dengan tradisi egalitarianisme yang kuat. Anggota parlemen Swedia tidak mendapat fasilitas rumah dinas, tidak disediakan mobil mewah, bahkan gaji mereka dipatok agar tidak jauh berbeda dari rata-rata pendapatan warganya.

Prinsipnya sederhana, bahwa menjadi wakil rakyat bukanlah jalan menuju privilese, melainkan pengabdian. Itulah sebabnya kepercayaan publik terhadap parlemen di sana jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.

Ironinya, ketika di sini gaji pokok kecil tetapi ditopang oleh tunjangan segunung, istilah ‘pengabdian’ seakan kehilangan maknanya. Rakyat menyaksikan jurang antara penghasilan wakilnya dengan realitas ekonomi sehari-hari.

Angka Rp70 juta yang menurut anggota dewan terasa “make sense” karena beban kerja, bagi guru atau buruh adalah mimpi di luar jangkauan.

Baca Juga:

Sri Mulyani: Rp446 Triliun APBN Dialokasikan untuk 11 Program Prioritas Prabowo

Pertanyaan mendasarnya adalah, sampai kapan DPR RI bertahan dengan pola keistimewaan seperti ini?

Apakah benar pembahasan legislasi dan anggaran sedemikian pelik sehingga menuntut kompensasi yang jauh melampaui standar hidup rakyat kebanyakan?

Atau justru, inilah momentum untuk menimbang kembali etika keadilan, apakah seorang wakil rakyat selayaknya hidup jauh di atas mereka yang diwakilinya?

Tulisan ini berpijak pada kesadaran bahwa demokrasi sehat menuntut kesederhanaan, transparansi, dan empati. Gaji dan tunjangan wakil rakyat memang bukan satu-satunya masalah bangsa.

Tetapi simbolisme penghasilan mereka berhadapan langsung dengan rasa keadilan publik. Ketika guru, tenaga kesehatan, atau aparat desa masih berkutat dengan honor minim, DPR semestinya memberi contoh, bukan malah menciptakan jurang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

CBA Desak Pramono Anung Batalkan Tender Rp383,4 Miliar, PT Jaya Konstruksi Diduga Ulangi Persengkongkolan

Jakarta, aktual.com – Polemik kembali mencuat dalam proyek Rehab Total Gedung Sekolah Paket 1 dengan HPS (Harga Perkiraan Sementara) sebesar Rp383,4 miliar. Tender yang dimenangkan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ini dipersoalkan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.

Menurut Uchok, kemenangan PT Jaya Konstruksi patut dicurigai dan sebaiknya segera dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia bahkan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta turun tangan melakukan penyelidikan karena diduga terjadi praktik kongkalikong antara panitia tender dan pemenang lelang.

“PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama ini punya wajah hitam. Pernah terbukti bersengkongkol dalam proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III. Atas kasus itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda Rp11,2 miliar,” tegas Uchok, Rabu (20/8/2025).

Tender tahun 2025 ini diikuti oleh 108 perusahaan, namun hanya 7 perusahaan yang mengajukan penawaran harga. PT Jaya Konstruksi akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai Rp321,1 miliar. Namun, menurut CBA, terdapat kejanggalan lantaran PT Brantas Abipraya mengajukan penawaran lebih rendah, namun justru digugurkan dengan alasan teknis.

“Brantas Abipraya seperti pura-pura kalah. Ini seperti drama agar publik tidak melihat ada persengkongkolan. Apalagi, Brantas sudah dapat jatah proyek lain di Rehab Total Gedung Sekolah Paket 4 senilai Rp258,4 miliar,” ungkap Uchok.

Proyek Paket 4 tersebut dikerjakan Brantas Abipraya di empat lokasi, yaitu SDN Cakung Timur 02, SDN Pondok Bambu 01, SMPN 91, SDN Pekayon 05/12 Jakarta Timur, serta SMKN 55 Jakarta Utara.

Sementara PT Jaya Konstruksi akan menangani sejumlah proyek besar di Paket 1, seperti:

-Pembangunan Kawasan SDN Tegal Alur 02/04 dan USB SMP

-Rehab Total SDN Jati Pulo 07 & alih fungsi SDN Jati Pulo 08 Pagi menjadi USB SMP

-Rehab Total SMA Negeri 33 Jakarta

-Rehab Total SMP Negeri 130 Jakarta & SDN Kota Bambu 01/02

-Rehab Total TK Negeri Meruya Selatan, Jakarta Barat

CBA menilai adanya “pembagian kue proyek” antara perusahaan pelat merah dengan perusahaan swasta besar. “Kalau indikasi ini dibiarkan, maka proyek ratusan miliar untuk pendidikan di Jakarta hanya jadi ajang bancakan, bukan untuk kepentingan siswa dan masyarakat,” tutup Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...916917918...43,532Halaman 917 dari 43,532

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya