Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 918

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK

Jakarta, Aktual.com – Koalisi sipil masyarakat anti korupsi yang terdiri dari Indonesian Police Watch (IPW), MAKI, KSST, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia yang dipimpin Koordinator Koalisi Sipil Selamatkan Tambang dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia Ronald Loblobly mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/3).

Kedatangan mereka melaporkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah atas empat dugaan penyalahgunaan kewewenangan dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, terkait penanganan kasus korupsi, kasus Jiwasraya, Perkara Suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar, Penyalahgunaan Kewenangan Tata Niaga Batubara di Kalimantan Timur, TPPU sebagaimana yang tertuang dalam buku dan bukti-bukiti yang dilampirkan dalam pengaduan.

“Diduga dilakukan oleh terlapor Jampidsus Ferbrie Adriansyah selaku penanggungjawab penyidikan, dengan modus operandi memberantas korupsi sembari korupsi,” ujar Ronald Loblobly kordinator Koaliso Sipil anti Korupsi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Ronald menjelaskan bahwa melaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa 1 (satu) paket saham PT. Gunung Bara Utama (PT. GBU) milik terpidana kasus korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat dilaksanakan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI, dimenangkan PT. Indobara Utama Mandiri (PT. IUM), sebuah perusahaan yang didirikan tiga bulan sebelum lelang oleh Andrew Hidayat, mantan terpidana kasus korupsi suap itu dilelang hanya dengan nilai sebesar Rp.1,945 triliun, melalui proses yang penuh rekayasa.

Padahal, kata dia, nilai keekonomian 1 (satu) paket saham PT. GBU sebesar Rp.12,5 triliun. Dalam hal ini, kata dia, negara dimanipulasi seolah-olah pelaksanaan lelang tidak ada peminatnya, diduga sebagai modus untuk merendahkan nilai limit lelang (mark down). Sehingga PT. IUM sebagai satu-satunya peserta lelang yang menyampaikan penawaran, yang mengakibatkan terjadi potensi kerugian negara sedikitnya sebesar Rp9,7 triliun.

Agar mekanisme penetapan nilai limit lelang terkesan sesuai aturan, digunakan appraisal yang ternyata “fiktip” sebagaimana yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni KJPP Syarif Endang & Rekan dan KJPP Tri Santi & Rekan.

“Jampidsus tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan membangun dalih, bahwa lelang merupakan kewenangan PPA Kejagung RI. Sebab, Febrie Adriansyah sudah melakukan penyidikan kasus korupsi Jiwasraya secara mendalam sejak menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung. Sehingga telah memahami nilai keekonomian tambang batubara PT. GBU sebenarnya berkisar lebih dari Rp.12 Triliun. KPK perlu mendalami dugaan adanya hubungan istimewa tertentu antara Jampidsus Febrie Adransyah dengan pengusaha Andrew Hidayat dalam kasus ini, yang ujungnya terafiliasi dengan kelompok perusahaan Adaro milik Boy Tohir,” ujarnya.

Dijelaskan, Andrew Hidayat mendirikan PT. IUM, terindentifikasi menunjuk sejumlah nominee atau boneka yang tidak memenuhi kualifikasi dari aspek Personality dan Party untuk duduk selaku direksi, komisaris, pemegang saham di perseroan dengan diatasnamakan PT. MPN dan PT. SSH. Nominee VN, yang menjabat sebagai pemegang saham 99,9% PT. MPN dan PT. SSH misalnya, berdasarkan Laporan Pajak Pribadi tahun 2022, hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 137 juta, dan mempunyai hutang kredit sebuah sepeda motor seharga Rp. 20 juta. VN memiliki hubungan dekat dengan Andrew Hidayat. Ayah VN bernama RN puluhan tahun berkerja sebagai Satpam pada keluarga Andrew Hidayat. Pada tahun 2015, VN tercatat menjadi nominee Andrew Hidayat dalam skandal Panama Papers, sebagaimana list pada urutan nomor 975. Andrew Hidayat, YS, BSS bersama-sama RBT dan HM, tersangka korupsi Tata Niaga Timah adalah pemilik PT. MHU.

Diminati Adaro Group

Temuan IPW, PT. GBU memiliki cadangan resources 372 juta MT, dengan total reserves sebanyak 101.88 juta MT yang didukung fasilitas infra struktur hauling road, berdasarkan Laporan Keuangan, Audited KAP Anwar & Rekan per-31 Desember 2018 bernilai Rp. 1,770 Triliun. Nilai fasilitas pertambangan dan infra struktur bertambah besar, lantaran pada tanggal 5 Juli 2019, Adaro Capital Limited memberikan pinjaman dana sebesar Usd 100 juta dan/atau setara Rp. 1,4 Triliun kepada PT. GBU melalui PT. Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) untuk membangun jalan hauling dari PT. GBU menuju wilayah kerja tambang milik Adaro Group.

Kelompok Adaro Group sangat berkepentingan untuk bermitra dengan PT. GBU dibalik peminjaman dana u s d 1 0 0 j u t a. Lantaran memiliki potential target membawa batubara melewati jalan hauling PT. GBU sebanyak 600.000.000 MT, batubara yang bersumber dari: PT. Maruwai Coal, PT. Laung Tuhup Coal, PT. Jangkat Jaya, PT. Panca Prima Mining, dan PT. Bumi Artha Kutai Jaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Klaim Pihak MNC Asia Terbantahkan SIPP Pengadilan Negeri Jakpus

Jakarta, Aktual.com – Klaim pihak MNC Asia Holding terkait gugatan dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) yang belum menerima relaas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbantahkan. Sebab, dalam data berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, menyebut hal sebaliknya dari klaim perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo tersebut.

Dalam keterbukaan SIPP PN Jakpus, memuat informasi perkara dan jadwal sidang secara terbuka yang bisa dilihat masyarakat. Artinya, jika merujuk SIPP PN Jakpus, pihak Hary Tanoe maupun MNC Asia Holding seharusnya sudah mengetahui informasi terkait gugatan tersebut.

“Penggugat: PT Citra Marga Nusaphala Persada. Tergugat: Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT Bhakti Investama Tbk). Turut Tergugat: Tito Sulistio dan Teddy Kharsadi,” demikian tertulis dalam SIPP PN Jakpus yang dikutip pada Minggu (9/3).

Gugatan yang dilayangkan pihak PT CMNP ke PN Jakarta Pusat ini tercatat dengan nomor 142/Pat.G/2025/PN Jkt.Pst. Pihak CMNP mendaftarkan gugatan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat pada Jumat (28/2/2025). Ada empat pihak yang menjadi tergugat dalam perkara Negotiable Certificate of Deposito (NCD) yang diduga palsu atau bodong ini.

Yakni, pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, MNC Asia Holding, Tito Silustio, dan Teddy Khasardi. Pihak CMNP mengaku dirugikan sekitar Rp 103,4 triliun dari kasus tukar menukar NCD milik Hary Tanoe dengan MTN (Medium Term Note) dan obligasi tahap II milik CMNP. Namun, dalam perjalanannya, NCD milik Hary Tanoe yang diterbitkan Unibank tidak bisa dicairkan.

Usai perkara ini muncul di berbagai media, pihak MNC mengklaim hingga 3 Maret 2025, pihak mereka belum menerima relass dari pengadilan terkait gugatan yang diajukan CMNP. Klaim itu disampaikan MNC Asia Holding melalui surat elektronik kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang meminta penjelasan terkait kasus yang menjerat Hary Tanoe dan perusahaannya.

Bahkan, pihak MNC juga membantah pihaknya dan Hary Tanoe sebagai pemilik NCD yang ditukarkan dengan MTN milik PT CMNP. Dalam rilis yang dikeluarkan secara resmi, pihak MNC menilai gugatan CMNP salah sasaran karena Hary Tanoe dan MNC Asia Holding yang dulu bernama Bhakti Investama hanya bertindak sebagai perantara atau broker.

Namun, klaim ini juga dibantah pihak CMNP. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggap 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, dijelaskan NCD adalah surat berharga yang bersifat ‘atas bawa’ (aan toonder, to bearer) yang berarti siapa yang memegang surat berharga tersebut dan dapat menunjukkan serta menyerahkannya untuk diuangkan, maka si pemegang merupakan pemilik dari NCD.

Selain itu, NCD milik Hary Tanoe juga diduga kuat palsu atau bodong. Yakni, karena NCD tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia. Dalam aturan BI, waktu jatuh tempo NCD harus tidak lebih dari satu tahun. NCD yang jatuh temponya lebih dari 2 tahun, diduga kuat sebagai NCD palsu atau bodong.

Selain itu, masih dalam aturan Bank Indonesia, NCD tidak bisa diterbitkan dalam mata uang asing. Namun, NCD yang diberikan Hary Tanoe kepada PT CMNP dalam mata uang dolar Amerika Serikat. “Dengan demikian, NCD Unibank milik hary Tanoesoedibjo tersebut tidaklah eligible,” demikian keterangan dari pihak CMNP.

Atas kasus ini, Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendorong Polda Metro Jaya segera memerika Hary Tanoe. Menurutnya, pemeriksaan dibutuhkan untuk merealisasikan janji Presiden Prabowo Subianto yang akan tegas terkait penegakan hukum.

“Pak Presiden Prabowo menegaskan penegakan hukum, tentunya termasuk sengketa bisnis. Saya kira aparat Polda Metro Jaya harus bertindak. Seluruh pihak yang patut diduga terlibat dugaan NCD bodong, ya harus diperiksa. Siapapun dia,” ujar Uchok di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

Uchok menambahkan, kasus dugaan NCD bodong milik Hary Tanoe bukan perkara sulit dibongkar. Terutama bagi institusi kepolisian yang sudah memiliki perangkat mumpuni. Ia mengingatkan, terungkapnya kasus yang menjerat pendiri Partai Perindo ini untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia. Tujuan besarnya adalah menjaga iklim investasi di Tanah Air.

“Ingat, kepastian hukum itu penting untuk menjamin masuknya investasi. Nah, kasus ini merupakan ujian bagi Polda Metro untuk mengusutnya,” tegas Uchok.

Di lain pihak, Direktuf Legal MNC Asia Holding Chris Taufik menyebut gugatan CMNP ke Hary Tanoe dan MNC Asia Holding salah sasaran. Ia berkilah, transaksi yang dipersoalkan CMNP tersebut tidak ada kaitannya dengan Hary Tanoe dan MNC Asia Holding. Menurutnya, Hary Tanoe hanya sebagai perantara dalam transaksi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemendag Bersinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Puncak HBKN

Menteri Perdagangan (Mendag) saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idulfitri 2025 di Jakarta, Senin (10/3/2025). ANTARA/HO-Kemendag.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus bersinergi dengan instansi terkait dalam menjaga kelancaran distribusi pasokan barang kebutuhan pokok agar stabilitas harga tetap terjaga, khususnya pada momen puncak hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Hal ini disampaikan Budi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idulfitri 2025 bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan di Jakarta, Senin (10/3).

“Kemendag selalu bersinergi dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga barang pokok. Setiap saat, Kemendag terus memantau pasar, ketika ada permasalahan pasokan, Kemendag langsung turun untuk menyelesaikan agar tidak terjadi panic buying di masyarakat,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Sinergi stabilisasi harga, kata Budi, dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan asosiasi pelaku usaha.

Terkait minyak goreng, Budi mengatakan, tidak ada masalah dari sisi pasokan. Kemendag telah berkoordinasi dengan produsen untuk meningkatkan pasokan hingga dua kali lipat.

Namun, perlu diwaspadai proses distribusi minyak goreng rakyat atau Minyakita ke pasar rakyat seluruh Indonesia agar harganya tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).

“Kemendag bersama dengan Satuan Tugas Pangan Polri, 38 Pemerintah Daerah, dan empat Balai Pengawasan Tertib Niaga terus melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan, dan kesesuaian HET Minyakita,” katanya.

Pada hari yang sama, Kemendag melalui Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Moga Simatupang menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara hibrida di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, terkait perkembangan program Minyakita.

Program ini merupakan hasil kewajiban pasok domestik (Domestic Market Obligation/DMO) para produsen dalam negeri, terutama pengekspor kelapa sawit dan turunannya. Setiap produsen yang melakukan DMO akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

“Saat ini, realisasi DMO pada Februari 2025 tercatat sebesar 174.136 ton. Untuk bulan ini, hingga 7 Maret 2025, realisasi DMO tercatat sebesar 30.038 ton. Seluruh produk tersebut dikemas dalam bentuk Minyakita,” kata Moga.

Moga mengatakan, kebutuhan rata-rata minyak goreng nasional per bulan adalah sebesar 257.000 ton. Sementara, suplai Minyakita dari DMO rata-rata 160 ribu-174 ribu ton.

“Minat masyarakat terhadap Minyakita tinggi mengingat harganya yang murah. Untuk itu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah menjaga stabilisasi harga dan ketersediaannya. Di antaranya dengan melakukan pertemuan dengan produsen, pemilik perusahaan, serta dinas terkait untuk mengadakan double suplai terhadap Minyakita di pasaran, terutama di Ramadhan ini,” jelasnya.

Berdasarkan rilis indeks perkembangan harga (IPH) minggu ketiga Februari 2025, 136 dari 360 daerah mengalami kenaikan IPH minyak goreng (gabungan dari minyak goreng premium, curah, dan MINYAKITA), di antaranya Kabupaten Sarmi, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Wakatobi.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Kemensos Targetkan Pembukaan 100 Sekolah Rakyat pada Juli 2025

Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025). ANTARA/Aris Wasita.

Solo, Aktual.com – Kementerian Sosial menargetkan pembukaan sebanyak 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2025.

“Kementerian Sosial diberi mandat oleh Pak Presiden untuk membangun sekolah rakyat,” kata Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono di Solo, Jawa Tengah, Senin (10/3).

Ia mengatakan definisi sekolah rakyat adalah untuk orang miskin, dengan sistem boarding untuk jenjang SD sampai dengan SMA.

“Tujuannya kami ingin memutus rantai kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem lewat jalur pendidikan,” katanya.

Ia mengatakan rata-rata hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia latar belakang pendidikannya di bawah SD.

“Oleh karena itu, melalui sekolah rakyat pemerintah memfasilitasi bisa sekolah sampai kuliah. Harapannya mereka bisa jadi leader, bisa jadi agen perubahan, bisa mengubah masyarakat Indonesia jadi masyarakat makmur, maju, dan sejahtera,” katanya.

Sementara itu, saat ini Kementerian Sosial sudah menyiapkan 40 sekolah dan diharapkan bisa mencapai 100 sampai dengan bulan Juli mendatang.

“Semalam kami ketemu Gubernur Jawa Timur, mereka siap 40. Besok hari Rabu kami ketemu gubernur bersama bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, setelah itu hari Kamis kami ketemu gubernur dan bupati wali kota se-Jawa Barat, setelah itu Banten,” katanya.

Ia mengatakan 100 sekolah rakyat tersebut diharapkan dapat dimulai pada bulan Juli bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Mengenai bangunan yang akan digunakan, dikatakannya, akan menggunakan aset Kementerian Sosial.

“Kemensos sudah punya aset namanya sentra atau tempat rehabilitasi untuk penerima atensi seperti lansia, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), korban trafficking, itu yang akan kami jadikan sekolah rakyat. Solo sudah siap,” katanya.

Mengenai kurikulum, dikatakannya, sedang disusun oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sedangkan untuk tenaga pengajar disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Nanti ukurannya yang buat Kemensos, globalnya untuk orang miskin,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Panglima Minta Prajurit TNI yang Menjabat di Lembaga Negara untuk Pensiun

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Foto: Dok SINDOnews

Jakarta, Aktual.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI yang aktif dan bekerja di kementerian serta lembaga negara harus mundur dari dinas militer. Keputusan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“TNI aktif yang menjabat di kementerian dan lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai Pasal 47,” kata Agus di Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Dengan kebijakan ini, Direktur Utama Perum Bulog Letjen Novi Helmy Prasetyo dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, yang keduanya berstatus TNI aktif, harus mengikuti instruksi Panglima TNI tersebut dan mundur. Letjen Novi juga menjabat sebagai Danjen Akademi TNI.

Sebagai catatan, sebelumnya Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pesan agar prajurit TNI yang terpilih untuk posisi di pemerintahan sebaiknya mundur dari dinas aktif. SBY juga mengisahkan pengalamannya ketika menjabat Ketua Reformasi ABRI usai runtuhnya Orde Baru.

Sebagai bagian dari upaya reformasi militer, SBY yang kala itu menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI menegaskan bahwa prajurit TNI aktif harus berhenti dari dinas militer jika ingin berkarier di pemerintahan.

“Kami jalankan. Benar, saya tergugah, terinspirasi. Kalau masih jadi jenderal aktif, misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun,” ujar SBY.

SBY juga memberi contoh dengan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mundur dari jabatan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning pada 2016, sebelum maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Perkembangan terbaru ini berbeda dengan keputusan Panglima TNI yang sebelumnya menaikkan pangkat Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel (letkol). Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengonfirmasi hal tersebut minggu lalu.

“Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” kata Wahyu dalam pesan singkatnya.

Pengangkatan jabatan Teddy itu tercatat dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi oleh Wahyu.

Pengangkatan Mayor Teddy menjadi sorotan ketika Prabowo Subianto mengumumkan kabinetnya pada akhir 2024. Setara Institut mengkritik keputusan Presiden Prabowo yang mengangkat Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet (seskab), karena dianggap melanggar Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang (UU) 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menegaskan bahwa aturan ini melarang prajurit TNI aktif untuk menduduki posisi jabatan sipil di pemerintahan.

Halili menyarankan agar Mayor Teddy mundur atau pensiun dari dinas militer jika tetap ingin menjabat sebagai Seskab.

“Bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan aktif keprajuritan,” ujar Halili dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Halili juga membantah penjelasan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang menyatakan bahwa Mayor Teddy tidak perlu mundur dari TNI setelah dilantik menjadi seskab.

Menurut Halili, meskipun jabatan seskab kini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, aturan tetap melarang prajurit aktif menempati jabatan sipil tersebut.

UU TNI memberikan kelonggaran bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil dalam bidang tertentu, seperti politik, keamanan negara, pertahanan, dan beberapa sektor lainnya.

Namun, posisi seperti Seskab atau Menteri Sekretaris Negara tidak termasuk dalam daftar jabatan sipil yang diperbolehkan untuk diisi oleh prajurit aktif.

“Artinya, ketentuan yang berlaku, seharusnya kembali kepada Pasal 47 Ayat (1), yakni menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri, atau pensiun dari kedinasan prajurit aktif,” jelas Halili.

Ia pun menilai pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskab, yang perannya mirip dengan sekretaris militer presiden, tidak dapat dibenarkan.

“Dengan ketentuan yang rinci tersebut, semestinya mudah bagi Presiden Prabowo untuk meninjau ulang pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskab, atau memerintahkan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari kemiliteran,” ujar Halili.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Mendagri Minta Pemda Siapkan Langkah Antisipasi Cuaca Ekstrem

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dok. Kemendagri.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat, terutama yang terdampak bencana alam.

“Jangan membiarkan masyarakat, mereka bekerja sendiri. Negara harus hadir dan kehadiran negara itu yang paling utama. Untuk jangka pendek, yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi [cuaca] apa yang akan terjadi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/3).

Dia mencontohkan di negara lain peristiwa bencana alam juga terjadi. Namun hal itu mampu diantisipasi dengan baik sehingga jumlah korban dapat diminimalkan.

Oleh karena itu, dirinya meminta pemda untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, untuk jangka panjang, daerah-daerah yang terdampak bencana didorong untuk mendiskusikan skema terbaik dalam menghadapi potensi bencana.

“Yang paling penting adalah informasinya (prediksi terjadinya cuaca ekstrem) akurat dan kita cepat menyiagakan kekuatan kita,” imbuhnya.

Di sisi lain, Tito mendorong pemda untuk memanfaatkan informasi cuaca yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Secara khusus, ia meminta daerah yang memiliki dinas terkait agar berkoordinasi dengan BMKG guna mendapatkan informasi prakiraan cuaca yang valid, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan dengan lebih baik.

Pada forum yang sama, dia juga mengimbau pemda untuk memastikan kelancaran pelaksanaan mudik.

Berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) beberapa waktu lalu, telah disusun kebijakan untuk mengurai kepadatan arus mudik Hari Raya Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24–27 Maret 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan pemudik pada hari tertentu.

“Nah ini silakan setiap daerah, setiap kementerian/lembaga diminta untuk mengatur masing-masing. Setiap dinas bisa mengatur, yang penting pekerjaan-pekerjaan tetap berjalan,” ujar Tito.

Ia menekankan pemda harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal selama pelaksanaan WFA. Selain itu, pemda juga harus memastikan kelancaran arus mudik dengan berbagai langkah, seperti memastikan infrastruktur jalan layak dilalui kendaraan, menata potensi pasar tumpah yang dapat mengganggu lalu lintas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan pemudik di titik-titik tertentu.

“Dermaga, pelabuhan, juga perlu dicek. Jangan sampai over kapasitas, terutama di dermaga-dermaga kecil. Kemudian banyak kejadian sudah [pernah terjadi], seperti peristiwa [kecelakaan] di Danau Toba dan lain-lain, kita upayakan jangan sampai terjadi,” tandasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Ribut Eko Suyatno, serta para pimpinan tinggi kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait di lingkungan Kemdagri.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

1...917918919...43,115Halaman 918 dari 43,115

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya