13 April 2026
Beranda blog Halaman 924

Harmoni Sekolah Rakyat Iringi Upacara Kemerdekaan di Istana Merdeka

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menghadiri dialog persama pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis (9/1/2025). (ANTARA/HO-Kemensos)

Sebanyak seratus pelajar dari berbagai Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Mereka tampil sebagai paduan suara, membawakan lagu Hari Merdeka tepat setelah prosesi pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka.

Kehadiran mereka bukan sekadar hiburan, tetapi juga simbol peran pendidikan akar rumput dalam merayakan kemerdekaan bangsa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyebut penampilan siswa-siswi Sekolah Rakyat sebagai kebanggaan.

Adik-adik paduan suara yang tampil hari ini mewakili Sekolah Rakyat dari beragam daerah. Tentu saya sangat bangga dengan penampilan mereka, dan berharap ini bisa memotivasi pelajar lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Enam Sekolah Rakyat masing-masing mengirim satu murid sebagai perwakilan, di antaranya SRMA 01 Aceh Besar, SR Terintegrasi 9 Banjar Baru, SRMP 19 Kupang, SRMA 29 Jayapura, SRMP 23 Makassar, dan SRMP 11 Bandung Barat. Sekolah lain seperti SRMA 10 Jakarta, SRMA 13 Bekasi, SRMA 9 Jakarta, dan SRMA 12 Bogor mengirim 18 siswa-siswi.

Ada pula SRMP 10 Bogor dan SRMP 6 Jakarta Timur, masing-masing dengan 11 murid yang ikut serta.

Bagi para siswa, pengalaman ini menjadi momen berharga. Naila (12), siswi asal Makassar, mengaku tidak pernah membayangkan bisa bernyanyi di Istana Merdeka.

Saya terharu sekali, apalagi karena Presiden punya tekad untuk menghadirkan pendidikan gratis bagi anak-anak seperti kami,” ucapnya. Dari Bogor, Rasya dan Jaka merasakan kebanggaan serupa setelah diundang menyaksikan upacara Paskibraka secara langsung di Istana Negara.

Sementara itu, Erni Andayani dari SRMA 12 Bogor bahkan menuliskan surat khusus kepada Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas lahirnya Sekolah Rakyat.

Di penghujung acara, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka.

Mengenakan busana adat daerah, Prabowo membacakan teks proklamasi, memimpin hening cipta, dan menyaksikan pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh Paskibraka Tim Indonesia Berdaulat.

Upacara ini dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta para mantan presiden dan wakil presiden.

Tampak hadir Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Try Sutrisno, Jusuf Kalla, hingga Ma’ruf Amin, menegaskan momen 80 tahun Indonesia merdeka sebagai ruang kebersamaan lintas generasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Lestari Moerdijat Ajak Wujudkan Kesejahteraan Anak Bangsa sebagai Makna Kemerdekaan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

“Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/8), menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47%, atau sekitar 23, 85 juta orang.

Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5% pada 2026.

Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8%

Sementara itu catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan.

Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil! II Jawa Tengah itu berpendapat, Hari Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama.

Kesejahteraan, ujar Rerie, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa.

Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, sudah saatnya setiap anak bangsa berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki dalam setiap proses pembangunan, demi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di tanah air tercinta

BMKG Prakirakan Cuaca Cerah di Jakarta Bertepatan HUT ke-80 RI

Jakarta, aktual.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa cuaca DKI Jakarta pada Minggu (17/8), bertepatan dengan HUT Ke-80 RI diprakirakan cerah hingga berawan tebal mulai dari pagi sampai malam hari.

Informasi resmi BMKG yang dikutip di Jakarta, Minggu, memprakirakan semua wilayah DKI yang terdiri atas Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, dan Pusat, pada pagi hari cerah, sementara Kabupaten Kepulauan Seribu cerah berawan.

Suhu udara pada pagi hari di wilayah DKI Jakarta rerata di angka 25 sampai dengan 29 derajat celcius.

Beranjak pada siang hari, wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan dengan suhu terasa 31-31 derajat celcius,

Pada sore dan malam hari Jakarta masih cerah berawan hingga berawan tebal dengan suhu berada di kisaran 28-30 derajat celcius.

Sementara untuk kecepatan angin pada hari yang sama yaitu berkisar 7 hingga 8 kilometer per jam.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dari Holden ke Cititrans, Konvoi Bluebird Warnai 80 Tahun RI

Konvoi armada legendaris Bluebird—dari Holden Torana hingga Cititrans—melintasi Jl. Sudirman–Thamrin, Sabtu (16/8). Perjalanan ini jadi simbol 80 tahun kemerdekaan RI sekaligus perjalanan panjang Bluebird tumbuh bersama bangsa. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Boboho dan Gonjang-ganjing Markus di Gedung Bundar

Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ist

Kejaksaan Agung (Kejagung) dibayangi kasus makelar kasus (markus). Pengusaha Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho disebut-sebut menjadi sosok tersebut. Kini menyandang status tersangka penculikan dan penganiyaan di Polda Metro Jaya, pengusutan perkaranya diharapkan menjadi pintu masuk membongkar markus di Gedung Bundar.

“Ah, sudah sering dia (Ferry) bolak-balik ke Gedung Bundar,” kata salah seorang sumber di lingkungan Kejagung. “Wartawan juga tahu kok, dia itu siapa,” selorohnya.

Ferry Boboho atau kerap pula disapa Ferry Hopeng dianggap sebagai orang dekat Jampidsus Febrie Adriansyah. Bahkan, sumber itu menyebut restoran yang dulu dikelola kelola keluarga Febrie di kawasan Kebayoran Baru, Jaksel, kini diurus Ferry.

Baca Juga:

Penggeledahan Rumah Jampidsus, Bukan Sekedar Kabar Miring

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menepis informasi tersebut. Ferry bukan orang dekat Jampidsus Febrie. Dirinya juga menegaskan tak ada praktik markus di Gedung Bundar. “Saya tak paham siapa itu Ferry Boboho,” kata Anang, belum lama ini.

Dia juga tak mau berspekulasi ketika disinggung apa mungkin, Jamwas Kejagung turun melakukan pengecekan memastikan kabar markus di Gedung Bundar. “Ah enggak ada (markus) itu.”

Akhir Juli 2025 menjadi momen kelam Ferry. Dia ditangkap penyidik Polda Metro Jaya di sebuah apartemen mewah. Di mana Ferry ditahan, tak diketahui pasti. Sekalipun begitu, kabar penangkapan telah terkonfirmasi dari SPDP tertanggal 30 Juli 2025 yang diterima Kejati DKI.

Baca Juga:

Intel Densus Ditagkap Bais TNI, Apa Kata Menko Polkam?

Kabut Senyap Markus Boboho

Senyap, Polda Metro Jaya dan Kejati DKI tak secara terbuka mengungkap detail kasus posisi Ferry. Beredar kabar, Ferry mengerahkan TNI untuk menyekap dan menganiaya personel Densus yang membuntutinya. Namun apa sebab Ferry harus diintai belum diketahui secara pasti, seolah perkara ini sengaja dibuat senyap.

Penangkapan Ferry beririsan dengan kabar penggeledahan kediaman Febrie di kawasan Kebayoran Baru, Jaksel. Kejagung dan Polri telah membantah peristiwa tersebut. Namun muncul spekulasi, Ferry tengah dibidik polisi lantaran dicurigai sebagai markus Gedung Bundar.

Kejagung diketahui mengusut banyak perkara besar. Dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil misalnya, penyidik pada Gedung Bundar menyita alat bukti mencapai Rp11,8 triliun dari lima korporasi Wilmar Group dan diklaim menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Belum lagi perkara-perkara lain yang tengah disidik seperti korupsi timah dan Pertamina yang bergulir sekarang ini.

Baca Juga:

Insiden Ferry Boboho: Sinyal Kuat Korps Adhyaksa Butuh Penyegaran

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ikut menyorot kasus penangkapan Ferry. Dia mengecam tindakan TNI yang harus menyekap dan menculik anggota Polri. Namun dia menegaskan, apabila pengusutan kasus Ferry mengharuskan untuk menggeledah kediaman pejabat pada institusi hukum seharusnya tak dihalangi, demi membuat terang perkara.

Dirinya mencatat, sejak 2024-2025 sedikitnya terjadi dua kali penangkapan anggota Densus oleh personel TNI. Pertama Brigadir Iqbal Mustofa yang terciduk membuntuti Jampidsus Febrie oleh POM TNI, dan kini Briptu F yang ditangkap Bais TNI atas permintaan Ferry.

Sugeng yakin betul, langkah anggota Densus mengintai Ferry didasari informasi penting, yang berkaitan dengan perkara tertentu. Celakanya, Polda Metro Jaya selaku penyidik tak menjelaskan secara resmi kepada publik mengenai duduk perkara yang terjadi.

“Oleh karenanya publik perlu mendaparkan penjelasan apakah penguntitan tersebut adalah upaya menghalangi upaya pemberantasan Korupsi oleh Jampidsus Febrie atau memang ada dugaan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan Jampidsus dan warga sipil FYH yang sedang diselidiki oleh Polri melalui penugasan kepada Densus 88,” ujarnya.

“IPW mendorong pihak kepolisian untuk terbuka mempublikasikan apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus penangkapan dan penguntitan anggota Densus 88 tersebut dan turun gunungnya Presiden Prabowo sangat dibutuhkan dalam menegur serta meluruskan fungsi dan tugas antara Polri, Kejaksaan dan TNI,” tambahnya.

Baca Juga:

Kabar Kocok Ulang Orang Nomor Satu di Korps Adhyaksa Bergulir

Bersih Bersih Gedung Bundar

Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar menilai pengungkapan praktik markus di Gedung Bundar tak bisa dilakukan oleh jaksa maupun polisi. “Kasus penganiayaan bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap semua perbuatan F,” kata Fickar.

Kendati begitu, Fickar mengatakan, KPK harus ikut masuk bekerja sama dengan polisi. Tanpa keterlibatan KPK, dia menganggap praktik markus di Gedung Bundar hanya patah tumbuh hilang berganti. Satu diangkut, muncul pemain pengganti.

“Korupsi harus diberantas termasuk oknum-oknum di Gedung Bundarnya,” kata dia.

Baca Juga:

TNI Bukan Beking Kejahatan, Pengamanan Tak Halangi Proses Hukum

Penegakan hukum yang ideal, kata dia, harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sepanjang alat bukti mendukung, siapapun sosoknya harus ditindak. Untuk memastikan berjalannya proses hukum, transparansi menjadi kunci.

Fickar meyakini pula spekulasi terkait penanganan perkara Ferry sulit dibendung, lantaran sikap tertutup institusi hukum terkait. Malahan, boleh jadi Ferry sekarang sudah bebas karena menerima SP3. Sedangkan informasi praktik markus di Gedung Bundar, dibiarkan redup dengan sendirinya, tanpa ada keterangan terbuka termasuk dari Jampidsus.

“Inilah yang terjadi dalam kasus Jampidsus F, karena itu memicu spekulasi tentang penghentian kasusnya (SP3). Kejaksaan dan kepolisian harus transparan menjelaskan kepada publik tentang kasus yang terjadi demi satu dan lain hal untuk mengakhiri prasangka-prasangka yang justru akan merusak supremasi negara hukum Indonesia,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Dirut BUMN Berguguran Usai Lahirnya Danantara: Antara Birokrasi, Larangan Rangkap Jabatan, dan Jejak Politik Kekuasaan

Kantor Danantara Indonesia di Jalan RP Soeroso Jakarta. Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com – Gelombang pengunduran diri pucuk pimpinan BUMN mencuat sejak pemerintah resmi membentuk PT Danantara, superholding yang digadang-gadang bakal menyatukan ratusan perusahaan pelat merah. Alih-alih memperkuat kinerja BUMN, kehadiran Danantara justru memunculkan tanda tanya besar: apakah ini jalan menuju efisiensi, atau justru konsolidasi politik-ekonomi segelintir elite?

Agrinas Jadi Korban Pertama: Mundurnya Joao Angelo de Sousa Mota

Pada 11 Agustus 2025, publik dikejutkan oleh pengunduran diri Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Baru enam bulan menjabat, Joao angkat tangan.

Alasannya jelas dan tegas: Agrinas nyaris tidak berfungsi akibat terjerat birokrasi panjang yang diciptakan Danantara. “Kami tidak mendapat anggaran sama sekali. Semua terhenti di meja Danantara. Saya malu tidak bisa menjalankan misi ketahanan pangan,” ungkap Joao dalam pernyataannya.

Pengakuan itu menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Agrinas yang dibentuk untuk memperkuat ketahanan pangan nasional justru terjebak dalam sistem yang dibuat untuk “menertibkan” BUMN.

Domino Mundurnya Direksi dan Komisaris

Joao bukan satu-satunya yang meninggalkan kursi empuknya. Dalam kurun Februari hingga April 2025, sejumlah nama besar juga melepaskan jabatan.

24 Februari 2025 – Pandu Sjahrir

Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama (TOBA), Pandu Sjahrir, resmi mengundurkan diri. Ia ditarik menjadi Chief Investment Officer (CIO) Danantara. Aturan larangan rangkap jabatan menjadi alasan formal, namun publik menilai masuknya Pandu—figur dengan koneksi kuat di sektor energi—sebagai sinyal bahwa Danantara sedang menyusun lingkaran dalam.

24 Maret 2025 – Djamal Nasser Attamimi

Komisaris TOBA, Djamal Nasser Attamimi, juga mundur. Ia kemudian menempati posisi Managing Director Finance (Investment) Danantara. Lagi-lagi, alasan yang disampaikan adalah penyesuaian jabatan. Namun, langkah cepatnya masuk ke struktur inti Danantara memperkuat dugaan adanya pola rekrutmen eksklusif.

21 April 2025 – Febriany Eddy

Presiden Direktur Vale Indonesia, Febriany Eddy, ikut mundur. Ia bergabung dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), entitas penting yang berada dalam struktur Danantara. Pengunduran dirinya menimbulkan kekhawatiran: apakah proyek strategis tambang nikel, yang vital bagi transisi energi nasional, tidak akan terganggu oleh kekosongan kepemimpinan?

11 Agustus 2025 – Joao Angelo de Sousa Mota

Mundurnya Joao menjadi kasus paling berbeda. Jika Pandu, Djamal, dan Febriany mundur karena masuk ke tubuh Danantara, Joao justru menolak sistem tersebut. Ia keluar dengan membawa kritik keras terhadap birokrasi superholding.

Gelombang Mundur Pasca Danantara

Februari 2025 – Pandu Sjahrir mundur dari TOBA , masuk Danantara

Maret 2025 – Djamal Nasser Attamimi mundur dari TOBA, masuk Danantara

April 2025 – Febriany Eddy mundur dari Vale Indonesia, masuk BKI (holding Danantara)

Agustus 2025 – Joao Mota mundur dari Agrinas, protes keras birokrasi Danantara

Pola ini menunjukkan dua jalur berbeda:

Mundur untuk masuk Danantara – seolah dipromosikan ke lingkaran inti superholding.

Mundur karena frustrasi dengan Danantara – merasa terhambat, bukan terbantu.

Danantara: Jalan Pintas Oligarki Kuasai BUMN

Secara resmi, Danantara dibentuk untuk memangkas birokrasi, memperkuat sinergi, dan mengonsolidasikan aset raksasa BUMN. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan paradoks.

Birokrasi makin berlapis. Agrinas adalah contoh nyata. Tanpa akses anggaran, proyek pangan strategis mandek. Kekosongan kepemimpinan. Mundurnya dirut dan komisaris meninggalkan celah di BUMN strategis, dari energi hingga pertambangan.

Lingkaran elite. Masuknya figur-figur tertentu ke Danantara menimbulkan dugaan “pengkaderan politik-ekonomi” di balik layar.

Seorang pengamat BUMN yang enggan disebut namanya menilai, “Danantara bukan sekadar proyek efisiensi. Ia bisa menjadi mesin konsolidasi kekuasaan, mengendalikan ratusan BUMN dengan aset triliunan rupiah. Dalam konteks politik, ini bukan sekadar bisnis, tapi soal siapa yang menguasai sumber daya negara.”

Risiko Besar Jika Terjadinya Pembiaran

Jika fenomena ini terus berlanjut, ada tiga risiko nyata:

Proyek strategis nasional mandek – mulai dari ketahanan pangan, transisi energi, hingga industrialisasi tambang. Kekosongan kepemimpinan – BUMN kehilangan arah karena pucuk pimpinan ditarik ke Danantara atau memilih mundur. Erosi kepercayaan publik – masyarakat meragukan transparansi dan efektivitas superholding.

Hilangnya Kepemimpinan di BUMN Strategis

Alih-alih menjadi solusi, Danantara kini menghadirkan problem baru. BUMN strategis kehilangan kepemimpinan, proyek vital terancam stagnan, dan muncul dugaan bahwa superholding ini lebih berfungsi sebagai alat konsolidasi kekuasaan daripada motor efisiensi.

Di atas kertas, PT Danantara didefinisikan sebagai “superholding” BUMN. Fungsinya: mengonsolidasikan aset raksasa, mengefisiensikan manajemen, dan mempercepat transformasi ekonomi.

Namun, sejak kelahirannya, realitas di lapangan menampakkan wajah lain: direksi BUMN berguguran, birokrasi kian menebal, dan jabatan-jabatan strategis diisi figur-figur tertentu yang dianggap punya kedekatan politik dan jaringan bisnis kuat.

Figur-figur yang Terkait Erat dengan Danantara:

1. Pandu Sjahrir

Keponakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dikenal sebagai “wajah muda” sektor energi dan digital. Ditunjuk sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara pada Februari 2025. Dengan posisinya, Pandu mengendalikan aliran investasi strategis triliunan rupiah.

2. Febriany Eddy

Mantan Presiden Direktur Vale Indonesia. Masuk ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang kini jadi entitas holding Danantara. Kehadirannya memperkuat kendali Danantara di sektor pertambangan strategis (nikel).

3. Djamal Nasser Attamimi

Sebelumnya Komisaris TOBA. Ditunjuk sebagai Managing Director Finance (Investment) Danantara. Dikenal punya jejaring kuat di sektor energi dan keuangan.

4. Lingkaran Agrinas – Joao Angelo de Sousa Mota

Satu-satunya yang menolak tunduk. Mundur dari Agrinas dengan menyebut Danantara sebagai “penghambat ketahanan pangan.” Mundurnya Joao memberi kesan bahwa figur yang tidak sejalan dengan mekanisme Danantara akan tersingkir.

Jejak Politik: Dari Kabinet ke Superholding

Banyak analis menilai, penempatan figur-figur ini bukan sekadar soal profesionalisme. Ada aroma politik yang kental:

Kelompok Luhut Binsar Pandjaitan dinilai paling diuntungkan. Penunjukan Pandu Sjahrir, keponakannya, ke posisi CIO Danantara memperkuat kendali atas sektor energi, investasi, dan hilirisasi tambang.

Kementerian BUMN melalui Erick Thohir, menjadi pintu utama penataan ulang jabatan. Erick disebut-sebut ingin meninggalkan legacy berupa “holding raksasa” yang bisa menopang agenda ekonomi politik jangka panjang.

Afiliasi politik 2029 – beberapa pengamat menduga, pengendalian Danantara juga terkait kepentingan menjelang Pemilu 2029. Dengan aset triliunan rupiah, superholding ini bisa menjadi “mesin pendanaan” politik terselubung.

Kelompok Bisnis yang Diuntungkan

Selain figur politik, kelompok bisnis tertentu juga diduga mendapat jalan tol dari struktur baru ini:

Korporasi Energi & Tambang, masuknya Febriany Eddy (Vale) memperlihatkan bahwa sektor nikel, kobalt, dan mineral strategis akan lebih mudah dikendalikan Danantara.

Konglomerasi Teknologi & Keuangan dengan Pandu di posisi CIO, pintu investasi digital dan energi baru terbuka lebar.

Perusahaan Pangan justru terancam. Mundurnya Joao dari Agrinas menjadi simbol bahwa sektor pangan tidak mendapat prioritas di bawah bayang-bayang Danantara.

Analisis: Konsolidasi Kekuasaan ala Holding

Seorang ekonom senior yang saya hubungi menegaskan, “Danantara bukan sekadar superholding, tapi superkonsolidasi kekuasaan. Dengan aset BUMN yang disatukan, siapa pun yang mengendalikan Danantara, pada dasarnya mengendalikan denyut ekonomi Indonesia.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa Danantara berpotensi menjadi alat politik-ekonomi paling berbahaya jika tidak diawasi ketat. Gelombang mundurnya direksi BUMN sejak hadirnya Danantara bukan sekadar persoalan teknis atau rangkap jabatan. Ada benang merah politik dan ekonomi yang saling terkait:

Figur politik berpengaruh menempatkan orang kepercayaannya. Kelompok bisnis strategis mendapat ruang lebih besar. BUMN yang tidak sejalan justru mandek dan ditinggalkan.

Danantara kini berdiri di persimpangan: apakah akan jadi motor efisiensi BUMN, atau sekadar berubah menjadi oligarki baru yang mengendalikan sumber daya negara untuk kepentingan segelintir elite?

Berita Lain