Jakarta, aktual.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di seluruh lembaga eksekutif dan pemerintahan.

Ia mengungkapkan bahwa perilaku korupsi kerap terjadi di berbagai level birokrasi dan institusi negara mulai dari kementerian hingga BUMN dan BUMD.

“Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8).

Prabowo menegaskan, dalam 299 hari masa pemerintahannya, ia telah mengambil langkah konkret untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran negara.

“Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Itulah sebabnya pada awal 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp 300 triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” ujarnya.

“Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan,” tambahnya.

Menurut Prabowo, langkah efisiensi ini merupakan perintah konstitusi.

“Efisiensi ini diperintah oleh UUD kita yaitu ayat 4 pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia. 300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” kata Presiden.

Ia menilai, pemberantasan korupsi harus dimulai dari kesediaan bangsa untuk melihat kekurangan dan kesalahan sendiri.

“Bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melindungi kepentingan rakyat dari praktik segelintir pihak yang mencari keuntungan besar di atas penderitaan masyarakat. Ia menekankan, tidak ada yang kebal hukum, termasuk pelaku usaha besar sekalipun.

“Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa berpindah seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8).

Prabowo menegaskan, pemerintah akan konsisten menggunakan kewenangan yang diatur UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ia mengingatkan, pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga dapat dipidana hingga lima tahun atau dikenai denda maksimal Rp 50 miliar.

“Kami akan proses hukum dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada presiden, kami akan sita yang bisa kami sita. Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomic, korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia. Ini harus kita hentikan,” tegasnya.

Ia juga menekankan, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, sesuai amanat para pendiri bangsa. “Ini warisan Bung Karno, ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Sjahrir. Saya yakin mereka berada di atas kebenaran,” katanya.

Untuk itu, menurut Prabowo, pemerintah akan menetapkan kebijakan baru yang lebih ketat bagi usaha penggilingan beras skala besar untuk mendapat izin khusus dari pemerintah.

“Atas dasar inilah Hari ini saya umumkan setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat. Tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, dan usaha penggilingan penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini, kalau tidak, yang besar silakan lah pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain