Jakarta, Aktual.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri manufaktur domestik terus mengalami pertumbuhan sekaligus menyerap tenaga kerja baru lebih banyak dibanding angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dirinya di Jakarta, Selasa (4/3), mengatakan memang benar ada penutupan beberapa pabrik dan terjadi PHK, oleh karena itu pihaknya memastikan terus berupaya meningkatkan investasi baru di sektor manufaktur, serta mendorong munculnya industri baru untuk mulai berproduksi sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak.

“Bahwa memang benar ada penutupan beberapa pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK), kami menyampaikan empati kepada perusahaan industri dan pekerja yang mengalami hal tersebut,” katanya.

Dirinya menjelaskan, berdasarkan data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur yang mulai berproduksi tahun 2024 mencapai 1.082.998 tenaga kerja baru.

Angka ini lebih besar dari jumlah PHK yang dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2024 sebesar 48.345 orang. Sebagai catatan, jumlah pekerja yang ter-PHK pada periode tersebut bukan hanya merupakan pekerja di sektor manufaktur, tetapi angka total untuk semua sektor ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan industri manufaktur bermunculan dan mulai berproduksi dengan menyerap tenaga kerja baru yang lebih banyak pula, bahkan lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang terdampak PHK di berbagai sektor ekonomi.

Selain itu, ia mengatakan, jumlah tenaga kerja pada industri pengolahan nonmigas terus meningkat, dari 17,43 juta di tahun 2020 menjadi 19,96 juta di tahun 2024.

Adapun pada tahun 2024 rasio penambahan tenaga kerja baru di sektor manufaktur terhadap jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 1 banding 20.

Rasio ini terus naik sejak tahun 2022 sebesar 1:5, menjadi 1:7 pada 2023, dan 1:20 di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan kinerja serapan tenaga kerja manufaktur Indonesia semakin baik.

Terkait penutupan perusahaan industri yang disertai dengan PHK yang banyak mewarnai pemberitaan akhir-akhir ini, Menperin menjelaskan bahwa penutupan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, di antaranya penurunan permintaan (demand) pasar ekspor, karena kelalaian manajemen pabrik, perubahan strategi bisnis yang ingin mendekatkan basis produksi dengan pasar di luar negeri, pelaku industri terlambat mengantisipasi perkembangan teknologi sehingga produknya kalah bersaing, dan alasan lainnya.

Ia menyatakan, dari berbagai alasan tersebut, sebagian besar penutupan pabrik disebabkan turunnya permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. Selain itu, faktor penyebab PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri, dan kelangkaan bahan baku.

“Kemenperin fokus memonitor penutupan industri yang terutama disebabkan karena kelangkaan dan hambatan bahan baku produksi serta upgrade teknologi produksi, untuk bisa mencari penyelesaiannya,” ungkap Menperin.

Agus kembali menegaskan, perlu melihat dari berbagai faktor untuk memahami penyebab terjadinya PHK dan mencari solusinya, serta sinergi antara pemangku kebijakan terkait yang memiliki kewenangan untuk membahas solusi bersama, di antaranya instansi yang bisa mengeluarkan kebijakan terkait hambatan perdagangan, seperti safeguard, larangan dan pembatasan (lartas), serta nontariff barrier (NTB).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah (pemda) agar mendukung sertifikasi halal Rumah Potong Hewan (RPH) dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah demi meningkatkan jumlah produk halal di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, negara Indonesia memiliki potensi besar di bidang produk halal. Bahkan, menurut sejumlah hasil riset, 87,2 persen masyarakat Indonesia memilih produk halal.

“Kalau kita segera mengambil langkah dengan melakukan sertifikasi halal untuk menjamin produk halal, maka penduduk kita yang memilih 87,2 persen produk halal, mereka akan mengambil produk halal, terserah itu buatan Indonesia ataupun buatan luar negeri,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/3).

Oleh karena itu, peluang ini perlu disikapi dengan mengintensifkan peningkatan produk tersebut melalui sertifikasi halal.

Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan sertifikasi produk halal bukan semata soal ideologi keagamaan. Namun, hal itu merupakan sebuah upaya dalam menyikapi persaingan dagang di skala global.

Untuk diketahui, berdasarkan data State of Global Islamic Report tahun 2020-2021, Indonesia menempati peringkat pertama negara konsumen makanan halal. Sedangkan negara pengekspor pada peringkat pertama adalah Brasil.

Dia menambahkan pentingnya menyiapkan sertifikasi produk halal merupakan salah satu cara dalam mengatasi ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, jaminan produk halal menjadi langkah strategis dalam menyiasati peluang tersebut.

“Jadi market yang sangat besar jangan sampai diserbu oleh produk dari luar negeri. Dan kemudian kita harus menjadikan market kita kuat di market sendiri. Kita harus menguasai market kita sendiri,” imbuhnya.

Bila perlu, sambung Tito, produk halal dari dalam negeri diupayakan agar mampu diekspor ke luar negeri.

Ia menilai hal ini tidaklah sulit bila produk UMKM di daerah dapat dilakukan sertifikasi jaminan produk halal. Hal itu diyakini juga akan mampu membuka peluang pasar dari para pembeli di skala luas.

“Jadi mendapatkan bigger opportunity, kesempatan yang lebih besar. Calon pembeli yang lebih banyak untuk membeli produk-produk mereka karena ada tambahan sertifikasi halal,” pungkas Tito.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Karawang, Aktual.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3), menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu,” kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

“Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah,” ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan