Jakarta, aktual.com – Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Namun, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibangun dengan fondasi yang berkelanjutan, salah satunya melalui transisi menuju energi terbarukan. Hal ini disampaikan dalam acara MPR RI Goes to Campus di Universitas Bakrie, Jakarta (28/02/2025)

Di hadapan Guru Besar dan Mahasiswa Universitas Bakrie, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa saat ini dampak perubahan iklim semakin terasa dengan kenaikan suhu yang terjadi di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Depok dan Semarang. Seiring dengan kenaikan suhu, kualitas udara juga semakin menurun ditandai dengan Air Quality Indeks yang buruk.

“Saat ini kita tidak lagi menghadapi dampak perubahan iklim. Tapi lebih daripada itu kita menghadapi krisis iklim dan karena itu harus dihadapi dengan manajemen krisis. Harus diingat bahwa saat ini transisi energi bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan,”

“Jika kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara berkelanjutan, kita harus segera beralih ke energi terbarukan. Jika tidak, kita akan terus menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim, termasuk bencana alam, polusi udara, dan ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi harga energi fosil,” ujarnya.

Dalam konteks konstitusi, Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat sudah diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, transisi energi adalah upaya negara  menjamin hak konstitusional rakyatnya.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak polusi udara dan krisis iklim yang sudah kita rasakan hari ini. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan lingkungan yang sehat,” tegasnya.

Di hadapan mahasiswa Universitas Bakrie, Eddy Soeparno mengajak kampus untuk berkolaborasi dengan MPR RI dalam merumuskan kebijakan energi yang berbasis riset.

“Mahasiswa adalah agen perubahan. Saya ingin Universitas Bakrie ikut aktif memberikan usulan kebijakan berbasis riset dari kampus. MPR akan memfasilitasi keikutsertaan kampus dalam aspek kebijakan, legislasi, dan pengawasan. Ini adalah kesempatan bagi akademisi untuk berkontribusi langsung dalam membentuk masa depan energi Indonesia,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi investasi, hilirisasi, lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano