26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 957

Eddy Soeparno: Pertumbuhan Ekonomi 8% Mustahil Tanpa Akselerasi Transisi Energi

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno saat acara MPR RI Goes to Campus di Universitas Bakrie, Jakarta (28/02/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Namun, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibangun dengan fondasi yang berkelanjutan, salah satunya melalui transisi menuju energi terbarukan. Hal ini disampaikan dalam acara MPR RI Goes to Campus di Universitas Bakrie, Jakarta (28/02/2025)

Di hadapan Guru Besar dan Mahasiswa Universitas Bakrie, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa saat ini dampak perubahan iklim semakin terasa dengan kenaikan suhu yang terjadi di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Depok dan Semarang. Seiring dengan kenaikan suhu, kualitas udara juga semakin menurun ditandai dengan Air Quality Indeks yang buruk.

“Saat ini kita tidak lagi menghadapi dampak perubahan iklim. Tapi lebih daripada itu kita menghadapi krisis iklim dan karena itu harus dihadapi dengan manajemen krisis. Harus diingat bahwa saat ini transisi energi bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan,”

“Jika kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara berkelanjutan, kita harus segera beralih ke energi terbarukan. Jika tidak, kita akan terus menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim, termasuk bencana alam, polusi udara, dan ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi harga energi fosil,” ujarnya.

Dalam konteks konstitusi, Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat sudah diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, transisi energi adalah upaya negara  menjamin hak konstitusional rakyatnya.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak polusi udara dan krisis iklim yang sudah kita rasakan hari ini. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan lingkungan yang sehat,” tegasnya.

Di hadapan mahasiswa Universitas Bakrie, Eddy Soeparno mengajak kampus untuk berkolaborasi dengan MPR RI dalam merumuskan kebijakan energi yang berbasis riset.

“Mahasiswa adalah agen perubahan. Saya ingin Universitas Bakrie ikut aktif memberikan usulan kebijakan berbasis riset dari kampus. MPR akan memfasilitasi keikutsertaan kampus dalam aspek kebijakan, legislasi, dan pengawasan. Ini adalah kesempatan bagi akademisi untuk berkontribusi langsung dalam membentuk masa depan energi Indonesia,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi investasi, hilirisasi, lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

SBY Ajak Kepala Daerah Tingkatkan Perekonomian Demi Kesejahteraan Rakyat

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

Jakarta, aktual.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pengarahan kepada kepala daerah pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

Pada kesempatan itu, SBY di hadapan para gubernur, bupati, wali kota, dan para wakilnya, mengajak daerah untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Langkah itu juga perlu diimplementasikan dengan sinergi pusat dan daerah.

“Indonesia adalah emerging market, kemudian middle income country. Tapi ingat kita punya kekuatan keunggulan di masa lalu karena kita merebut kemerdekaan kita, it was not given,” kata SBY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/2).

Dirinya percaya berbekal sejarah panjang di masa silam, juga strategi yang terus dimatangkan, Indonesia bakal menjadi negara yang lebih kuat dan sejahtera. Oleh karena itu, SBY berpesan agar kepala daerah patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengingatkan mandat yang diberikan kepada para pemimpin merupakan amanat dari rakyat. Untuk itu, dirinya mendorong daerah untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan sinkronisasi.

Jika ada kepala daerah yang memiliki inovasi kebijakan, sambung SBY, penerapannya tetap perlu mengikuti aturan yang berlaku. SBY juga meminta kepala daerah agar betul-betul memahami Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta tata cara sistem pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, SBY mengajak daerah untuk mendukung program prioritas yang telah dicanangkan pemerintahan saat ini.

“Pak Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, makin tinggi, ingin lapangan pekerjaan tercipta, lebih banyak lagi. Ingin swasembada pangan, ingin swasembada energi, ingin industrialisasi dan hilirisasi sukses. Ini beliau harus dipahami dan [kita] harus menjadi bagian dari menyukseskan hal itu,” ujarnya.

SBY menambahkan kepala daerah perlu menunaikan janji-janji kampanye yang selama ini diungkapkan. Selain itu, daerah juga didorong untuk mendukung terlaksananya visi-misi Presiden.

Menurutnya, kepala daerah tetap perlu seirama dengan sistem pemerintahan. SBY berpesan agar menjadi daerah yang unggul, kepala daerah harus terus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di dunia global.

“Oleh karena itu perlu jaga diri baik-baik, tahu perkembangan dunia supaya kita tidak merugi. Intinya di situ,” ujar SBY.

Adapun dalam pengarahan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai moderator. Selama berlangsungnya forum tersebut, SBY tampak berdialog dengan sejumlah kepala daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Belajar dari Sejarah Penaklukan Kota Konstantinopel oleh Dinasti Ottoman Usmaniah

Agus Widjajanto. Penulis adalah praktisi hukum dan pemerhati masalah sosial, budaya, hukum, politik, dan sejarah.

Kejayaan Kesultanan Usmaniah, yakni dinasti Ottoman Turki Usmani pada abad pertengahan, yang berhasil menguasai wilayah Balkan dan menduduki Kota Konstantinopel—ibukota Bizantium atau wilayah Romawi Timur—merupakan alur sejarah yang dapat dijadikan pelajaran bagi generasi saat ini dalam menapaki perjalanan sejarah bangsa ke depan.

Banyak hubungan sejarah penyebaran Islam ke Jawa dan Nusantara dikaitkan dengan Dinasti Ottoman Turki Usmani. Pada abad ke-14, Sultan Murad II pernah mengutus seorang ulama ahli hikmah khusus ke tanah Jawa. Dalam sejarah Jawa, ia dikenal sebagai Syeh Subakir, dengan nama asli Syaikh Tambuh Aly bin Syaikh Baqir, seorang ulama asli Persia yang diutus oleh Kesultanan Ottoman untuk memperluas pengaruh budaya dan penyebaran keagamaan di wilayah timur, yakni Asia Tenggara. Di Jawa, ia disebut sebagai utusan dari negara Rum, maksudnya penguasa Romawi Timur, ibukota Bizantium Konstantinopel.

Kisah dinasti Ottoman yang paling legendaris adalah mengenai penaklukan Kota Konstantinopel, ibukota Bizantium Timur (wilayah Romawi Timur).

Sultan Mehmed II, yang bergelar Al Fatih (Sang Pembebas), lahir di Adianople, Thrace, pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi. Ia merupakan putra keempat dari penguasa Ottoman Turki Usmani, Raja Murad II. Ibunya bernama Huma Valide Hatuna. Sesuai tradisi kerajaan saat itu, pada umur 12 tahun ia dikirim ke Manisa, sebuah kota di wilayah Ottoman, didampingi oleh dua guru ternama, yakni Aksemsedin, yang mengajarkan bahasa, seni, filsafat, teknik perang, dan tata kelola pemerintahan.

Pada tahun 1444 Masehi, Raja Murad II menandatangani perjanjian perdamaian penting untuk menghentikan pertempuran antara Turki dan Hongaria. Salah satu syaratnya adalah Raja Murad II harus menyerahkan tahta kepada anaknya yang masih kecil di Edirne, ibukota Ottoman. Saat itu, Mehmed II berumur 17 tahun.

Sebagai raja muda, Mehmed II harus menghadapi kerusuhan internal antar dua kelompok yang bersaing; keduanya sama-sama mengklaim melindungi hak-hak sultan, namun faktanya mereka hanya berusaha memanfaatkan sultan muda untuk kepentingan masing-masing.

Ditambah lagi, tak lama setelah dinobatkan, Hongaria mengingkari perjanjian perdamaian dengan Raja Murad II. Bersama sekutunya, Hongaria kembali menyerang Ottoman untuk membendung serangan tersebut. Raja Murad II kemudian dipanggil lagi untuk naik tahta. Setelah situasi peperangan dapat dipadamkan, pada tanggal 18 Februari 1451 kekuasaan kembali diserahkan kepada Mehmed II yang saat itu berumur 19 tahun.

Sejak muda, Mehmed II telah memiliki keinginan kuat untuk menguasai Kota Konstantinopel sebagai ibukota Bizantium, wilayah Romawi Timur yang letaknya sangat strategis—di perbatasan antara Eropa dan Asia serta diapit oleh selat yang strategis. Kota Konstantinopel merupakan benteng yang sangat kuat, dikenal dengan tembok Theodosian yang telah 23 kali diserang dari luar untuk direbut, namun semua upaya tersebut gagal.

Sultan Mehmed II, yang juga dikenal dengan nama Al Fatih (Sang Pembebas Kota Konstantinopel), merupakan seorang raja muda. Pada saat menyerbu Kota Konstantinopel, kota tersebut dikepung selama 53 hari, dimulai dari 6 April 1453 hingga 29 Mei 1453. Beliau dikenal sebagai ahli strategi perang yang memiliki visi dan misi luar biasa pada abad pertengahan. Dengan menggunakan pasukan khusus Janissari dan teknologi meriam berukuran besar—suatu inovasi pada masa Ottoman—ia berhasil menjebol tembok Theodosian yang selama ini dianggap tak tertembus.

Strategi perang Sultan Mehmed II tidak lepas dari peran Ibu Suri, yakni Mara Brankovic, yang merupakan penasihat pribadi sekaligus ibu yang mendidik dan mendampingi Mehmed muda hingga menjadi raja. Mara Brankovic, istri Sultan Murad II, adalah asli Serbia, putri dari Despot Serbia, Durad Brankovic. Dalam sejarah Majapahit, posisinya bisa disamakan dengan Ratu Gayatri, penasihat sekaligus istri Raden Wijaya, serta guru dan penasihat dari Maha Patih Gajah Mada.

Setelah jatuhnya Kota Konstantinopel yang dikuasai oleh Mehmed II (Al Fatih) dari Dinasti Ottoman, kemudian kota tersebut dijadikan ibukota Turki dan beralih nama menjadi Ankara.

Pembelajaran yang dapat diambil adalah bahwa seorang pemimpin tidak dapat dinilai semata dari faktor usia, baik muda maupun tua, tetapi lebih pada naluri, bakat kepemimpinan, serta visi dan misi baru ke depan dengan dukungan penasihat yang handal dan cerdik, serta keinginan untuk bekerja keras demi perbaikan. Pada abad pertengahan, pemikiran Sultan Mehmed II merupakan pemikiran revolusioner yang menunjukkan keberanian dalam mengeksekusi kebijakan di tengah situasi genting dan bahaya, sehingga menghasilkan kemenangan gemilang. Intinya, seorang pemimpin harus berani mengambil risiko, meskipun kebijakan tersebut kadang tidak populer di mata rakyat maupun para jenderalnya. Dengan keteguhan, keberanian, dan keyakinan, ia tercatat dalam sejarah sebagai sultan Ottoman terbesar yang berhasil menaklukkan Kota Konstantinopel.

Demikian pula, para anak bangsa diharapkan dapat membuat gebrakan perubahan demi bangsa dan negara.

Oleh: Agus Widjajanto. Penulis adalah praktisi hukum dan pemerhati masalah sosial, budaya, hukum, politik, dan sejarah.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

NCW: Prabowo Bersihkan Korupsi di Pertamina untuk Kemajuan Danantara

Mural sapu bersih korupsi. maverick

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Donny Manurung, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, khususnya terkait pengungkapan skandal mega korupsi Pertamina periode 2018–2023.

Ia menegaskan bahwa peringatan-peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato 100 hari pemerintahannya bukan sekadar retorika belaka. Hal ini terbukti dengan langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. “Dukungan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 80% dalam berbagai survei, dan kini kepercayaan itu semakin kuat dengan tindakan nyata dalam menindak koruptor tanpa pandang bulu,” ujar Donny.

Kasus korupsi di Pertamina yang merugikan negara ratusan triliunan atau hampir menyentuh kuadriliun rupiah ini disebut sebagai bukti bahwa BUMN selama ini telah menjadi sapi perah para oknum kotor dan oligarki minyak. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, keberanian untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi semakin nyata. “Langkah ini harus diapresiasi. Prabowo bukan hanya lantang berbicara, tetapi juga membuktikan dengan aksi konkret dalam memberantas korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Donny menyoroti bahwa langkah Prabowo dalam membersihkan BUMN, termasuk Pertamina, menjadi sinyal kuat bahwa ia tidak akan berkompromi dengan para koruptor. Hal ini juga berkaitan erat dengan kebijakan terbaru pembentukan superholding Danantara, di mana Pertamina menjadi bagian di dalamnya. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa Danantara benar-benar bersih dari praktik korupsi, sebuah langkah yang tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia investasi.

“Langkah bersih-bersih ini bukan hanya dinantikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi para investor global. Dengan BUMN yang bersih dan transparan, investor tidak akan takut lagi berurusan dengan Indonesia,” jelas Donny.

Di sisi lain, Donny menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dalam kasus BBM Pertamina harus berjalan maksimal. Ia mengingatkan agar tidak ada kompromi dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan ekonomi ini. “Kita harus pastikan para koruptor ini mendapat hukuman seberat-beratnya. Jangan sampai mereka hanya mendapat hukuman ringan, karena ini menyangkut reputasi pemerintah dan juga indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia,” tegasnya.

Sebagai penutup, Donny menyerukan agar seluruh masyarakat tetap mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo. “Kita harus terus mengawal langkah ini. Ini bukan hanya perjuangan pemerintah, tetapi perjuangan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang ingin negara ini benar-benar bersih dari korupsi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Gebrakan! Pemberantasan Korupsi di Era Presiden Prabowo Bukan Sekadar Janji

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Jakarta, aktual.com – Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Ridwan Fawallang, S.HI, menyoroti kasus dugaan korupsi besar di tubuh Pertamina yang merugikan negara hingga Rp190 triliun per tahun. Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita tidak bisa membiarkan praktik kotor ini terus terjadi. Pertamina adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan permainan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi,” ujar Dr. Ridwan Fawallang.

Lebih lanjut, ia menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya sekadar retorika dalam memerangi korupsi. Pidato-pidato Presiden di berbagai kesempatan menunjukkan tekad kuat untuk membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya. “Presiden Prabowo pernah menegaskan bahwa koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Ini bukan sekadar omong kosong, tetapi peringatan keras bahwa tidak ada tempat aman bagi para perampok uang rakyat,” tegasnya.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Dr. Ridwan juga menyoroti bahwa era kepemimpinan Prabowo membawa semangat baru dalam membersihkan Indonesia dari mafia-mafia korupsi yang telah lama menggurita. Bahkan, langkah ini disebut mulai menyasar para elite bisnis, termasuk salah satu orang terkaya di Asia yang selama ini diduga memiliki keterlibatan dalam permainan minyak dan sumber daya negara.

Sebagai akademisi, Dr. Ridwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiri di barisan kebenaran dan mendukung penuh langkah Presiden dalam membersihkan Indonesia dari koruptor. “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu melawan para perampok uang negara yang telah menyengsarakan bangsa ini selama bertahun-tahun,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Puan Harap Pembelakan Kepala Daerah di Akmil Magelang Perkuat Sinergi

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. (ANTARA/HO-DPR)

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pembekalan atau retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam bergotong royong membangun Indonesia.

Dia menyampaikan hal itu saat menghadiri penutupan pembekalan/retret kepala daerah, Jumat, yang diisi dengan agenda pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Presiden Prabowo memberi pesan kepada kepala daerah untuk bisa membantu Pemerintah pusat merealisasikan target-target pembangunan nasional.

“Dan target-target yang ada di dalam pemerintahan juga harus bisa dilaksanakan juga oleh seluruh kepala daerah yang ada di semua wilayah untuk bisa disinergikan, kebijakan pemerintah pusat harus bisa disinergikan dengan kebijakan yang ada di daerah,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (28/2).

Dia melanjutkan setiap pemerintahan memiliki kesempatan untuk menciptakan warisan yang akan dicatat oleh sejarah bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, ia mengajak pemerintah termasuk kepala daerah untuk menggunakan panggilan sejarah ini.

“Agar kita dapat memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa, dan negara. Kita mengabdi dengan dedikasi dan kehormatan,” kata dia.

Dia mengatakan Presiden Prabowo ingin agar ikatan yang tercipta antara kepala daerah selama delapan hari mengikuti pembekalan/retret akan meningkat. Sehingga, kata dia, komunikasi antar kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat saat menjalankan tugas.

“Bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara informal, bertukar pengalaman dan tentu saja bagaimana menuntaskan semua permasalahan yang ada di daerahnya karena sudah bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala daerah dari semua wilayah yang ada di Indonesia,” katanya.

Adapun pengarahan dari Presiden Prabowo untuk kepala daerah digelar tertutup. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain