Jakarta, aktual.com – Indonesia menyerukan tindakan tegas dan nyata untuk mengakhiri penjajahan panjang atas Palestina dan mewujudkan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Menurut keterangan tertulis Kemlu RI, Rabu, hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional mengenai Implementasi Solusi Dua Negara yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi di Markas Besar PBB New York pada 29 Juli 2025.

Dalam konferensi tersebut, Indonesia menegaskan tiga langkah utama untuk mewujudkan Solusi Dua Negara; langkah pertama adalah pengakuan haruslah bersifat strategis, bukan hanya simbolis.

“Mengakui Palestina bukanlah sebuah bantuan. Pengakuan merupakan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Mengakui Palestina berarti memperjuangkan keadilan. Pengakuan berarti percaya pada Piagam PBB. Pengakuan berarti menyeimbangkan persaingan diplomatik,” ujar Wamenlu RI yang akrab disapa Tata itu.

Indonesia menekankan bahwa solusi dua negara itu dimulai dengan pengakuan politik, sehingga negosiasi perdamaian dapat berlangsung, yang dapat dilanjutkan dengan mengakhiri pendudukan ilegal seperti yang ditegaskan oleh Mahkamah Internasional.

Yang kedua, Indonesia menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga Palestina harus segera dihentikan.

Indonesia menekankan bahwa gencatan senjata merupakan kewajiban moral, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan dan melindungi warga sipil, baik warga Palestina maupun warga Israel.

“Presiden Prabowo telah menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian, termasuk melalui penyediaan personel untuk mendukung upaya pasukan stabilisasi di Gaza, di bawah mandat PBB,” ujar Tata, menambahkan Indonesia tidak hanya mengadvokasi perdamaian tetapi juga siap membantu membangun perdamaian itu.

Ketiga, Indonesia menegaskan bahwa masa depan Palestina harus dipimpin oleh Palestina sendiri.

Indonesia menekankan bahwa hanya rakyat Palestina yang bertanggung jawab untuk membangun kembali negara Palestina dan membentuk masa depan politiknya.

“Segala upaya untuk menggusur paksa mereka atau memaksakan persyaratan terhadap kedaulatan mereka harus ditolak dengan tegas. Negara Palestina yang kuat dan bersatu, dengan kendali penuh atas wilayah dan institusinya, adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan,” ucap Wamenlu RI itu.

Hanya dengan mewujudkan Negara Palestina yang kuat dan bersatu dengan kendali penuh atas wilayah dan institusinya, maka Israel dapat benar-benar diterima sebagai tetangga yang damai di Timur Tengah yang aman, kata Tata.

Indonesia juga akan terus membantu pemuda Palestina terutama dalam hal pendidikan, karena kaum muda itulah yang akan memimpin Palestina yang bebas, demokratis dan berdaulat, ujar Wamenlu RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

London/PBB, aktual.com – Downing Street pada Selasa (29/7) menuntut Israel untuk segera mengambil langkah substantif guna mengakhiri “situasi memprihatinkan di Gaza” dan berkomitmen pada tujuan perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan.

Jika tidak, pemerintah Inggris pada September nanti akan mengakui Negara Palestina demi “melindungi kelangsungan solusi dua negara”.

Dalam pernyataannya, Downing Street meminta Israel untuk segera mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza demi mencegah bencana kelaparan di wilayah kantung tersebut, serta mendesak Israel agar menyetujui gencatan senjata dan secara tegas menyatakan tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat.

Dalam pernyataan itu, Pemerintah Inggris Raya juga meminta Hamas untuk segera membebaskan semua sandera.

Perdana Menteri (PM) Inggris Raya Keir Starmer menjelaskan lebih lanjut tentang sifat bersyarat dari pengakuan status kenegaraan Palestina ini dalam konferensi pers pada Selasa. Dia menjelaskan bahwa tujuan utama pemerintah Inggris adalah mengubah realitas di lapangan, dan “persyaratan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut”.

Starmer juga mengungkapkan latar belakang pemilihan waktu dari pernyataan tersebut.

“Saya sangat khawatir gagasan solusi dua negara saat ini akan makin surut dan makin tenggelam dibandingkan bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada solusi yang lebih baik bagi masa depan kawasan tersebut selain solusi dua negara,” ujar dia.

Menurut solusi tersebut, Israel dapat memiliki perbatasan yang aman dan diakui serta dapat hidup damai dengan tetangga mereka, bebas dari ancaman terorisme. Sementara itu, warga Palestina hidup di negara mereka sendiri, dengan bermartabat dan aman, serta bebas dari pendudukan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Lammy, Selasa (29/7), dalam konferensi internasional tingkat tinggi mengenai “Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” yang diadakan di markas besar PBB.

Saat memberi keterangan kepada awak media menyusul pernyataannya dalam konferensi tersebut, Lammy mengungkapkan bahwa keputusan yang telah diambil “menempatkan kita pada jalur menuju pengakuan” Negara Palestina.

“Kita telah menyaksikan kejadian-kejadian yang paling mengerikan. Masyarakat global dibuat geram atas penembakan dan pembunuhan anak-anak dalam perjalanan mereka mencari bantuan,” ujar dia kepada awak media.

Lebih dari 200 anggota parlemen dari sembilan partai politik Inggris menandatangani surat yang ditujukan kepada PM Starmer dan Menlu Lammy pada Sabtu (26/7), yang berisi seruan kepada pemerintah untuk mengakui Negara Palestina.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain