6 April 2026
Beranda blog Halaman 959

Presiden Prabowo dan PM Anwar Sepakat Jaga Stabilitas Kawasan, Perkuat Peran ASEAN

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar pertemuan tête-à-tête Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Aktual/BPMI Setpres/Muchlis Jr

Jakarta, aktual.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7). Pertemuan tête-à-tête berlangsung hangat dan penuh keakraban, membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan peran ASEAN hingga penyelesaian persoalan bilateral.

Presiden Prabowo mengawali pertemuan dengan memberikan apresiasi atas kepemimpinan PM Anwar dalam memimpin ASEAN, khususnya keberhasilan Malaysia dalam memediasi konflik kawasan.

“Pertama saya ingin mengucapkan selamat, tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Dato’ Seri memimpin ASEAN. Bapak berhasil dalam mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu yang patut kita syukuri,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan, Indonesia siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Malaysia sebagai Ketua ASEAN. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan terobosan penting dalam menjaga stabilitas kawasan.

“Terima kasih, kami siap membantu, di manapun, bagaimanapun kami siap Dato’ Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak hanya Perdana Menteri Malaysia, tapi sebagai Ketua ASEAN saat ini. Ini suatu breakthrough yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi,” tegasnya.

Sementara itu, PM Anwar Ibrahim menekankan pentingnya peran kolektif negara-negara ASEAN dalam menjaga keamanan regional. Ia menyebut stabilitas kawasan harus dijaga bersama oleh negara-negara di Asia Tenggara.

“Dan sekarang ini dalam memonitoring keamanan ini, negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina, itu akan bertanggungjawab dalam memonitoring peace process ini,” ungkap Anwar.

Selain isu kawasan, kedua pemimpin juga menegaskan komitmen bersama untuk melanjutkan penyelesaian berbagai persoalan bilateral, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah dan persaudaraan serumpun.

“Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Apalagi kita negara, latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun, satu budaya,” kata Prabowo.

Pertemuan ini menjadi bukti konkret soliditas hubungan Indonesia–Malaysia serta komitmen kedua negara untuk terus memperkuat peran ASEAN dan menjadikan dialog sebagai fondasi utama penyelesaian konflik di kawasan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Wamenlu Sambut Komitmen Prancis Akui Negara Palestina

Tangkapan layar Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir dalam sesi pertemuan menteri di Konferensi Tingkat Tinggi PBB bertajuk “Penyelesaian Damai untuk Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” di Markas PBB New York, Senin (28/7/2025), sebagaimana disiarkan UN Web TV. /ANTARA/Nabil Ihsan

Jakarta, aktual.com – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyambut komitmen Prancis mengakui kedaulatan Negara Palestina dalam waktu dekat sebagai keputusan konkret yang berani di tengah gagalnya upaya persuasi.

“Kami mengapresiasi Prancis atas kepemimpinan dan keputusan beraninya untuk mengakui Negara Palestina,” kata Wamenlu RI dalam sesi pertemuan menteri di Konferensi Tingkat Tinggi PBB bertajuk “Penyelesaian Damai untuk Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” di Markas PBB New York, Senin (28/7) waktu setempat.

Sebagaimana dipantau secara daring dari siaran UN Web TV di Jakarta, Selasa, Wamenlu memandang langkah Prancis tersebut amat penting di tengah “gagalnya upaya persuasif terhadap pihak-pihak terkait untuk menghentikan tindakan yang jelas-jelas melanggar berbagai hukum internasional.”

Ia menegaskan bahwa hanya diperlukan tindakan konkret yang berdasar pada kehendak sendiri, dan juga hukum internasional, untuk menentukan langkah yang paling tepat dalam isu Palestina.

“Indonesia mendesak negara-negara serta pemimpin lain yang masih belum (mengakui Palestina) untuk memanfaatkan momentum mewujudkan solusi dua negara dengan mengikuti inisiatif Prancis,” kata Arrmanatha.

Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya menyatakan bahwa Prancis siap mengakui kedaulatan Palestina di Sidang Umum PBB pada September 2025.

“Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina,” kata Macron dalam pernyataannya di X pada Jumat (25/7).

Macron menegaskan bahwa prioritas yang mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil. Selanjutnya adalah demiliterisasi Hamas dan jaminan keamanan serta pembangunan kembali Gaza.

Namun demikian, Macron juga berharap agar Palestina dapat berperan dalam mewujudkan keamanan kawasan dengan “menerima demiliterisasi dan mengakui penuh Israel”.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, pada Sabtu (26/7), telah memuji langkah Prancis tersebut sebagai langkah positif untuk memastikan prospek masa depan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka melalui Solusi Dua Negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Arab Saudi Tolak Normalisasi dengan Israel Kecuali Negara Palestina Terbentuk

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di New York, dalam konferensi tingkat tinggi internasional tentang implementasi solusi dua negara yang diselenggarakan bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, Senin (28/7/2025). ANTARA/Anadolu/py/am.

Istanbul, aktual.com – Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel kecuali negara Palestina terbentuk dan perang di Gaza berakhir, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Senin (28/7).

Sejauh ini, pernyataan tersebut menandai sikap paling jelas Riyadh yang mengaitkan pengakuan diplomatik terhadap Israel dengan kemajuan solusi dua negara.

Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di New York, usai konferensi tingkat tinggi internasional tentang implementasi solusi dua negara yang diselenggarakan bersama oleh Arab Saudi dan Prancis.

“Bagi Kerajaan, pengakuan (atas Israel) sangat terkait erat dengan pembentukan negara Palestina,” kata Pangeran Faisal ketika ditanya apakah Arab Saudi dapat meluncurkan kembali pengakuan Abraham Accords sebagai prasyarat normalisasi hubungan dengan Israel.

Abraham Accords merupakan serangkaian kesepakatan diplomatik yang menandai normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab yang ditandatangani pada 2020.

“Kami tentu berharap bahwa konsensus yang jelas yang ditunjukkan hari ini – dan yang akan terus ditunjukkan besok – serta momentum menuju pembentukan negara Palestina dapat membuka ruang dialog mengenai normalisasi,” tambahnya.

Faisal menegaskan bahwa normalisasi dengan Israel tidak bisa dibicarakan selama genosida yang dilakukan Israel masih terus berlangsung di Gaza.

“Dialog hanya bisa dimulai jika konflik di Gaza berakhir dan penderitaan rakyat Gaza teratasi,” ujarnya.

“Karena tidak ada alasan, bahkan tidak ada kredibilitas, untuk membicarakan normalisasi di tengah kematian, penderitaan, dan kehancuran yang terus terjadi di Gaza.”

“Kemudian kita perlu berbicara tentang pembentukan negara Palestina. Dan jika hal itu telah terwujud, maka tentunya kita bisa berbicara tentang normalisasi,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Benarkah Menteri Amran Melakukan Pencitraan?

Oleh Yarifai Mappeaty

Pemerhati Pangan dan Sosial Politik.

UNTUK mewujudkan swasembada pangan dalam masa pemerintahannya, tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo sampai membentuk tim pangan dengan memakai nomenklatur “pangan”. Selain Kemenko Pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), juga ada Satgas Pangan TNI dan Satgas Pangan Polri. Mereka bahu membahu dengan Kementan sebagai core team untuk mempercepat proses itu.

Hingga memasuki semester dua 2025, secara umum, kinerja Tim Pangan Prabowo itu dinilai cukup baik. Terbukti sejak Maret hingga akhir Juli 2025, tak terdengar khabar jikalau Pemerintah melakukan import beras. Hal ini menunjukkan bahwa produksi beras dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Sebagai punggawa Tim Pangan, Mentan Andi Amran Sulaiman pun mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari Presiden Prabowo sendiri. Tentu tidak ada yang salah. Bahkan apresiasi semacam itu, sangat lumrah diberikan kepada sosok yang paling bertanggung jawab terhadap produksi bahan makanan pokok bagi 270 juta lebih penduduk negeri ini.

Tetapi ternyata ada saja pihak yang tak senang terhadapnya terkait beberapa langkah taktis yang dilakukannya. Ia bahkan dituding melakukan pencitraan. Tudingan itu tak main-main, karena dilontarkan di gedung parlemen Senayan. Rupanya ada yang merasa terganggu pada sikap sang Menteri.

Lantas, benarkah Andi Amran melakukan pencitraan? Kalaulah itu benar, maka kira-kira tujuannya apa? Ada pihak mencoba mengaitkannya dengan politik elektoral untuk kepentingan suksesi kepemimpinan nasional 2029. Oh alamak, tudingan semacam itu terlalu genit dan sungguh tidak bijak kalau tak disebut naif.

Mengapa? Sebab sistem demokrasi one man one vote yang kita anut di tengah primordialisme Jawa yang masih sangat kental, membuat orang Luar Jawa nyaris tak punya peluang untuk menjadi Wapres, apa lagi Presiden. Sadar akan realitas itu, maka sebagai orang Luar Jawa, Andi Amran pun tentu tahu diri. Jika demikian halnya, maka apa perlunya melakukan pencitraan?

Kesadaran semacam itu juga mengingatkan pada seorang Luhut Binsar Panjaitan. Pada suatu kesempatan ngobrol dengan Rocky Gerung di sebuah Channel YouTube, Ia mengungkapkan bahwa orang luar Jawa jangan pernah bermimpi menjadi presiden di Indonesia. Luhut, benar. Setidaknya, Jusuf Kalla sudah pernah mencobanya dan gagal.

Selain itu, menjadikan petani sebagai basis konstituen dalam konteks politik elektoral, sebenarnya tak terlalu menguntungkan. Sebab menurut sensus pertanian 2023, jumlah petani tak sampai 30 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah pemilih 2024, maka hanya sekitar 15%. Dan hampir setengahnya ada di Jawa.

Pertanyaannya, apa kira-kira logis jika kemudian Mentan Amran membuat kebijakan dengan motif mengambil hati petani untuk kepentingan politik elektoralnya? Tidak. Karena hal itu sama saja bunuh diri. Sebab bayangkan, boleh jadi di satu sisi dielukan petani, tetapi di sisi lain, Ia dimaki oleh konsumen, yang jumlahnya justeru jauh lebih besar.

Tengok kebijakan kenaikan harga gabah, misalnya. Itu adalah kebijakan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), bukan kebijakan Kementan. Tetapi Petani dan konsumen hanya tahu kalau itu adalah kebijakan Kementan. Apa dampaknya? Andi Amran selaku Menteri Pertanian, mungkin saja disenangi petani, tetapi tidak bagi konsumen.

Mengapa? Sebab konsumen pada umumnya mengira bahwa kenaikan harga beras yang terjadi, dipicu oleh kenaikan harga gabah. Dengan kata lain, siapapun yang menjabat Menteri Pertanian untuk saat ini, sama sekali tidak menguntungkan secara politik praktis. Malahan, salah sedikit menuai makian. Serba salah, bukan?

Lalu di mana letaknya sampai Mentan Amran dituding pencitraan? Boleh jadi karena Ia dinilai paling ngotot mempersoalkan beras oplos yang dianggap bukan domainnya. Orang boleh saja beranggapan seperti itu, tetapi jangan lupa kalau Kementerian Pertanian merupakan anasir utama dari Tim Pangan Nasional, sehingga sah-sah saja kalau ia berdiri paling depan.

Dengan demikian, tudingan Mentan Amran melakukan pencitraan, itu bersumber dari pikiran genit yang sama sekali tidak berdasar. Sedangkan pikiran-pikiran genit hanya melahirkan kekisruhan.

Baghdad: Permata Peradaban Islam di Masa Keemasan

Ilustrasi Kota Baghdad

Jakarta, aktual.com – Terletak di wilayah subur Irak, Baghdad menjadi ibukota Dinasti Abbasiyah sejak tahun 762 Masehi dan mempertahankan statusnya sebagai pusat pemerintahan selama lebih dari lima abad. Kota yang kelak dijuluki sebagai “Kota Seribu Satu Malam” ini berkembang menjadi poros peradaban kosmopolit dan pelopor modernitas.

Sejumlah lembaga pendidikan bergengsi lahir pada masa ini, seperti Universitas Baghdad, Universitas al-Muntasyiriyah, dan pusat intelektual legendaris Bait al-Hikmah. Gagasan besar pembangunan Baghdad berasal dari Khalifah kedua Dinasti Abbasiyah, Abu Ja’far al-Mansur. Ia memiliki visi menjadikan Baghdad sebagai pusat kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Sebelum menetapkan lokasi ini sebagai ibukota, al-Mansur mengutus para ahli untuk meneliti kondisi geografis dan sosial kawasan tersebut.

Kota ini awalnya dirancang berbentuk lingkaran dengan benteng setebal 50 hasta dan setinggi 90 kaki, dilengkapi parit pertahanan yang dalam serta empat gerbang utama sebagai akses keluar-masuk kota. Khalifah-khalifah sesudah al-Mansur saling berlomba memperindah Baghdad hingga akhirnya kota ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 800 M dan menjadi tempat berkumpulnya peradaban-peradaban dunia.

Saat itu, Baghdad dihuni oleh lebih dari satu juta penduduk, menjadikannya sebagai kota metropolitan yang jauh melampaui zamannya, baik di Asia maupun Eropa.

Zaman keemasan Baghdad mencapai puncaknya di masa pemerintahan Harun al-Rasyid (786–809) dan putranya, al-Ma’mun (813–833). Harun al-Rasyid mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai perpustakaan sekaligus lembaga riset dan penerjemahan. Lembaga ini bertahan hingga abad ke-13, sebelum akhirnya hancur oleh serangan bangsa Mongol pada 1258.

Selama masa kejayaannya, Bait al-Hikmah menjadi pusat transfer ilmu dari berbagai belahan dunia, seperti Yunani, Suriah, India, dan Persia. Para sarjana di sana menerjemahkan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Arab, yang kemudian menjadi pijakan kebangkitan ilmu pengetahuan di Barat. Bidang yang dikembangkan mencakup matematika, kedokteran, kimia, biologi, geografi, astronomi, hingga filsafat dan ilmu kalam.

Di bawah kepemimpinan al-Ma’mun, Bait al-Hikmah berkembang dari lembaga penerjemahan menjadi semacam universitas. Para ilmuwan dari berbagai negeri datang ke Baghdad untuk belajar dan berdiskusi. Khalifah sendiri aktif dalam aktivitas ilmiah dan memberikan dukungan finansial bagi para sarjana.

Kemajuan ilmu pengetahuan semakin pesat setelah umat Islam mengadopsi teknologi pembuatan kertas dari Cina. Hal ini memungkinkan pelestarian karya-karya ilmiah tidak lagi dalam bentuk papirus yang rapuh, tetapi dalam format buku kertas yang lebih tahan lama. Karya-karya besar pemikir Yunani seperti Aristoteles, Hippocrates, Plato, Socrates, dan Euclid pun turut diterjemahkan.

Beberapa tokoh ilmuwan Muslim yang lahir dari lingkungan Bait al-Hikmah antara lain adalah Ibn al-Khawarizmi, penemu konsep aljabar dan algoritma, serta penggagas angka nol yang diambil dari sistem bilangan India. Selain itu, terdapat pula Ibnu al-Haytham, yang dikenal sebagai pelopor ilmu optik modern.

Sayangnya, kejayaan Baghdad meredup setelah serangan brutal dari Hulagu Khan pada 1258 dan kemudian Timurlenk pada 1401. Meski demikian, penaklukan ini membawa dampak lain yang tak terduga: proses Islamisasi di kalangan bangsa Turk, yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah dunia Islam.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berikut Penyebab Kebakaran di Pasar Taman Puring

Sejumlah petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan masih memadamkan api di Pasar Taman Puring, Jakarta, Selasa (29/7/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

Jakarta, aktual.com – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan (Gulkarmat Jaksel) membeberkan kronologi dan dugaan penyebab kebakaran di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru.

“Dugaan penyebab kebakaran karena fenomena kelistrikan,” kata Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Syamsul Huda di Jakarta, Selasa (29/7).

Adapun kronologinya, pertama, ada laporan dari petugas keamanan pasar bernama Zein yang melihat api di salah satu kios pada Senin (28/7) pukul 18.00 WIB.

Kemudian, dia berteriak karena melihat api semakin membesar dan asap membumbung tinggi.

Dia dan sejumlah warga berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), namun tidak berhasil.

“Karena api sudah besar, keamanan keluar, lalu melaporkan ke kelurahan dan Polsek untuk melaporkan ke Damkar,” jelasnya.

Sebanyak 552 kios dan barang yang ada di dalamnya ludes terbakar di luas area 1500 meter persegi (m2) tersebut. Operasi pemadaman selesai pukul 01.30 WIB.

Tak ada korban jiwa, namun taksiran kerugian dari kebakaran itu mencapai Rp30 miliar.

Sebelumnya, Dinas Gulkarmat DKI mengerahkan 35 unit mobil pemadam dengan 118 personel serta bantuan suplai air dari Taman Langsat pada Senin malam (28/7).

Lalu, empat tahanan di Polsek Kebayoran Baru dipindahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan imbas kebakaran itu.

Tidak ada korban jiwa dari kebakaran Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Luas pasar tersebut mencapai 2.000 meter persegi (m2) dan bangunan sekitar 1.500 m2.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain