Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
6 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 960

Fastrata Buana Gelar Aksi Donor Darah Bersama Palang Merah Indonesia

Jakarta, Aktual.com – PT Fastrata Buana, anak perusahaan dari Kapal Api Group menunjukan komitmennya dalam aksi sosial melalui kegiatan donor darah bertajuk “Alirkan Kebaikan, Taburkan Harapan.”

Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), kegiatan donor darah diikuti oleh ratusan karyawan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.

Perusahaan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosial ini yang tidak hanya sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung ketersediaan stok darah nasional namun juga sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbagi. 

Andi Candrasatria, President Director Fastrata Buana menegaskan bahwa aksi donor darah tidak hanya menjadi rutinitas tahunan melainkan bagian dari budaya peduli yang terus di bangun perusahaan.

“Donor darah di lingkungan Fastrata Buana sebagai bentuk kontribusi sederhana namun berdampak besar untuk membantu sesama. Terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah berpartisipasi, mari terus tumbuhkan rasa empati di lingkungan kerja dalam berkontribusi dalam aksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga aksi kecil ini membawa dampak besar bagi mereka yang membutuhkan,” ungkap Andi dalam keterangannya Minggu (28/7).

Pada kesempatan yang sama, Andi menyampaikan apresiasi kepada pihak PMI atas koordinasinya. Seluruh rangkaian proses, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pengambilan darah, dilakukan langsung oleh tim medis PMI sesuai dengan prosedur kesehatan.

Manfaat dari kegiatan tidak hanya berdampak bagi penerima, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi penderma, seperti membantu regenerasi sel darah, menurunkan resiko penyakit jantung, dan menjaga sirkulasi darah tetap lancar. 

Kegiatan sosial ini diharapkan dapat mendorong karyawan untuk rutin mendonorkan darah di masa mendatang.

“Kami percaya kegiatan kemanusiaan harus terus menjadi budaya kerja yang dipegang teguh oleh perusahaan. Kedepannya, Fastrata Buana akan terus konsisten mendukung dan menghadirkan kegiatan-kegiatan sosial lainnya untuk menciptakan dampak positif di sekitar kami,” tutup Andi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Justin Hubner Akan Direkrut oleh Fortuna Sittard

Pesepak bola Timnas Indonesia Justin Hubner (kiri) mencium kening rekannya Ricky Kambuaya (kanan) yang cedera usai dilanggar pesepak bola Timnas Bahrain pada laga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt.

Jakarta, aktual.com – Bek timnas Indonesia Justin Hubner, akan direkrut oleh klub Belanda Fortuna Sittard, demikian dilaporkan oleh media lokal Streekomroep Mijnstreek Vandaag, dikutip pada Selasa (29/7).

Hubner telah dilepas oleh klub sebelumnya, Wolverhampton Wanderers. Di Fortuna Sittard, Hubner dilaporkan akan diikat kontrak berdurasi dua tahun.

Pemain dengan gaya bermain keras dan tanpa kompromi itu memulai kariernya di FC Den Bosch dan Brabant United. Pada 2020, ia pindah ke akademi muda Wolverhampton di Inggris, tempat ia berkembang menjadi pemain tim nasional junior dan pesepak bola profesional.

Pada awal 2024, ia dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka dan tampil delapan kali, termasuk enam laga di kompetisi J1 League yang kompetitif.

Meski sempat masuk radar KNVB, Hubner kemudian memilih membela tim nasional Indonesia, negara asal sang ayah.

Dengan 20 penampilan di timnas, 15 di antaranya pada 2024, Hubner kini menjadi pemain penting di jantung pertahanan tim nasional Asia Tenggara tersebut.

Jika Hubner benar-benar dikontrak Fortuna Sittard, ia menjadi salah satu pemain naturalisasi Indonesia yang mengamankan ikatan kontrak dengan klub luar negeri menjelang musim kompetisi baru 2025/2026.

Sebelum Hubner, Nathan Tjoe-A-On juga telah mengamankan kontrak dengan klub strata kedua Belanda, Willem II. Shayne Pattinama juga telah diikat kontrak oleh klub Thailand, Buriram United, setelah dilepas klub Belgia, KAS Eupen.

Situasi mereka berbeda dengan Jens Raven, Rafael Struick, dan Jordi Amat yang memilih untuk berlabuh di klub-klub Indonesia pada bursa transfer kali ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Anwar Ibrahim Respon Isu Riza Chalid di Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Aktual/TIM MEDIA PRABOWO

Jakarta, aktual.com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya memberikan pernyataan mengenai kabar keberadaan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid, yang disebut-sebut bersembunyi di Malaysia.

Anwar mengonfirmasi bahwa Pemerintah Indonesia telah mengirimkan permintaan resmi untuk memulangkan Riza. Namun, ia tidak secara terbuka menyatakan bahwa Riza berada di wilayah Malaysia. “Ada (permintaan dari Indonesia),” ujar Anwar kepada media, Selasa (29/7/2025).

Ia menegaskan bahwa apabila benar Riza berada di Malaysia, maka proses hukum akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Menurutnya, penegakan hukum harus berdasarkan status hukum yang jelas, bukan sekadar anggapan.

Anwar juga menyinggung kasus korupsi di negaranya, di mana ditemukan uang 170 juta ringgit di rumah salah satu mantan perdana menteri. “Saya tidak fokus berdasarkan persepsi. Kalau saya investigasi. Ikut jalur hukum. Itu bagi saya,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengangkat isu Riza Chalid dalam pertemuan bilateral dengan Anwar Ibrahim. Boyamin menyoroti kedekatan pribadi antara Riza dan Anwar yang telah terjalin bahkan sebelum Anwar menjabat sebagai Perdana Menteri.

“Bahwa Riza Chalid memiliki pertemanan yang rapat atau dekat dengan Anwar Ibrahim sebelum jadi Perdana Menteri Malaysia. Jejak digital terdapat foto terlampir yang dipublikasikan Kesultanan Kedah, berisi Anwar Ibrahim bersama Riza Chalid menghadap Sultan Kedah Malaysia pada tanggal 2 bulan Oktober 2022,” tutur Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

Boyamin menyebut dirinya telah mengunjungi Malaysia pada 26–27 Juli 2025 untuk melacak keberadaan Riza. Ia belum berhasil bertemu langsung, namun memperoleh informasi mengenai tempat yang kerap disinggahi Riza di Johor dan Johor Bahru.

“Untuk memulangkan Riza Chalid diperlukan kerja sama yang baik antara kedua pemerintahan RI dan Malaysia. Meskipun menjadi kewajiban Pemerintah Malaysia memulangkan WNI yang bermasalah hukum, namun pembicaraan khusus Bapak Prabowo Subiyanto dengan YAB Anwar Ibrahim tetap diperlukan guna memastikan atau mempercepat pemulangan Riza Chalid,” jelas dia.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pemulangan Riza akan menghadapi hambatan karena isu kedekatannya dengan kalangan kerajaan.

“Pengalaman masa lalu, Pemerintah RI mampu memulangkan Djoko Tjandra dari Malaysia dikarenakan hubungan baik kerjasama kedua negara. Hal ini menjadi modal kuat bagi Pemerintah RI guna memulangkan Riza Chalid dari Malaysia,” Boyamin menandaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Samsung Pesan Chip AI Senilai Rp268 T dari Tesla

Jakarta, aktual.com – Samsung Electronics Co. pada Senin (28/7), mengumumkan bahwa pihaknya telah mengamankan pesanan semikonduktor kecerdasan buatan (AI) senilai 22,8 triliun won (sekitar Rp268 triliun) dari pelanggan besar yang tidak disebutkan namanya, yang kemudian diyakini sebagai perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Tesla.

Dikutip dari Yonhap, Senin (28/7), dalam pengajuan regulasi, raksasa teknologi asal Korea Selatan itu menyatakan telah menandatangani kontrak foundry yang ditargetkan selesai pada 31 Desember 2033.

Nilai kontrak tersebut setara dengan 7,6 persen dari total pendapatan Samsung Electronics tahun lalu yang mencapai 300,9 triliun won (sekitar Rp3,5 kuadriliun), sekaligus menjadi pesanan chip terbesar yang pernah diperoleh perusahaan itu.

Samsung tidak mengungkap identitas klien maupun rincian kontrak dengan alasan “kerahasiaan manajemen.”

Namun, belakangan, pendiri Tesla Elon Musk mengonfirmasi melalui akun media sosialnya bahwa Samsung Electronics akan memproduksi chip generasi terbaru Tesla, AI6, di pabrik semikonduktor baru Samsung di Texas, Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut diyakini merujuk pada kontrak bernilai miliaran dolar yang diumumkan sebelumnya oleh perusahaan Korea Selatan itu.

“Samsung setuju untuk memungkinkan Tesla membantu memaksimalkan efisiensi produksi,” tulis Musk dalam unggahan di X, Senin (28/7).

“Fasilitas Samsung yang sangat besar di Texas akan didedikasikan untuk memproduksi chip AI6 generasi terbaru milik Tesla. Pentingnya strategi ini sulit untuk dilebih-lebihkan,” sambungnya.

Musk merujuk pada pabrik fabrikasi semikonduktor Samsung yang tengah dibangun di Taylor, Texas, sebagai bagian dari rencana investasi senilai 37 miliar dolar AS (sekitar Rp606 miliar), dengan target operasional pada 2026.

Proyek ini sebelumnya dilaporkan mengalami penundaan akibat minimnya pesanan.

Musk juga menambahkan bahwa saat ini Samsung tengah memproduksi chip AI4, sementara produksi chip AI5 milik Tesla akan ditangani oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), yang akan memulai proses produksi di fasilitasnya di Taiwan dan selanjutnya di Arizona.

“Ini adalah momen krusial. Saya sendiri akan turun tangan langsung untuk mempercepat kemajuan. Lokasi pabrik yang dekat dari rumah saya juga sangat membantu,” tambah Musk, merujuk pada fasilitas Samsung di Texas.

Kesepakatan senilai 22,8 triliun won ini diperkirakan akan menjadi dorongan besar bagi divisi foundry Samsung, yang selama ini tertinggal jauh dari pemimpin industri global TSMC.

Menurut data terbaru dari lembaga riset pasar TrendForce, Samsung Electronics hanya menguasai 7,7 persen pangsa pasar foundry global pada kuartal pertama tahun ini, jauh di bawah TSMC yang mendominasi dengan 67,7 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

SOROTAN: Nasi Bohong Berlabel Elite, Bongkar Praktik Beras Oplosan

Ilustrasi: SOROTAN: Nasi Bohong Berlabel Elite, Bongkar Praktik Beras Oplosan

Di negeri agraris yang konon menjadi lumbung padi dunia, butir beras telah berubah dari simbol ketahanan pangan menjadi alat tawar politik paling primitif. Sejak era kolonial, Belanda lewat Politik Etis dan Departemen Pertanian menanam benih kontrol atas sawah, menjadikan beras instrumen pengendalian sosial.

Dikutip dalam jurnal Refi Refiyanto (2022)  “Kini dan Dulu: Beras dalam Perkembangan Politik Ekonomi dan Refleksi Historiografi Indonesia”, pasca-kemerdekaan, ambisi industrialisasi off-farm memindahkan relasi petani–konsumen ke pabrik penggilingan beton, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) dideklarasikan sebagai tameng harga.

Padahal, di balik gemerlap mesin dan gudang besar, petani tradisional tetap berkubang dalam janji swasembada yang retak sebelum panen tiba.

Kini, keserakahan berlapis terkuak dalam aksi Polda Riau yang menggulung gudang di Pekanbaru, menyita sembilan ton beras oplosan, yaitu campuran beras subsidi SPHP Bulog dengan mutu rendah yang sempat dilepas seharga premium.

Kejaksaan Agung turun tangan memanggil enam raksasa beras, termasuk PT Wilmar Padi Indonesia dan PT Food Station, atas dugaan pencampuran dan manipulasi harga, sebelum kasusnya dioper ke Satgas Pangan Polri atas arahan presiden.

Modus licik menggunakan karung resmi SPHP untuk membungkus oplosan memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap Bulog sebagai penyangga ketahanan pangan.

Baca Juga: DPR Dukung Kasus Beras Oplosan Dibongkar Aparat

Rugi Rp. 100 T per Tahun

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (16/7/2025), mengungkap bahwa praktik semacam ini memotong kantong rakyat. bahkan kerugian diperkirakan hingga Rp 100 triliun per tahun. Dampak lainnya adalah menunda kesejahteraan petani seiring merosotnya harga gabah.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam keras ‘kejahatan ganda’ ini. Ketua YLKI Niti Emiliana menuntut investigasi menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai verifikasi izin impor, uji laboratorium pre-market, hingga inspeksi rutin di titik ritel.

Menurutnya, pengoplosan beras SPHP bukan sekadar penipuan dagang, tetapi pelanggaran hak konsumen fundamental hak atas pangan bergizi dan sesuai standar, yang diatur Pasal 8 UU 8/1999 dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

YLKI siap mengawal kasus ini hingga tuntas, menegaskan bahwa tanpa transparansi dan penindakan tegas tanpa pandang bulu, rakyat kecil akan terus menjadi korban.

Baca Juga: Pemprov DKI Minta Kementan Transparan Soal Beras Oplosan

Beras Oplosan Ancam Kesehatan

Lebih jauh, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM, Prof. Sri Raharjo, dalam laman ugm.ac.id berjudul ‘Pakar UGM Ungkap Bahaya Beras Oplosan dari Perspektif Keamanan Pangan’, menyoroti bahaya kontaminasi kimia seperti hipoklorit, pewarna sintetis, hingga plastik, yang acap terlewatkan lantaran lemahnya pengawasan distribusi di produsen dan pasar tradisional.

Ia mendesak perbaikan sistem quality control hulu ke hilir serta edukasi konsumen tentang uji fisik sederhana, agar masyarakat menjadi mata dan telinga otoritas di lapangan.

Dari kolonialisme hingga korupsi subsidi modern, beras telah berulang kali dijadikan senjata politik dan ekonomi. Jika benar-benar ingin menjadikan beras sebagai jembatan kedaulatan dan keadilan sosial, reformasi distribusi, transparansi kebijakan, dan konsistensi penegakan hukum bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Tanpa itu (langkah tegas dan menyeluruh), konflik beras akan terus berulah, menunda mimpi Indonesia atas kemandirian pangan yang adil dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Usulan Gubernur Dipilih Pusat Dinilai Kemunduran Demokrasi, Adi Prayitno: Kalau Perlu Tak Usah Pemilu Sekalian

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengkritik tajam wacana pemilihan gubernur oleh pemerintah pusat yang belakangan ramai dibicarakan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

“Jelas langkah mundur demokrasi. Padahal dulu sebelum reformasi 1998, sejak lama kepala daerah ditunjuk langsung pemerintah pusat, hasilnya juga nihil,” kata Adi kepada wartawan, Selasa (29/7).

Ia menilai model penunjukan pusat akan mengembalikan praktik sentralisasi kekuasaan dan menutup ruang aspirasi daerah. Padahal, Indonesia baru menjalani dua dekade pelaksanaan pilkada langsung.

Adi juga mempertanyakan ketakutan elite terhadap kekuatan suara rakyat. “(Gubernur dipilih pusat) ⁠lebih banyak negatifnya. Misalnya rakyat di daerah tak punya kemewahan pilih pemimpinnya secara langsung, karena kepala daerah hanya dipilih segelintir DPRD dan ditunjuk pusat. Daerah hanya jadi objek kepentingan pusat, daerah tak bisa berinovasi karena didikte dari atas,” sambungnya.

Ia menilai dalih mahalnya ongkos politik untuk mengganti sistem pemilihan justru menyesatkan. Menurutnya, partai politik adalah kunci utama untuk menekan biaya politik.

“Buktinya, yang bertarung di pilkada hampir 1.000 persen kader partai, yang bikin aturan main juga kader partai di parlemen dan pemerintah. Malah yang dikorbankan rakyat. Supaya ongkos politik murah ya kuncinya di partai politik. Bukan kepala daerah dipilih DPRD atau ditunjuk pusat,” tegas Adi.

Reformasi, menurutnya, lahir karena rakyat ingin hak menentukan pemimpinnya sendiri. “Kalau para elite itu mau kepala daerah dipilih DPRD atau ditunjuk langsung pusat, mestinya sekalian saja usulkan pilpres dipilih MPR. Kalau perlu tak usah pemilu sekalian,” ucap Adi dengan nada sinis.

Wacana ini sebelumnya mencuat dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia menyampaikan bahwa PKB tengah mengkaji ulang sistem pilkada langsung atas dasar dua pertimbangan utama.

“Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7).

Ia mengusulkan dua pola pemilihan kepala daerah. “Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Gubernur, tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...959960961...43,500Halaman 960 dari 43,500

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya