6 April 2026
Beranda blog Halaman 961

Thailand Tuduh Kamboja Langgar Gencatan Senjata

Warga Kamboja yang dievakuasi dari konflik perbatasan Kamboja-Thailand berkumpul di sebuah tempat pengungsian, Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja, Sabtu (26/7/2025). Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut sekitar 80.000 warga desa negara tersebut telah mengungsi untuk mencari perlindungan yang aman karena bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan antara tentara Kamboja dan Thailand. ANTARA FOTO/Xinhua/Sao Khuth/sgd

Moskow, aktual.com – Tentara Thailand menuduh Kamboja telah melanggar gencatan senjata, menurut laporan kantor berita Agence France-Presse pada Selasa (29/7), mengutip pernyataan dari wakil juru bicara tentara Thailand, Ritcha Suksuwanon.

“Setelah gencatan senjata diumumkan, gangguan dilaporkan terjadi di wilayah Phu Makua yang disebabkan oleh pihak Kamboja, yang menyebabkan baku tembak antara kedua belah pihak dan berlanjut hingga pagi hari,” kata Suksuwanon seperti dikutip oleh kantor berita tersebut.

“Selain itu, bentrokan juga terjadi di daerah Sam Taet dan berlanjut hingga pukul 05.30 pagi waktu setempat (05.30 WIB),” tambah Suksuwanon.

Ketegangan di perbatasan antara Thailand dan Kamboja meningkat menjadi konflik bersenjata pada 24 Juli. Korban sipil dilaporkan terjadi di kedua sisi.

Insiden ini terjadi menyusul bentrokan pada 28 Mei antara personel militer Thailand dan Kamboja di zona netral yang disengketakan, yang dilaporkan mengakibatkan seorang tentara Kamboja tewas.

Pada Senin (28/7), negosiasi gencatan senjata antara Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet berlangsung di Kuala Lumpur, yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Setelah pertemuan tersebut, pemimpin Malaysia itu mengatakan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk memberlakukan gencatan senjata mulai Senin (28/7) tengah malam.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

IHSG Dibuka Menguat 11,02 Poin Sementara Rupiah Melemah 23 Poin

Arsip foto - Karyawan mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan gawai di Jakarta, Rabu (6/11/2024). IHSG ditutup melemah hingga 108,06 poin atau 1,44 persen ke posisi 7.383.87 karena pelaku pasar mencermati hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei terkait pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/wpa/pri. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN)

Jakarta, aktual.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (29/7) pagi dibuka menguat 11,02 poin atau 0,14 persen ke posisi 7.625,79.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,54 poin atau 0,07 persen ke posisi 803,76.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta melemah sebesar 23 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.387 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.364 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

FPKS Dukung Raperda RPJMD 2025–2029 dengan 14 Catatan Strategis untuk Kota Bekasi Lebih Maju dan Berkah

Kota Bekasi, aktual.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Bekasi menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Dukungan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna Senin (28/7/2025) oleh anggota FPKS, Fendaby Surya Putra, atas nama Ketua FPKS, Saifuddaulah.

FPKS mengapresiasi tahapan penyusunan Raperda yang telah melalui proses teknokratik, konsultasi publik, hingga pembahasan dengan DPRD. Namun, FPKS juga menekankan 14 catatan strategis yang perlu menjadi perhatian serius Pemkot Bekasi dalam implementasi ke depan.

Beberapa poin penting tersebut antara lain:

1. Penegasan agar arah RPJMD konsisten dengan RPJPD dan Rencana Pembangunan Nasional.
2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, bebas korupsi, serta percepatan digitalisasi layanan publik.
3. Pengembangan sektor jasa dan perdagangan seperti pendidikan, kesehatan, industri halal, dan ekonomi kreatif.
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang tertinggal.
5. Penanganan isu lingkungan dan ketahanan iklim, seperti banjir dan sampah.
6. Usulan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah minimal 10% per tahun.
7. Digitalisasi sistem pajak dan retribusi untuk memperkuat konsep smart city.
8. Evaluasi terhadap kinerja BUMD yang terus merugi, seperti Perseroda Sinergi Patriot dan Mitra Patriot.
9. Pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
10. Pelaksanaan Program 100 Juta per RW dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak hukum.

FPKS juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan dana non-APBD seperti skema KPBU dan pinjaman daerah, serta perlunya penguatan Musrenbang dan pengawasan DPRD.

“Kami menerima Raperda RPJMD ini dengan harapan seluruh masukan FPKS ditindaklanjuti secara konsisten untuk mewujudkan Kota Bekasi yang lebih maju, adil, dan berkah,” tegas Fendaby. (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Setelah Lima Hari Perang, Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata

PM Kamboja Hun Manet, PM Malaysia Anwar Ibrahim, dan Plt PM Thailand Phumtham Wechayachai dalam koferensi pers bersama, seusai perundingan di Kota Putrajaya, Malaysia pada Senin malam (28/7) waktu setempat - foto X

Putrajaya, Aktual.com – Setelah pertempuran melelahkan selama lima hari, akhirnya Kamboja dan Thailand sepakat melakukan gencatan senjata tanpa syarat. Gencatan senjata berlaku mulai Senin tengah malam (28/7) pukul 24.00 waktu setempat, atau tepat ketika memasuki hari Selasa (29/7).

Pertemuan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet dan Pelaksana Tugas (Plt) PM Thailand Phumtham Wechayachai digelar di Kota Putrajaya Malaysia. Pertemuan tersebut difasilitasi PM Malaysia Anwar Ibrahim.

Kedua negara yang berseteru itu sepakat melakukan gencatan senjata tanpa batas waktu yang ditentukan. Untuk selanjutnya dua negara tersebut mengedepankan dialog untuk mencari solusi damai.Kamboja dan Thailand juga sepakat untuk melanjutkan pertemuan yang disebut ”Komite Perbatasan Umum” pada Senin (4/8) nanti di Kamboja.

”PM Kamboja Hun Manet dan Plt PM Thailand Phumtham Wechayachai telah menyatakan posisi dan kemauan mereka untuk segera melakukan gencatan senjata, dan kembali normal. Presiden AS Donald Trump telah berkomunikasi dengan pemimpin kedua negara yang mendesak para pemimpin untuk menemukan resolusi damai dalam konflik ini,” papar PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam konferensi pers bersama dengan PM Hun Manet dan Plt PM Phumtham Wechayachai, di Kota Putrajaya, Senin malam (28/7).

Dijelaskan Anwar Ibrahim, sebelum pertemuan tersebut, pihak China juga terus berkomunikasi dengan pihak Kamboja, Thailand, dan Malaysia, dan negara-negara terkait untuk secara aktif mempromosikan dialog gencatan senjata dan memulihkan perdamaian.

”Kehadiran dan kolaborasi semua pihak menggaris bawahi komitmen bersama untuk perdamaian, dialog dan stabilitas regional. Baik Kamboja maupun Thailand, mencapai pemahaman yang sama, sebagai berikut, gencatan senjata segara dan tanpa syarat, dengan efek dari 24 jam waktu setempat, tengah malam pada 28 Juli 2025. Malam ini,” tegas Ibrahim.

Sedangkan dilansir dari Al Jazeera, Anwar Ibrahim juga mengatakan kalau pertemuan dua pemimpin dari kedua negara akan disusul pertemuan para komandan militer Kamboja dan Thailand. ”Ini adalah langkah awal yang vital menuju de-eskalasi dan pemulihan perdamaian dan keamanan. Pertemuan antara komandan militer kedua negara akan menyusul pada hari Selasa,” kata Ibrahim.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah perundingan selesai, Malaysia, Thailand, dan Kamboja mengatakan menteri pertahanan masing-masing ”telah diinstruksikan untuk mengembangkan mekanisme terperinci untuk implementasi, verifikasi, dan pelaporan gencatan senjata”.

Sementara itu, masih di lokasi yang sama, PM Kamboja Hun Manet mengatakan: ”Hari ini kami mengadakan pertemuan yang sangat baik dan hasil yang sangat baik, yang berharap untuk segera menghentikan pertempuran yang telah menyebabkan banyak nyawa melayang, cedera, dan juga menyebabkan pengungsian.”

”Kami berharap solusi yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar akan menjadi prasyarat bagi kemajuan diskusi bilateral kita untuk kembali ke normalisasi hubungan, dan sebagai landasan bagi de-eskalasi kekuatan di masa mendatang,” kata Hun Manet lagi.

Sedangkan Plt PM Thailand Phumtham Wechayachai mengatakan, Thailand telah menyetujui gencatan senjata yang akan dilaksanakan dengan sukses dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, dilansir dari situs resmi Departemen Luar Negeri AS, State.gov, disebutkan kalau pemerintah AS berterimakasih kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim atas upayanya menyelenggarakan perundingan gencatan senjata.

”Presiden Trump dan Saya (Menlu AS Marco Rubio) berkomitmen untuk segera menghentikan kekerasan dan berharap pemerintah Kamboja dan Thailand sepenuhnya menghormati komitmen mereka untuk mengakhiri konflik ini. Kami berterima kasih kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim atas kepemimpinannya, dan atas penyelenggaraan perundingan gencatan senjata,” demikian disampaikan situs tersebut.

”Kami mendesak semua pihak untuk menindaklanjuti komitmen mereka. Amerika Serikat akan tetap berkomitmen dan terlibat dalam proses yang diorganisir AS-Malaysia ini untuk mengakhiri konflik ini.”

Untuk diketahui, dalam pertempuran selama lima hari yang dimulai pada Kamis pagi (24/7), tercatat 35 orang tewas. Dari pihak Thailand diketahui 22 orang tewas, dengan rincian 14 warga sipil dan 8 serdadu tewas. Dari Pihak Kamboja diketahui 13 orang tewas, dengan rincian 8 warga sipil dan 5 serdadunya tewas.

Thailand dan Kamboja saling menyalahkan atas konflik perbatasan yang meletus, yang bermula dari perselisihan mengenai peta era kolonial, telah menyebabkan lebih dari 270 ribu orang mengungsi dari kedua sisi perbatasan darat Thailand-Kamboja sepanjang 817 km, demi menjauhi lokasi pertempuran.

(Indra Bonaparte)

Pemerintah Suntik Modal Kopdes Merah Putih Lewat SAL APBN 2025

Pemerintah memastikan bakal menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan bagi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Kebijakan ini bertujuan memperkuat likuiditas tanpa membebani dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Aktual/ANTARA

Jakarta, aktual.com – Pemerintah memastikan bakal menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan bagi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Kebijakan ini bertujuan memperkuat likuiditas tanpa membebani dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7).

“Pendanaan yang didukung pemerintah, termasuk kami menggunakan SAL yang ada di Bank Indonesia (BI), disatukan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan,” ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, SAL APBN 2025 tercatat sebesar Rp457,5 triliun.

Empat bank Himbara—BNI, BRI, Mandiri, dan BSI—ditunjuk sebagai penyalur kredit kepada Kopdes Merah Putih dengan bunga rendah sebesar 6 persen, tenor hingga 6 tahun, dan masa tenggang 6–8 bulan. Skema ini dibahas bersama Kementerian BUMN dan asosiasi perbankan.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa penyaluran kredit tetap harus melalui mekanisme uji tuntas (due diligence) agar pinjaman benar-benar disalurkan kepada koperasi yang layak dan bertanggung jawab.

“Ini bukan soal jatah, tetapi harus dilakukan penilaian kinerja yang benar agar dana digunakan untuk membangun ekonomi desa,” tegasnya.

Untuk memperkuat dasar hukum, Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman bagi Kopdes Merah Putih, yang resmi diundangkan pada 21 Juli 2025.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan turunan yang mengatur penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam proses pengembalian pinjaman koperasi. Di level desa, pengaturan lebih lanjut akan dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

“Pemerintah hadir untuk memastikan ekonomi desa berjalan tanpa menimbulkan moral hazard. Semua tetap bertanggung jawab, tapi pemerintah mengambil peran untuk memberi kepastian,” pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

PM Malaysia Anwar Ibrahim Tiba di Jakarta, Dijadwalkan Bertemu Prabowo

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim (tengah) tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (28/7/2025) untuk menghadiri Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia-Malaysia bersama Presiden Prabowo Subianto, Selasa (29/7/2025). Di Lanud Halim Perdanakusuma, PM Anwar disambut oleh Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Menlu Sugiono (kanan). Aktual/STPRES/BPMI

Jakarta, aktual.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin malam (28/7/2025), dalam rangka kunjungan kerja resmi ke Indonesia yang berlangsung hingga Selasa (29/7).

Kedatangan Anwar sekitar pukul 20.00 WIB disambut hangat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Prosesi penyambutan dipimpin langsung oleh Kepala Protokol Negara, Andy Rachmianto.

Setibanya di bawah tangga pesawat, Anwar Ibrahim langsung menyalami para pejabat yang menyambut, kemudian berjalan di atas karpet biru dengan penghormatan dari pasukan jajar kehormatan di sisi kanan dan kiri.

Sebelum meninggalkan lokasi, Anwar sempat berbincang singkat dengan Mendagri Tito dan Menlu Sugiono, lalu melanjutkan perjalanan dengan pengawalan ketat iring-iringan kendaraan resmi. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, PM Anwar dijadwalkan makan malam bersama Presiden Prabowo di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan.

Agenda utama kunjungan PM Malaysia ini berlangsung pada Selasa pagi di Istana Merdeka. Anwar akan menghadiri Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia, bersama Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut turut diisi dengan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama perbatasan darat, kesehatan, teknologi, dan komunikasi.

PM Anwar akan didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi Tengku Zafrul Aziz, Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek, serta dua kepala negara bagian, yakni Abang Johari Openg dari Sarawak dan Hajiji Noor dari Sabah.

Kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain