27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 962

Jelang Damai Rusia-Ukraina, Korea Utara Kirim Pasukan Tambahan ke Ukraina

Seoul, Aktual.com – Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan Korea Utara tampaknya telah mengirim pasukan tambahan ke Rusia, setelah tentaranya yang ditempatkan di garis depan Rusia-Ukraina menderita banyak korban.

Dilansir dari ABC News, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengatakan pada Rabu (26/2), saat ini pihaknya mencoba untuk menentukan dengan pasti berapa banyak lagi pasukan Korea Utara yang telah dikerahkan ke Rusia.

NIS juga menilai bahwa pasukan Korea Utara dikerahkan kembali ke garis depan di wilayah Kursk Rusia pada minggu pertama bulan Februari, menyusul laporan penarikan sementara dari wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, dalam pidatonya pada tanggal 7 Februari, mengonfirmasi serangan baru Ukraina di Kursk dan mengatakan pasukan Korea Utara bertempur bersama pasukan Rusia di sana.

Untuk diketahui, Korea Utara telah memasok sejumlah besar senjata konvensional ke Rusia, termasuk pada musim gugur lalu negara itu juga mengirim sekitar 10 ribu hingga 12 ribu tentara ke Rusia. Hal tersebut sesuai yang dilaporkan pejabat intelijen AS, Korea Selatan, dan Ukraina.

Tentara Korea Utara sangat disiplin dan terlatih dengan baik, tetapi para pengamat mengatakan mereka telah menjadi sasaran empuk serangan pesawat nirawak dan artileri di medan perang Rusia-Ukraina karena kurangnya pengalaman tempur dan ketidaktahuan mereka terhadap medan perang.

Pada bulan Januari, NIS mengatakan sekitar 300 tentara Korea Utara tewas dan 2.700 lainnya terluka. Zelensky sebelumnya menyebutkan jumlah warga Korea Utara yang tewas atau terluka mencapai 4 ribu prajurit , meskipun perkiraan AS lebih rendah, yakni sekitar 1.200.
Sebelumnya pada hari Rabu, surat kabar JoongAng Ilbo Korea Selatan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa 1.000 hingga 3 ribu tentara Korea Utara tambahan dikerahkan ke Kursk antara Januari dan Februari. Sedangkan para pengamat mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dapat mengirim lebih banyak pasukan ke Rusia untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut dari Rusia sebelum perang berakhir.

Korea Selatan, AS, dan mitra-mitra mereka khawatir bahwa Rusia dapat memberi Korea Utara imbalan berupa transfer teknologi senjata canggih yang dapat meningkatkan program senjata nuklirnya. Korea Utara diperkirakan akan menerima bantuan ekonomi dan bantuan lainnya dari Rusia juga.

Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump tengah mengupayakan untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina. Selama pembicaraan di Arab Saudi minggu lalu, Rusia dan AS sepakat untuk mulai bekerja untuk mengakhiri perang dan meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi mereka. Pejabat Ukraina tidak hadir dalam pembicaraan tersebut. Hal itu menandai perubahan luar biasa dalam kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump dan perubahan yang jelas dari upaya yang dipimpin AS untuk mengisolasi Rusia atas perangnya di Ukraina.

Sedangkan dilansir dari France 24, pihak Korsel mengatakan adanya pengerahan pasukan tambahan Korea Utara ke Ukraina. ”Namun skalanya masih dikaji,” kata sumber pejabat intelijen Korsel.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada awal Januari lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut buka suara terkait serangan balik pihaknya itu dengan mengatakan kalau sebanyak satu batalyon tentara Korea Utara atau sekitar 1.000 prajurit tewas. ”Satu batalyon tentara infanteri Korea Utara dan pasukan terjun payung Rusia telah tewas dalam pertempuran di wilayah Kursk,” ujar Zelensky awal Januari lalu.

Saat ini diketahui setidaknya ada sekitar 11 ribu prajurit Korea Utara diterjunkan di medan tempur Ukraina. Mereka dikirim untuk diperbantukan ke dalam militer Rusia dalam rangka operasi menguasai Ukraina. Presiden Zelensky sendiri sempat mengatakan setidaknya sudah 3 ribu prajurit Korea Utara yang tewas di tangan militer Ukraina.

Zelensky lantas menuding Rusia memberikan perlindungan minimal terhadap tentara-tentara asal Korut di medan perang. Menurutnya, warga Korut menderita kerugian besar karena mengirim bantuan tentara ke Rusia. Pernyataan soal rugi tersebut berulang kali ia ucapkan.

”Mereka (warga Korut) mengalami banyak kerugian. Banyak sekali. Dan kami melihat bahwa militer Rusia dan pengawas Korea Utara sama sekali tidak tertarik pada kelangsungan hidup orang-orang Korea ini,” tandas Zelensky.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPU Usulkan PSU di 24 Daerah Digelar pada Hari Sabtu

Rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan hari pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 hasil putusan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) di 24 daerah agar digelar pada hari Sabtu.

“Hari Sabtu menjadi pilihan kebijakan kami karena pertimbangannya hari libur, tidak perlu ada kebijakan hari yang diliburkan,” kata Anggota KPU RI Idham Holik saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Hal tersebut, kata dia, karena mayoritas masyarakat libur pada hari Sabtu sehingga tingkat partisipasi pemilih diharapkan bisa maksimal.

“Sebagaimana faktor sosiologis pada hari Sabtu masyarakat biasanya lebih banyak di rumah sehingga memungkinkan menggunakan hak pilihnya dan kami harap tingkat partisipasi dapat meningkat,” ujarnya.

Secara keseluruhan, dia lantas merinci usulan tanggal pelaksanaan PSU dari lima kluster batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mulai dari, 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, hingga 180 hari sejak putusan dibacakan pada Senin (24/2) lalu:

  1. Batas waktu 30 hari tanggal 22 Maret 2025;
    2. Batas waktu 45 hari tanggal 5 April 2025;
    3. Batas waktu 60 hari tanggal 19 April 2025;
    4. Batas waktu 90 hari tanggal 24 Mei 2025;
    5. Batas waktu 180 hari tanggal 9 Agustus 2025.

Di awal, KPU menjelaskan bahwa 26 perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 24 pemungutan suara ulang (PSU), 1 rekapitulasi suara ulang, dan 1 perbaikan keputusan KPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Bahas Hutan Cadangan, DPR Komisi IV Raker dengan Kemenhut

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (kanan) menyalami Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kiri) didampingi Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar (tengah) sebelum rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Rapat kerja tersebut membahas kawasan hutan cadangan pangan, energi dan air, rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla serta isu-isu strategis kehutanan. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menaker Tekankan Pentingnya Transformasi Pengujian K3 Bagi Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat memberikan arahan pada Focus Group Discussion (FGD) Nasional Pengujian K3 yang bertajuk "Quo Vadis Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pasca Berlakunya Peraturan MenPAN RB Nomor 30 Tahun 2020," di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (ANTARA/HO/Kemnaker)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan transformasi dalam pelaksanaan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi suatu yang penting guna memastikan perlindungan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Menaker Yassierli dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (27/2), menggarisbawahi pengujian K3 memiliki peran krusial dalam menjamin standar keselamatan di tempat kerja.

“Dengan demikian, kepatuhan industri terhadap standar K3 dapat meningkat dan angka kecelakaan kerja di Indonesia bisa ditekan,” ujar Yassierli.

Ia juga menyebut pengujian K3 bukan hanya sekadar prosedur teknis, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan perbedaan antara Pengujian Norma K3 dan Pengujian K3, serta menyoroti transformasi dalam pelaksanaan pengujian K3 yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan regulasi dan kewenangan dalam sistem pengujian K3.

“Kita perlu memastikan bahwa regulasi yang ada selaras dengan kebutuhan di lapangan serta memberikan kejelasan mengenai peran dan kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan maupun Penguji K3,” kata Yassierli.

Menaker pun berharap dapat dirumuskan suatu kebijakan yang lebih efektif dalam mengimplementasikan pengujian K3 di masa depan.

Di sisi lain, Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kemnaker Fahrurozi mengatakan penting untuk menyerap masukan dari berbagai pihak terkait keberlanjutan pengangkatan atau pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis.

Selain itu, masukan dari berbagai pihak terkait juga diharapkan bisa menyusun kebijakan baru atau revisi regulasi yang ada guna memastikan keselarasan dalam implementasi norma ketenagakerjaan dan K3.

“Semoga dapat segera diambil langkah-langkah konkret untuk memperjelas regulasi dan peran masing-masing jabatan fungsional, sehingga dapat memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia,” ujar Fahrurozi.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Komisi XII DPR: Pastikan Ketersediaan BBM di Jalur Sensitif Jelang Idul Fitri

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian. Foto: Oji/vel

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian, menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di jalur-jalur strategis menjelang Idul Fitri.

Dalam rapat bersama Pertamina Patra Niaga, Ramson menekankan agar distribusi BBM, khususnya di jalur Pantura Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, tetap terjamin guna menghindari kelangkaan yang dapat memicu keresahan publik.

Ramson meminta Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan stok BBM dari rata-rata 18-21 hari menjadi 25 hari menjelang periode puncak mudik.

“Kalau stok dinaikkan jadi 25 hari, memang cost-nya sedikit lebih tinggi, tetapi keamanan ketersediaannya sangat penting. Ini bisa menjaga opini publik agar tetap positif,” ujar Ramson dalam keterangannya pada Kamis (27/2).

Selain itu, Ramson menyoroti peran SPBU swasta seperti AKR dan Vivo dalam mendukung distribusi BBM. Ia meminta agar SPBU AKR yang berada di jalur-jalur sensitif dipastikan siap melayani masyarakat.

Sementara itu, untuk SPBU Vivo yang sebagian besar beroperasi di wilayah Jabodetabek, ia mengapresiasi kebersihan fasilitasnya namun tetap mengingatkan agar fokus utama tetap pada Pertamina sebagai garda terdepan penyedia BBM nasional.

Ramson juga menyinggung pentingnya klarifikasi terkait formula harga Pertamax yang sempat menjadi perhatian publik. Ia meminta Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan secara terbuka melalui konferensi pers yang difasilitasi oleh pimpinan Komisi XII DPR RI.

“Jangan sampai ada opini negatif atau publik merasa dibohongi. Ini harus dijelaskan langsung oleh Pertamina agar tidak menimbulkan keresahan,” tegasnya.

Ramson menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk dalam memastikan ketersediaan BBM selama periode mudik Lebaran. Ia berharap Pertamina Patra Niaga dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kelancaran distribusi energi nasional.

“Jadi, jangan sampai ada kelangkaan BBM di jalur-jalur sensitif menjelang Idul Fitri. Pastikan semuanya aman,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

PBB: 40.000 Warga di Tepi Barat Mengungsi Akibat Serangan Israel

Pengungsi terlihat dalam perjalanan pulang ke utara Jalur Gaza, dekat kamp pengungsi al-Nuseirat di Jalur Gaza tengah, pada 27 Januari 2025. ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad

Hamilton, Aktual.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan 40.000 orang telah dipaksa mengungsi dari rumah mereka di wilayah pendudukan Tepi Barat, seiring dengan berlanjutnya operasi militer Israel.

“Saya ingin menyoroti pernyataan Philippe Lazzarini, kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina/UNRWA, yang mengatakan bahwa lebih dari 50 orang, termasuk anak-anak, dilaporkan tewas sejak operasi pasukan Israel dimulai lima pekan lalu di Tepi Barat,” ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers, Rabu (26/2).

Dujarric menambahkan bahwa “penghancuran infrastruktur publik, perataan jalanan dengan buldoser, serta pembatasan akses kini menjadi hal yang lumrah” terutama di bagian utara wilayah yang diduduki.

Dia menekankan bahwa sekitar 40.000 orang telah terpaksa meninggalkan rumah mereka, terutama dari kam-kamp pengungsi di wilayah utara.

“Kemarin, pasukan Israel melakukan penggerebekan selama 14 jam di Kota Nablus, yang menyebabkan satu korban jiwa dan sejumlah orang terluka,” lanjut Dujarric.

Dalam operasi tersebut, pasukan Israel menutup pos-pos pemeriksaan di sekitar Nablus sehingga membuat banyak orang terjebak selama beberapa jam, kata Dujarric.

“Kami menegaskan kembali bahwa dalam penegakan hukum, penggunaan kekuatan yang berpotensi menyebabkan kematian hanya boleh digunakan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa atau mencegah cedera serius,” tambahnya.

Tentara Israel telah melakukan operasi di wilayah utara Tepi Barat sejak bulan lalu, menewaskan sedikitnya 60 orang dan menyebabkan ribuan warga mengungsi.

Serangan itu merupakan yang terbaru dalam eskalasi militer di Tepi Barat, tempat sedikitnya 923 warga Palestina tewas dan hampir 7.000 cedera akibat serangan tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya serangan terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Mahkamah Internasional pada Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel yang sudah berlangsung lama atas wilayah Palestina adalah ilegal dan menuntut agar seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dikosongkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain