Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya penguatan sektor industri pertahanan dalam mendukung kemandirian dan kemajuan Indonesia.
Ia pun menekankan pembangunan dan keberlanjutan industri pertahanan di Indonesia dengan memperhatikan visi besar Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, industri pertahanan di bawah holding DEFEND ID harus mampu memproduksi lebih dari sekadar kendaraan atau peralatan sederhana. Ia berharap agar sektor ini dapat menghasilkan produk-produk vital seperti kapal selam, radar, dan alat pertahanan canggih lainnya, yang dapat bersaing di pasar global.
“Industri pertahanan bukan hanya soal memproduksi mobil atau motor, tapi harus lebih dari itu. Ini tentang memperkuat kemandirian bangsa dalam hal pertahanan,” ujar Rieke dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rosyidin beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
Di sisi lain, dirinya juga menyoroti soal anggaran dan dukungan negara yang berperan sangat penting untuk memastikan industri pertahanan bisa dapat berkembang.
Oleh karena itu, ia juga mengingatkan agar kebijakan negara harus berbasis pada riset dan inovasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
“Tidak mungkin industri pertahanan dapat berkembang tanpa riset. Oleh karena itu, kami mendukung adanya pendanaan lintas tahun untuk riset pertahanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rieke mendesak agar data impor senjata dari negara-negara lain menjadi bahan evaluasi penting dalam pengembangan kapasitas produksi dalam negeri. Ia meminta agar data impor senjata untuk TNI dan Polri pada tahun 2020-2024 dapat disampaikan, guna mengetahui sejauh mana produk industri pertahanan dalam negeri dapat menggantikan impor tersebut.
Salah satu perhatian utama Rieke adalah mengenai alih teknologi dalam industri pertahanan. Menurutnya, sektor ini harus lebih giat dalam menguasai teknologi yang signifikan, terutama terkait pengadaan senjata dari luar negeri.
“Kami ingin memastikan bahwa alih teknologi benar-benar bisa dilakukan agar industri pertahanan kita semakin mandiri,” ujarnya.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk memastikan adanya skema pemesanan berkelanjutan.
“Pemesanan yang tidak terstruktur dapat menghambat perkembangan industri. Pemerintah harus memiliki rencana jangka panjang untuk memastikan industri pertahanan ini berkembang dengan baik,” tambahnya.
Terkait pentingnya penguatan riset dan pengembangan (R&D) di sektor pertahanan, ia ingin pemerintah berupaya memperkuat kemandirian industri dalam jangka panjang. Dirinya berharap pemerintah, melalui kementerian terkait, dapat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan teknologi dan riset di bidang pertahanan.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa Indonesia harus siap untuk berkompetisi di pasar industri pertahanan global. Dukungan yang tepat dari pemerintah, termasuk dalam hal anggaran untuk riset dan pengembangan, menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri dalam industri pertahanan.
“Mari kita bersama-sama memastikan bahwa Indonesia mampu menjadi kekuatan pertahanan yang mandiri dan kompetitif di dunia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Komisi VI akan terus memantau dan memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pertahanan, khususnya terkait dengan rekomendasi dari Komite Kebijakan Pertahanan Nasional yang telah mengidentifikasi 10 (sepuluh) program prioritas industri pertahanan.
Dengan demikian, tegasnya, diharapkan adanya keselarasan antara kebijakan umum pertahanan negara dan pengembangan industri pertahanan domestik.
Harapannya, Indonesia dapat lebih mandiri dalam memproduksi peralatan pertahanan dan tidak bergantung pada impor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
Washington DC, Aktual.com – Kabar baik bagi orang-orang kaya di dunia yang mendambakan mendapatkan izin tinggal tetap atau permanen di Amerika Serikat (AS). Kalau selama ini kartu izin tinggal tetap yang dikeluarkan pemerintah AS adalah green card atau kartu hijau. Kini mulai Maret 2025 pemerintah AS akan menerbitkan gold card atau kartu emas.
Hal tersebut disampaikan Presiden AS Donald Trump yang segera menerbitkan gold card dalam dua minggu ke depan. Syaratnya cukup mudah bai orang-orang kaya di dunia, mereka cukup membayar uang sebesar 5 juta dolar AS per kartu, atau sekitar Rp 82 miliar untuk mendapatkan gold card itu. Setelah mendapatkan kartu gold card, maka akan lebih mudah menjadi warga negara AS.
Dilansir Live 5 News dan CBS News, dari Trump mengatakan bahwa penjualan visa baru yang merupakan versi lebih mahal dari green card atau kartu hijau itu akan menarik para pencipta lapangan kerja dan dapat digunakan untuk mengurangi defisit nasional AS.
”Kami akan menjual gold card. Anda memiliki green card, sekarang ada gold card. Kami akan menetapkan harga kartu ini sekitar 5 juta dollar AS,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih Washington DC, AS.
Menurutnya gold card ini akan laku keras. ”Saya kira itu akan laku keras. Itu pasarnya. Namun kita akan segera tahu,” lontarnya.
Selama pertemuan pertama kabinet periode keduanya, Trump menyarankan bahwa pendapatan baru yang dihasilkan dari program tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang negara. ”Jika kita menjual satu juta (kartu), itu berarti 5 triliun dolar,” katanya.
Mengenai permintaan dari komunitas bisnis untuk berpartisipasi, ia berkata, ”Saya pikir kami akan menjual banyak karena saya pikir ada permintaan yang sangat besar.”
Ia juga menjelaskan, kartu baru jenis gold card itu akan menjadi jalur menuju kewarganegaraan AS yang sangat diinginkan banyak orang. ”Banyak orang ingin berada di negara ini (AS), dan mereka akan bisa bekerja, menciptakan lapangan kerja, serta membangun perusahaan. Ini (gold card) untuk orang-orang yang punya uang,” ujar Trump.
Dikatakannya pula, penjualan gold card akan dimulai dalam waktu sekitar dua minggu. ”Kami mungkin bisa menjual 1 juta kartu ini. Semua sudah diatur dari segi hukum,” kata Trump. Ia bahkan menyarankan bahwa kartu baru ini bisa menggunakan namanya. ”Kalau itu membantu, gunakan nama Trump,” ujarnya.
Namun ditegaskan Trump, semua pemohon gold card akan diseleksi dengan ketat. Namun, ketika ditanya apakah orang kaya Rusia juga bisa mengajukan permohonan, termasuk beberapa oligarki yang terkena sanksi AS ketika Rusia mulai menginvasi Ukraina tiga tahun lalu. Trump menjawab hal itu mungkin saja terjadi.
”Mungkin. Saya mengenal beberapa oligarki Rusia yang merupakan orang baik. Itu mungkin saja. Mereka tidak sekaya dulu. (Tetapi) Saya rasa mereka bisa. Saya pikir mereka mampu membayar 5 juta dollar AS,” ungkap Trump.
Sedangkan Menteri Perdagangan Howard Lutnick di saat bersamaan di Gedung Putih mengatakan, bahwa inisiatif Trump akan menggantikan program visa EB-5 yang dimulai sejak tahun 1990 lalu. Dimana program visa EB-5 itu mensyaratkan investor asing untuk mendapatkan green card AS namun wajib berinvestasi minimum 900 ribu dolar AS dalam proyek yang disetujui pemerintah, serta menciptakan setidaknya 10 lapangan kerja penuh waktu bagi pekerja AS.
Lutnick mengatakan bahwa program tersebut telah ada selama bertahun-tahun untuk investasi dalam proyek tetapi program tersebut diawasi dengan buruk dan dilaksanakan dengan buruk. ”Program EB-5 penuh dengan kebohongan, tipuan, dan penipuan. Itu adalah cara mendapatkan green card dengan harga murah,” kata Lutnick. Ia menambahkan, uang dari hasil penjualan gold card dapat digunakan untuk mengurangi defisit negara.
Untuk diketahui, selama ini para pendatang asing di AS mendambakan mendapatkan Kartu Izin Tetap atau Lawful Permanent Resident Card atau yang biasa disebut green card di negara itu. Pemerintah AS mengeluarkan Green Card sebagai dokumen identifikasi kepada warga negara asing yang ingin tinggal atau bekerja secara permanen.
Green Card juga memberikan status hukum sebagai penduduk tetap di AS. Artinya, kamu memiliki hak untuk tinggal di Amerika tanpa batasan waktu. Meski berstatus permanen, Green Card perlu diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali
Beberapa syarat mendapatkan green card di AS adalah, menikah dengan warga AS, meminta suaka politik, memiliki keluarga di AS, mendapatkan Visa Kerja H-1B, mendapatkan Visa Bakat, berinvestasi dalam ekonomi AS.
(Indra Bonaparte)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Medan, Aktual.com – Tim F1QR KAL Pandang I-1-72 TNI AL Pangkalan Tanjung Balai, Asahan, Sumatra Utara, menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang melakukan aktivitas ilegal fishing menggunakan alat tangkap pukat harimau di perairan Selat Malaka Indonesia.
Komandan Lanal TBA, Letkol Laut (P) Wido Dwi Nugraha mengatakan penangkapan yang dilakukan Rabu (26/2), itu dilakukan sebagai respons cepat terhadap laporan nelayan mengenai keberadaan kapal ikan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan nasional.
“Keberhasilan patroli menangkap kapal ikan asing tersebut menunjukkan komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia dari berbagai aktivitas ilegal, termasuk pelanggaran wilayah (dalam hal ini) daerah penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal oleh kapal ikan asing,” ujar Wido Dwi Nugraha dalam keterangan resmi yang diterima, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Kamis (27/2).
Sebelum ditangkap pada Rabu (26/2), Dwi Nugraha menjelaskan kapal asing tersebut sempat berupaya melarikan diri ke arah Malaysia setelah mengetahui kehadiran kapal patroli TNI AL.
Upaya pengejaran dilakukan oleh KAL Pandang I-1-72, bahkan petugas patroli terpaksa melepaskan tembakan peringatan agar kapal segera berhenti.
Setelah upaya pengejaran yang intens, kapal ikan asing berbendera Malaysia akhirnya berhasil dihentikan dan diamankan beserta lima orang anak buah kapal (ABK) di dalamnya.
Kemudian kapal beserta awaknya dikawal menuju Posal Bagan Asahan untuk pemeriksaan awal dengan pengawalan dari Patkamla Combat Boat Catamaran. Selanjutnya dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan guna menjalani penyelidikan lebih lanjut.
“Tindakan ini merupakan wujud ketegasan TNI AL dalam menindak segala bentuk pelanggaran kedaulatan di laut, khususnya dalam memerangi praktik ilegal fishing yang merugikan sumber daya kelautan Indonesia,” kata dia.
Dwi Nugraha menambahkan kapal ikan asing tersebut diketahui bernomor registrasi PKFB909, GT 54,96, bendera Malaysia, nakhoda berinisial MYO (40 tahun) dan berhasil diamankan diamankan di koordinat 03°23’739″ U – 100°12’421″ T perairan Selat Malaka.
“Penangkapan itu setelah tim patroli KAL Pandang I-1-72 mengonfirmasi keberadaan kapal tersebut sedang melakukan aktivitas ilegal,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
Jakarta, aktual.com – Petani dari Medan, Sumatera Utara bersyukur pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) membeli gabah mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Kegembiraan ini diungkapkan mereka melalui unggahan video media sosial _tiktok_ _@ayoubirink82_ dilihat Kamis, (27/2).
“Hari ini panen gabah padi di Desa Serbaja di Kecamatan Sunggang langsung dibeli oleh Bulog cabang Medan. Terima kasih Pak Prabowo, Terima kasih Bulog yang telah mau membeli padi dari desa kami,” ucap salah seorang warga dalam unggahan tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan pula gabah yang dibeli totalnya sebanyak 30 ton dengan harga Rp6.500 per kg.
“Kami sampai malam ini masih nimbang dan padi hari ini sekitar 30 ton akan diambil oleh Bulog,” tambah postingan tersebut.
Reaksi positif warganet pun membanjiri kolom komentar. Mereka mengapresiasi kerja cepat pemerintah lewat Kementerian Pertanian yang langsung menjalankan arahan Prabowo.
“Berarti intruksi Menteri sudah dijalankan dengan baik. Semoga daerah lain segera mengikuti. Sukses selalu petani kita,” tulis akun _@B2sgt_.
“Alhamdulillah, keluhan padi petani langsung didengar. Prabowo jos,” tambah akun _@mochriduwan115_.
Beberapa warganet pun mengaku ikut bahagia, dan juga bersyukur para petani Indonesia akhirnya tersenyum karena gabah dibeli dengan harga bagus.
“Mantaaaap berseri petani serba jadi, jaga kualitas biar saling menguntungkan,” tulis akun _@sitisyarah890_.
“Senang lihat petani tersenyum, semangat petani,” tambah akun _@asmailfarzak_.
Untuk diketahui, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan komitmennya untuk melindungi petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).
Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang menggantikan Keputusan sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga menghilangkan rafaksi harga gabah, yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.
Penetapan HPP GKP yang lebih tinggi diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi petani, sehingga mereka tetap semangat berproduksi untuk mendukung swasembada pangan.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan keamanan obat dan makanan yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia.
Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, kerja sama antara pihaknya dan BPOM itu dihadirkan sebagai respons atas temuan obat dan makanan yang tidak berizin di desa-desa sehingga membahayakan kesehatan masyarakat.
“Sekarang di desa-desa, juga banyak persoalan tentang peredaran obat dan makanan yang kedaluwarsa, yang tidak berizin. Itu cenderung membahayakan kesehatan masyarakat desa,” ujar Yandri kepada wartawan di Kantor Kemendes, Jakarta, Kamis, (27/2).
Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Aksi Bersama Memperkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Astacita Keenam Presiden Prabowo Subianto. Diketahui Astacita Keenam itu adalah membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Kerja sama antara Kemendes PDT dan BPOM itu pun ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak dalam kegiatan aksi bersama itu.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menilai kerja sama tersebut mampu menjadi langkah strategis dalam pengawasan obat dan makanan di pedesaan. Bahkan, kata dia menambahkan, ada pula peluang untuk memberikan pembinaan pada usaha obat dari bahan alami dan makanan berskala rumah tangga di pedesaan yang ingin meningkatkan kelasnya.
Ia berpandangan pula bahwa pengawasan obat dan makanan memang membutuhkan bantuan dari segala pihak, termasuk perangkat desa. Dengan demikian, kata dia, pengawasan tersebut bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Taruna berharap kerja sama antara Kemendes dan BPOM juga dapat menyinkronkan program-program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti program pangan desa aman untuk menjamin makanan-makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas.
“Itu membutuhkan pembinaan dengan menyalurkan melalui perangkat desa maka saya yakin itu lebih mudah,” kata Taruna.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
