5 April 2026
Beranda blog Halaman 963

Diisukan Akan Berkantor di Papua atau IKN, Gibran: Tunggu Perintah Presiden

Pekanbaru, aktual.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Provinsi Papua.

Saat menjawab pertanyaan awak media terkait dirinya akan berkantor di IKN, Gibran pun memberikan tanggapan dengan santai.

“Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan media di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Pekanbaru, Riau.

Pernyataan Wapres itu berkaitan dengan usulan sejumlah partai politik di DPR yang meminta Wapres Gibran berkantor di IKN.

Padahal sebelumnya, terdapat wacana Gibran akan berkantor di Papua, berdasarkan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dipimpin atau diketuai oleh Wakil Presiden.

Mengingat posisinya sebagai pembantu Presiden, Gibran menegaskan bahwa ia siap untuk ditugaskan di mana saja.

“Yang jelas ini, saya sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden, harus siap,” kata Wapres.

Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan bahwa dirinya bisa berkantor di mana saja, apalagi Gibran kerap turun ke lapangan guna memastikan program prioritas Presiden Prabowo berjalan dengan baik.

“Sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” tambah Gibran.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tanggapan Andi Arief atas Sindiran ‘Partai Biru’ dari Relawan Jokowi

andi arief/demokrat
andi arief/demokrat

Jakarta, aktual.com – Pernyataan tajam dari relawan Jokowi, Silfester Matutina, mengenai dugaan keterlibatan ‘partai biru’ dalam isu ijazah palsu Presiden Jokowi menuai respons keras dari politisi senior Partai Demokrat, Andi Arief. Ia menjadi salah satu yang pertama menanggapi dan mempertanyakan tudingan tersebut.

Melalui akun X pribadinya, Andi Arief secara terang-terangan mempertanyakan maksud tuduhan tersebut dan langsung menyebut nama Presiden.

“Pak Jokowi serius menuduh biru?,” kata Andi Arief dikutip dari akun X pribadinya @Andiarief, Minggu (27/7/2025).

Meskipun tidak memberikan penjelasan rinci, unggahan Andi Arief tersebut kembali memanaskan spekulasi soal siapa sosok besar yang dituding oleh pihak relawan Jokowi. Dalam cuitan lanjutannya, Andi Arief menyampaikan pernyataan yang sarat makna simbolik.

“Seorang penulis menyatakan: ‘Biru itu warna yang mendekati kebenaran’,” cuit Andi Arief.

Pernyataan tersebut langsung mendapat reaksi keras dari warganet. Sebagian menilai Andi Arief terlalu cepat tersinggung dan merasa disindir secara pribadi.

“Kok anda makin hari makin lelah hidupnya? Pak Jokowi gak nyebut nama siapa-siapa, eh elo duluan yang loncat teriak kebakaran jenggot,” cuit akun @Hafsa***.

Namun, tidak sedikit pula yang membela Andi Arief. Akun @Ric*** menyatakan bahwa tudingan terhadap Partai Demokrat tidak memiliki dasar yang kuat.

“Tuduhan bahwa Partai Demokrat berada di balik isu ijazah palsu Jokowi adalah tanpa bukti konkret. Polisi telah memeriksa 26 saksi dan tidak satu pun yang mengaitkan Partai Demokrat dengan kasus ini. Justru, pelapor utama adalah individu seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Eggy Sudjana bukan kader Partai Demokrat,” cuitnya.

Sebelumnya, dalam sebuah program talk show, Ketua Umum Solmet, Silfester Matutina, memberikan sinyal kuat bahwa dalang di balik isu ini adalah partai politik yang identik dengan warna biru.

“Iya, bisa jadi partai politik, dan memang kita sudah tahu ya kan saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya, sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh,” kata Silfester.

Sementara itu, Presiden Jokowi, dalam sebuah acara reuni di Universitas Gadjah Mada (UGM), kembali menegaskan bahwa polemik mengenai ijazahnya tidak berkaitan dengan keaslian dokumen tersebut, melainkan lebih kepada dinamika politik.

“Ibu Rektor sudah menyampaikan, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga menyampaikan, bahwa ijazah saya asli dan saya kuliah di UGM. Bahkan yang membuat ijazah juga sudah menyampaikan. Tapi ya itu, ini politik,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi juga menyebut bahwa isu tentang ijazahnya dipicu oleh kepentingan politik, bahkan mengisyaratkan adanya keterlibatan tokoh besar di baliknya.

“Semua sudah tahu lah,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PN Surabaya Tuntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Ronald Tannur

Jakarta, aktual.com – Mantan/eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono dituntut pidana selama 7 tahun penjara di dalam kasus suap atas pengondisian perkara terpidana Ronald Tannur dan gratifikasi.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) Imron Mashadi meyakini Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan telah menerima suap dan gratifikasi dalam kasus tersebut.

“Oleh karena itu, kami meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa Rudi Suparmono dengan pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan,” ujar JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/7).

Selain pidana penjara, Rudi juga dituntut agar dikenakan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dengan demikian, JPU meyakini Rudi terbukti melanggar Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif ketiga dan dakwaan kumulatif kedua.

Sebelum melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, yakni perbuatan Rudi tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Perbuatan terdakwa juga telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi yudikatif,” ucap JPU menambahkan.

Di sisi lain, JPU mengungkapkan hal meringankan yang dipertimbangkan, yaitu Rudi dinilai bersikap sopan dalam persidangan, bersikap kooperatif dan mengakui dengan terus terang perbuatan yang didakwakan kepadanya, memiliki tanggung jawab kepada keluarga, serta belum pernah dihukum.

Dalam kasus tersebut, Rudi didakwa menerima suap sebanyak 43 ribu dolar Singapura atau setara dengan Rp541,8 juta (kurs Rp12.600) terkait kasus suap atas pengondisian perkara terpidana Ronald Tannur dari penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Pengondisian perkara Ronald Tannur diduga dilakukan Rudi dengan menunjuk Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai majelis hakim yang mengadili perkara atas nama Ronald Tannur, sesuai permintaan Lisa.

Rudi juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing senilai Rp21,85 miliar selama menjadi Ketua PN Surabaya pada periode 2022-2024 dan Ketua PN Jakarta Pusat pada 2024.

Gratifikasi itu meliputi uang senilai Rp1,72 miliar; 383 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp6,28 miliar (kurs Rp16.400); serta 1,09 juta dolar Singapura atau setara dengan Rp13,85 miliar (kurs Rp12.600).

Atas perbuatannya, Rudi terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 dan Pasal 12 B jo. Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dituding Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi, Partai Demokrat Meradang, AHY: Itu Fitnah Besar 

Ilustrasi: Dituding Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi, Partai Demokrat Meradang, AHY: Itu Fitnah Besar 

aktual.com – Tudingan dalang di balik polemik ijazah palsu Jokowi mulai masuk ranah politik. Partai Demokrat yang disasar para relawan Jokowi sebagai beking isu ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran, meradang.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah tudingan tersebut. Bahkan ia menyebut hal itu sebagai fitnah besar.

“Fitnah. Fitnah besar,” jawab AHY singkat saat ditanya wartawan soal tudingan tersebut saat kunjungan kerja Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, di Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).

Bantahan serupa juga disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra. Clue partai biru yang dialamatkan ke Demokrat adalah upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

“Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah ‘Partai Biru’ yang diarahkan kepada partai kami, merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partai,” tandas Herzaky dalam keterangannya, Minggu malam (27/7/2025).

Herzaky mengatakan, hubungan antara keluarga SBY dengan keluarga Jokowi selama ini sangat baik.

Hal itu ditandai dengan kehadiran Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam Kongres ke-V Partai Demokrat, beberapa waktu lalu.

“Mas AHY kebetulan sedang merawat ayahnya. Lalu mengutus Sekjen Herman Khoiron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri kongres PSI yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” papar Herzaky.

Jokowi Tuding Ada “Orang Besar” dan Clue Warna Biru 

Sebelumnya, Jokowi juga menyatakan, bahwa isu ijazah dirinya dan pemakzulan anaknya Gibran Rakabuming sebagai bagian dari agenda politik besar untuk menjatuhkan kredibilitasnya.

“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik ijazah palsu dan pemakzulan,” tandas Jokowi di Solo, Senin (14/7/2025).

Bahkan pada Jumat (25/7/2025) Jokowi menuding ada “orang besar” di balik isu ijazah dirinya, dan orang sudah tahu siapa orang besar itu.

Namun Jokowi enggan mengungkapkan siapa sosok yang menjadi dalang isu itu. “Ya semua sudah tahu lah,” ucapnya singkat.

Pernyataan Jokowi soal dalang dibalik Ijazah dan pemakzulan inipun dipertegas oleh para pendukungnya. Pelapor Roy Suryo CS dari Peradi Bersatu Ade Darmawan mengungkapkan siapa dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran.

“Biarlah masyarakat berpikir sendiri dan mencari sendiri siapa sih dalangnya? (Isu ijazah). Saat ini saya pake baju apa? Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” tandas Ade Darmawan yang saat itu ia mengenakan kemeja warna biru, dalam wawancara di YouTube. KOMPAS TV pada Sabtu 26 Juli 2025.

Menurut Ade, dalang yang dimaksud memang tidak sepenuhnya memerintah langsung Rismon Cs untuk datang ke UGM, dan KPUD Solo memeriksa skripsi Jokowi. Namun mereka hanya mendorong agar pengungkapan itu terus dilakukan.

“Memang menyuruh langsung tidak, tapi mereka bilang ke Rismon dalam setiap moment agar terus menyuarakan kasus ini,” ucap Ade.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai apa yang diungkapkan Jokowi dan relawannya, kemungkinan besar tudingan itu mengarah kepada Partai Demokrat. Karena ada statemen dari para relawan Jokowi bahwa tokoh besar itu ingin menjadikan anaknya yakni AHY, menggantikan Gibran.

Selain itu, kata Yunarto, terjadi hubungan yang tidak baik di masa lalu antara Jokowi dengan Partai Demokrat, saat ada upaya pengambil alihan Partai Demokrat yang dipimpin AHY, oleh menteri di era pemerintahan Jokowi.

“Yang jelas kalau ini terjadi yang paling jatuh adalah wibawa Pak Prabowo. Dimana seakan-akan Pak Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat antar partai koalisi dan tokoh-tokoh besar dalam koalisinya, apalagi ini menyangkut tokoh Pak SBY dan Pak Jokowi loh. Yang selama ini dijaga hubungan baiknya di antara mereka bahkan dengan Bu Mega sekalipun sebagai tokoh oposisi,” papar Yunarto dalam YouTube Kompas TV, Sabtu (26/7/2025).

Menurut Yunarto, jika benar Jokowi memiliki fakta isu ijazah dan pemakzulan itu dibekingi tokoh besar, dan memberi pesan kepada Prabowo, mengapa tidak disampaikan langsung ke Prabowo. Apalagi selama ini keduanya mengkalim memiliki hubungan yang baik.

“Atau ini jangan-jangan para relawan yang menafsirkan terlalu berlebihan. Padahal maksud Pak Jokowi tidak ke sana. Hati-hati loh jangan sampai Pak Jokowi menambah musuh,” tegas Yunarto. ***

 

Artikel ini ditulis oleh:

Jalil

Makan Bergizi Gratis, DPR: Keracunan Dulu, Evaluasi Kemudian

Ilustrasi: Makan Bergizi Gratis, DPR: Keracunan Dulu, Evaluasi Kemudian

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah telah mencatat berbagai peristiwa mengejutkan, dimulai dengan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di beberapa daerah.

Sebanyak 220 siswa di Kupang, NTT menjadi korban setelah mengonsumsi menu MBG yang terkontaminasi. Insiden ini menambah daftar panjang masalah yang sudah terjadi sejak peluncuran program pada Januari 2025.

Sebelumnya, kasus serupa juga mewarnai beberapa wilayah lainnya, seperti Sukoharjo, Batang, dan Cianjur, yang menyaksikan keracunan massal akibat makanan dari program ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai bahwa insiden-insiden ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam pengawasan dan pengelolaan MBG.

“Kasus keracunan yang terus terulang ini tidak memberikan pelajaran yang berarti bagi semua pihak untuk melakukan perbaikan,” kata Charles dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).

Baca Juga: SOROTAN: Program Makan Bergizi Gratis, Ambisi Besar yang Belum Siap Disantap

Charles menegaskan bahwa keracunan yang terjadi bukanlah sekadar kesalahan statistik, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan anak-anak penerus bangsa.

“Ini bukan soal angka atau klaim keberhasilan program, tapi soal kesehatan generasi muda yang harus kita jaga,” katanya, menyoroti dampak jangka panjang dari masalah ini.

Lebih lanjut, Charles mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera bertindak tegas. Menurutnya, BGN harus mencabut izin dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam penyediaan makanan yang aman dan sehat bagi siswa.

Baca Juga: Gizi Berujung Gawat, Keracunan Massal Siswa NTT Diduga dari Menu MBG

“Jangan tunggu lebih banyak korban berjatuhan,” tegasnya, memperingatkan bahwa kelalaian dalam pengawasan hanya akan memperburuk keadaan.

Charles juga mengkritik fokus program yang lebih mengutamakan jumlah penerima manfaat ketimbang kualitas makanan yang diberikan.

“Apa gunanya menjangkau lebih banyak orang jika yang disajikan justru tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan?” ujarnya, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas program untuk memastikan kesejahteraan penerima manfaat.

Selain itu, Charles kembali menekankan pentingnya kolaborasi dengan BPOM dalam pengawasan. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM sebelumnya, telah disepakati bahwa BPOM harus aktif terlibat dalam pengawasan program di seluruh daerah.

Namun, hingga kini, keputusan tersebut tampaknya belum diimplementasikan secara maksimal. “Kesepakatan yang sudah dibuat dalam rapat resmi ini harus dijalankan,” dia memungkasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

PM Malaysia Akan Fasilitasi Pertemuan Kamboja – Thailand

PM Malaysia, Anwar Ibrahim. Aktual/AFP

Kuala Lumpur, aktual.com – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memfasilitasi pertemuan pemimpin Thailand dan Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata di Putrajaya, Malaysia, Senin (28/7).

Anwar sebagaimana diberitakan Kantor Berita Malaysia, BERNAMA, menyampaikan pemerintah Thailand dan Kamboja telah memintanya untuk mencoba dan merundingkan penyelesaian damai.

“Jadi, saya sedang membahas parameternya, syaratnya, tapi yang penting adalah gencatan senjata segera,” ujar Anwar.

Anwar mengatakan dirinya akan memimpin perundingan antara perwakilan kedua negara termasuk persyaratan yang diajukan kedua belah pihak.

Anwar mengatakan diskusi antara kedua pemimpin itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak mereka untuk menemukan solusi atas krisis yang terjadi.

Anwar mengatakan bahwa tim dari Malaysia dan mungkin beberapa dari negara tetangga akan memantau diskusi tersebut untuk memastikannya terlaksana dengan baik.

“Dan saya harap ini bisa berhasil. Kita harus bekerja untuk memastikan parameternya selaras. Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri bekerja sepanjang malam untuk memastikan semuanya jelas, karena tidak mudah, Anda tahu, ketika terjadi baku tembak dan pertempuran,” jelasnya.

“Jadi, meskipun tidak separah di banyak negara lain, kita harus menghentikannya karena saya selalu bangga dengan fakta bahwa ASEAN masih merupakan kawasan paling damai di dunia dan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia,” ujarnya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa pemerintah Thailand telah mengonfirmasi akan menghadiri konsultasi perdamaian regional di Malaysia pada hari Senin untuk membahas meningkatnya konflik perbatasan dengan Kamboja.

Juru bicara Pemerintah Thailand Jirayu Huangsap mengatakan tujuan pembicaraan tersebut adalah untuk mendengarkan proposal yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan pada akhirnya memulihkan perdamaian.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain