5 April 2026
Beranda blog Halaman 965

Kongres XXII GMNI Capai Titik Kunci: Hasil Komisi Disahkan, Pemilihan Ketum dan Sekjen Segera Digelar

Suasana Kongres XXII GMNI Sidang Komisi Organisasi, Komisi Politik, dan Komisi Kaderisasi dan Program berlangsung intensif dari tanggal 26 hingga 27 Juli 2025. Aktual/HO

Bandung, aktual.com – Kongres XXII Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Gedung Merdeka, Bandung, memasuki fase penting. Setelah sebelas hari berlangsung intens dengan perdebatan dan dinamika, Kongres resmi menyelesaikan seluruh sidang komisi dan mengesahkannya melalui Sidang Pleno yang digelar Sabtu malam, 26-27 Juli 2025 pukul 23.45 WIB.

Sidang pleno ini menjadi pintu masuk menuju agenda strategis: pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP GMNI periode mendatang.

Sidang Pleno: Quorum Terpenuhi, Hasil Komisi Disahkan

Dalam sidang pleno yang dipimpin Cristovan Loloh sebagai Ketua Pimpinan Sidang Pleno Tetap, sebanyak 91 dari total 134 DPC dan DPD yang terdaftar hadir secara resmi. Jumlah ini dinyatakan memenuhi syarat quorum, menjadikan seluruh keputusan sidang sah dan mengikat.

“Kami melakukan absensi sebelum pembacaan dan penetapan hasil. Hadir 91 DPC dan DPD, sehingga sidang pleno sah dan memenuhi quorum. Hasil komisi telah dibahas sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi, serta Tata Tertib Kongres XXII GMNI,” tegas Cristovan.

Tiga komisi—Organisasi, Politik, serta Kaderisasi dan Program—telah bekerja intens sejak 26 hingga 27 Juli. Seluruh rekomendasi dan keputusan kemudian dirangkum dan dibawa ke forum pleno untuk disahkan.

Dalam sidang pleno tersebut, peserta juga menyepakati mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Sekjen DPP GMNI. Beberapa poin penting di antaranya:

  • Mandat Tertulis: Setiap pasangan calon wajib mendapatkan mandat tertulis dari DPC asal.
  • Dukungan DPC: Harus didukung oleh minimal 50 DPC definitif di luar DPC asal calon.
  • Aklamasi: Jika pasangan calon berhasil menghimpun dukungan lebih dari separuh plus satu peserta hadir, maka ditetapkan secara aklamasi.
  • Voting Bloc: Jika tak memenuhi syarat aklamasi, pemilihan dilakukan lewat voting bloc.

“Langkah ini diambil untuk menjamin legitimasi, transparansi, serta semangat kolektif dalam pemilihan pemimpin GMNI,” ujar Cristovan.

Kongres sempat diwarnai upaya provokasi. Beberapa orang tak dikenal disebut mencoba memancing kericuhan. Namun, pihak kepolisian yang siaga di lokasi bertindak cepat dan menggagalkan gangguan tersebut.

“Hingga malam ini, upaya mengganggu kongres masih terjadi. Namun kami apresiasi langkah sigap Kepolisian yang langsung mengamankan para pelaku,” ujar Endang Kurnia, Sekretaris Pimpinan Sidang Pleno Tetap.

Setelah seluruh hasil sidang komisi disahkan dan mekanisme pemilihan ditetapkan, Kongres memasuki tahap akhir. Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal akan digelar pada Minggu sore, 27 Juli 2025.

“Rencana sore ini akan dilaksanakan pemilihan Ketum dan Sekjen GMNI yang baru. Kami berharap prosesnya lancar dan sesuai harapan seluruh peserta,” pungkas Cristovan.

Kongres XXII GMNI menjadi momentum penting untuk meneguhkan arah perjuangan dan konsolidasi gerakan mahasiswa nasionalis di tengah dinamika kebangsaan yang terus berkembang.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

MUI Tegaskan Fatwa Haram Sound Horeg Berdasar Dampak Kesehatan dan Sosial

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penjelasan terkait munculnya fatwa mengenai keberadaan sound horeg, yang kini diharamkan oleh MUI Jawa Timur.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam, menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tidak muncul begitu saja, melainkan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pihak. Ia menyebutkan bahwa sebelum dikeluarkannya fatwa haram oleh MUI Jawa Timur, telah dilakukan diskusi dengan pelaku usaha hingga ahli kesehatan masyarakat.

“Dan dari hasil penelaahan itu, terbukti bahwa kemampuan orang untuk mendengar, itu melebihi dari apa yang terdengar melalui sound horeg itu. Artinya, kekuatan suara yang dikeluarkan oleh sound horeg itu berdampak nyata terkait dengan kesehatan seseorang,” ujar Asrorun Niam kepada wartawan di Asrama Haji, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

Ia menambahkan bahwa bukan hanya dari sisi kesehatan, namun suara keras dari sound horeg juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan rumah.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keluarnya fatwa tersebut bertujuan menjaga harmoni sosial dan mencegah potensi mafsadat. Menurutnya, MUI Pusat sangat memahami kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan sound horeg secara berlebihan.

“Karena itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk membangun harmoni di tengah masyarakat dan mencegah seluruh aktivitas yang bisa merusak harmoni dan juga merusak kenyamanan dan juga ketertiban umum,” jelas dia.

“Jangan ini dibiarkan hanya karena persoalan ekonomi, sementara ada kelompok masyarakat besar yang dirugikan,” ungkapnya.

Asrorun Niam menegaskan bahwa fatwa ini tidak didasarkan pada keberadaan alat sound-nya, melainkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Ia menyatakan bahwa kegiatan apa pun diperbolehkan selama tidak merugikan pihak lain.

“Intinya bukan soundnya. Kalau soundnya digunakan untuk kepentingan hal yang baik dan dia tidak merusak, kemudian diputar pada waktu yang tepat, tidak mengganggu masyarakat, maka itu tentu dibolehkan ya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kebodohan Tidak Bertebing: Jangan Biarkan Peristiwa Dr. Morsi di Mesir Terjadi di Malaysia

Para pekerja menggantung bendera Malaysia menjelang perayaan 62 tahun kemerdekaan negara tersebut pada tanggal 31 Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (31/7/2019).
Para pekerja menggantung bendera Malaysia menjelang perayaan 62 tahun kemerdekaan negara tersebut pada tanggal 31 Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (31/7/2019).

Oleh : Kapten Asri Khalid.

Jakarta, aktual.com – Ketika seramai 31 juta rakyat Mesir memilih Presiden Muhammad Morsi rahimahullah sebagai pemimpin mereka, saya berada di Mesir. Saya melihat segalanya dari dekat.

Sejak hari pertama, satu gelombang “kritikan ganas” pun bermula — terhadap apa yang mereka gelar sebagai “kesilapan-kesilapan Morsi”.

Kesilapan itu? Bermula dari ucapan “Bismillahirrahmanirrahim”, hinggalah kepada penggerakan tentera ke Sinai.

Seorang penyampai TV menghina Islam – mereka kata “Di zaman Morsi, penyampai TV hina Islam”. Seorang ulama Azhar menegurnya dengan keras – mereka kata “Di zaman Morsi, ulama mencarut di TV”. Penyampai itu saman balik ulama – mereka pun kata “Di zaman Morsi, penyampai TV saman ulama!”

Morsi solat Subuh berjemaah di masjid – mereka bising: “Kenapa Presiden keluar malam tanpa pengiring? Dia cuai dengan keselamatan negara!”

Morsi hadir dalam majlis rasmi dengan pengiring – mereka bising juga: “Presiden guna sumber negara untuk jaga diri sendiri!” Dan begitulah, setiap hela nafas Morsi dijadikan modal serangan.

Yang peliknya, bukan sekadar musuh politik yang menyerang. Bukan hanya sisa-sisa rejim Mubarak atau pengampu media Mesir seperti Lamis al-Hadidi, Ibrahim Issa, Amr Adib dan seangkatan.

Tidak. Sebahagian dari mereka yang kononnya pendukung kebebasan, pendokong Syariah, bahkan sebahagian orang soleh, mula sibuk memburu “kesilapan Morsi”.
Semuanya demi satu retorik yang hipokrit: “Saya bukan penyokong buta. Saya akan bersuara walau terhadap Presiden yang solat Subuh di masjid!”

Buat pertama kali dalam hidup, mereka dengar hadis “Kalimah benar di hadapan pemimpin zalim” — lalu dengan semangat ‘baru belajar’, mereka latih hadis itu ke atas seorang pemimpin yang adil.

Orang ramai terus-terusan mengkritik Morsi, kabinetnya, dan seluruh pentadbirannya.

Tapi sepanjang satu tahun itu, beliau tetap terus bekerja untuk rakyat:

✔️ Nilai mata wang Mesir meningkat

✔️ Harga roti turun buat pertama kali dalam sejarah

✔️ Syarikat Terusan Suez dihidupkan semula

✔️ Barang keperluan asas kembali mampu dibeli

✔️ Ruang kebebasan mula dirasai rakyat
Beliau berikan rakyat kebebasan bersuara, dan rakyat gunakannya untuk menikam belakangnya.

Kesilapan tukang sapu jalan raya pun dikira “kesilapan Morsi”, kerana…
“Umar bin al-Khattab pernah berkata, kalau kambing terjatuh di Iraq, aku takut Allah tanya aku tentangnya.”

Akhirnya, selepas setahun, mereka menuduh kononnya Morsi berubah dari seorang pemimpin rakyat kepada ‘syaitan bertanduk’, dan rakyat menerima idea bahawa beliau patut digulingkan, dipenjarakan, dan dihukum.
Dan memang itu yang berlaku.
Morsi dijatuhkan. Dihumban ke penjara. Menteri-menteri yang bantu rakyat, dipenjarakan.

Anak-anak muda yang turun ke medan, dibantai dalam pembantaian Rabaa — di siaran langsung.
Mayat-mayat diseret dengan jentolak. Masjid penuh dengan jasad syuhada.
Yang masih hidup, digantung. Diseksa hingga berkata: “Kami dilanyak dengan elektrik sampai kami tak rasa tubuh kami lagi…”

Kemudian Morsi wafat – tanpa satu pun dari 31 juta pengundinya hadir untuk memandikannya atau mengkafankannya.
Tapi kisah ini belum tamat.

Kita belum melihat “hero sebenar” dalam kisah ini…
Hero yang dulu lantang bersuara:
“Saya hanya berkata benar!”
“Saya menegur dengan tanggungjawab!”
“Saya bukan taksub, saya tegas dengan prinsip!”
“Saya revolusioner, intelektual, Muslim yang sedar!”

Ya. Hero itulah yang lepas kudeta, bertukar menjadi arnab. Bertukar menjadi tikus, bersembunyi dalam saluran najis. Bisu. Kaku. Hilang dari medan.

Hari ini, Mesir lebih teruk dari zaman Mubarak. Lebih miskin, lebih ditekan, lebih kejam. Tapi “hero-hero mulia” itu diam membisu.

Mereka yang dulu mengutip hadis dan slogan revolusi, kini hanya tahu sebut: “Dengar dan taat kepada Wali al-Amr”.

Negara kini hanya membina dua perkara: Penjara untuk rakyat, dan istana untuk presiden.
Media semua milik tentera. Tentera kini jadi penjual kek dan kasut.

Hak bersuara hanya diberikan sekali: “Apa permintaan terakhir kamu sebelum digantung?”

Dan lihatlah hasilnya — hari ini, tiada seorang pun rakyat Mesir daripada 100 juta penduduk berani berkata: “Beri makanan kepada rakyat Gaʐa.”
Kalau ada, tempatnya sudah tersedia: Penjara Tora, Abū Zabal, al-Aqrab… atau tali gantung.

Hari ini, Syria menuju jalan yang sama. Kita sedang berdiri di tebing api — sama ada kita padamkannya, atau kita akan jatuh ke dalamnya satu demi satu.

Amjad Yusuf dan rakan-rakannya masih bebas — senjata masih di tangan mereka, dan lubang kubur di Tadamon masih penuh tulang belulang anak muda kita.
Dan penjara Saidnaya belum ditutup.
Ia hanya tunggu giliran — untuk mengurung kita semua, jika kita terus leka.

Hari ini, kita bukan lagi bercakap tentang “kata-kata benar di hadapan pemimpin zalim”. Kita sedang hadapi gelombang pemburuan salah yang sangat jijik.

Jika kita masih mahu percaya bahawa ini semua hanyalah “kritikan jujur”, “pendapat bebas”, “tanggungjawab moral” — maka kita hanya menunggu saat kita sendiri ditolak ke dalam lubang yang sama.

Sungguh, bukan setiap “kata benar” membawa kebenaran. Ada kata-kata yang menjatuhkan kita ke neraka.

Dan ada kata-kata yang mengheret seluruh negara ke neraka bersama-sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PBB Sebut Kelaparan Massal di Gaza Dibuat dan Disengaja

Istanbul, aktual.com – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Jumat (25/7) mengatakan bahwa kelaparan massal di Jalur Gaza “dibuat dan disengaja.”

Mereka mengatakan bahwa mekanisme distribusi bantuan yang didukung Israel dan AS, yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” atau GHF, dibentuk untuk memuluskan “tujuan militer dan politik.”

“Kelaparan massal yang disengaja dan terencana. Hari ini, lebih banyak anak meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kelaparan,” demikian pernyataan tersebut.

Mereka menekankan bahwa “sistem distribusi (GHF) yang cacat tersebut tidak dirancang untuk mengatasi krisis kemanusiaan.”

UNRWA menekankan bahwa sistem itu “melayani tujuan militer dan politik. Sistem ini kejam karena lebih banyak merenggut nyawa daripada menyelamatkan nyawa.”

Badan tersebut menjelaskan bahwa di bawah sistem tersebut, Israel mengendalikan “semua aspek akses kemanusiaan, baik di luar maupun di dalam Gaza.”

Sejak 27 Mei, Tel Aviv mulai melaksanakan rencana penyaluran bantuan melalui “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” sebuah mekanisme yang didukung oleh Israel dan AS tetapi ditolak oleh PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan besar.

UNRWA mencatat bahwa selama gencatan senjata sebelumnya pada 2025, yang dimulai pada Januari dan kemudian tidak diimplementasikan oleh Israel pada Maret, mereka “membalikkan kelaparan yang semakin dalam.”

Badan tersebut menambahkan bahwa “Saat ini, UNRWA sendiri memiliki 6.000 truk bantuan makanan dan medis yang tertahan di Mesir dan Yordania.”

UNRWA telah berulang kali menyerukan pengaktifan kembali mekanisme distribusi bantuan yang diawasi PBB untuk membantu meringankan krisis kelaparan di Gaza.

Sejak 2 Maret, Israel sudah tidak melaksanakan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas serta menutup perlintasan Gaza, sehingga ratusan truk bantuan terdampar di perbatasan.

Israel menolak seruan internasional untuk melaksanakan gencatan senjata dan terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak akhir 2023, sehingga menewaskan lebih dari 59.600 warga Palestina.

Kematian akibat kelaparan melonjak dalam beberapa hari terakhir akibat blokade yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan buruknya distribusi bantuan yang dilakukan oleh lembaga bantuan GHF yang kontroversial.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rano Karno Sebut Tawuran Pelajar di Jakarta Ada yang Biayai

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengangkat kembali isu tawuran yang masih marak terjadi di Jakarta, terutama yang melibatkan para pelajar. Ia menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, aksi tawuran tersebut bukan sekadar spontanitas, tetapi direncanakan dan bahkan dibiayai.

“Sebagai informasi, dari misalnya Forkopimda, tawuran di Jakarta ini malah kadang-kadang memang setting, dan bahkan bahasanya ada yang juga dibiayai,” ujar Rano saat berbicara kepada wartawan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (26/7/2025).

Ia menambahkan, pola tawuran ini makin mengkhawatirkan karena sudah terjadwal.

“Nah, ini yang berbahaya, sehingga mereka punya jadwal untuk bertarung, untuk berantem. Ini bahaya sebetulnya situasi seperti ini,” lanjutnya.

Meski begitu, Rano tidak merinci siapa yang memberikan dana ataupun lokasi tawuran tersebut. Ia hanya menekankan pentingnya pendekatan yang tepat untuk menangani persoalan ini.

Rano juga menegaskan perlunya penindakan yang tegas terhadap para pelaku tawuran. Jika sudah masuk ranah pidana, menurutnya, aparat perlu bertindak.

“Kalau yang memang kriminal, hukum. Tapi, kalau anak-anak, tentu punya batasan. Kalau masih bisa kita bina, kita bina,” tegas Rano.

Ia menyebut bahwa kekerasan terhadap anak di Jakarta masih cukup tinggi, dengan tawuran menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sering muncul. Pemerintah Provinsi Jakarta, katanya, memberi perhatian serius terhadap persoalan ini.

Menurut Rano, sejumlah rapat telah dilakukan guna merumuskan langkah penanganan yang efektif.

“Ternyata, berdasarkan data, memang itu realitas. Itulah makanya kemarin kita khusus rapat paripurna tentang tawuran. Kita sedang menyikapi, sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Akad Massal KPR Syariah, Solusi Hunian Halal dan Terjangkau

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kanan) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kiri), dan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin (kedua kiri), dan Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (kedua kanan) meninjau Akad Massal KPR Subsidi berskema syariah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (26/7). Program hasil kolaborasi tersebut ditujukan bagi Da’i, Guru Ngaji, Aktivis Islam, dan Pegawai Ormas Islam di lingkungan MUI sebagai bagian dari upaya menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Adapun pada tahun ini, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PKP mengalokasikan penyaluran 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja di lingkungan MUI melalui pembiayaan pemilikan rumah BTN Syariah. AKtual/DOK BTN

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain