Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dalam pembentukan Dewan Insinyur sebagai bentuk legitimasi insinyur Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Menurutnya Dewan Insinyur sebelumnya memang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang, namun hingga kini masih belum terlaksana. Ia mengatakan Komisi X DPR RI siap untuk membantu agar pembentukan Dewan Insinyur berjalan dengan baik sesuai dengan UU yang berlaku.

“Sebenarnya Dewan Insinyur itu sudah diamanatkan dalam UU namun hingga kini masih belum terlaksana, dengan tidak adanya Dewan Insinyur itu dampaknya bagaimana dan apa yang bisa kami lakukan agar pembentukan ini berjalan dengan baik”, tuturnya dalam rapat dengan PII, PGRI dan PDHI di Gedung Parlemen, Rabu (26/2).

Hetifah meyakini keputusan yang digagas Menteri Brian Yuliarto merupakan wujud konkret dari konektivitas antara dunia riset dengan dunia pendidikan tinggi.

“Sudah menjadi tugas kami untuk membantu dan melindugi program keinsinyuran yang tengah digagas”, ungkapnya.

Seperti yang diketahui, pembentukan dewan insinyur Indonesia sudah diatur dalam peraturan presiden (pasal 35 UU 11/2014). Namun, hingga saat ini DII belum dibentuk oleh pemerintah sebagaimana amanat yang diberikan UU.

Padahal DII sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 harus dibentuk paling lambat satu tahun terhitung sejak UU tersebut diundangkan (pasal 55 UU 11/2014).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Obet Rumbruren menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan fondasi untuk membentuk generasi Papua yang lebih berkualitas.

“Program MBG yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan upaya pemerintah membangun fondasi generasi muda Papua yang sehat, cerdas, dan tangguh, tidak terkecuali di Papua Barat,” kata Obet di Manokwari, Rabu (26/2).

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang merupakan komisi yang membawahi lingkup di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, pihaknya akan terus mendukung program peningkatan gizi yang berkelanjutan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Peningkatan SDM generasi muda Indonesia menjadi lebih berkualitas merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dibenahi melalui Program MBG.

Dengan Program MBG pemerintah tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak dan ibu, namun sekaligus untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi.

Ia berharap seluruh masyarakat di Papua Barat dapat menikmati hasil dari pembangunan pemerintah melalui program-program yang menyentuh kebutuhan rakyat.

“Program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik jalan, jembatan, dan penyediaan perumahan layak untuk orang Papua, tetapi juga pemenuhan kebutuhan mendasar bagi generasi muda Papua melalui MBG,” ujar Obet.

Guna mendukung program tersebut, pihaknya juga telah hadir di Kabupaten Manokwari Selatan pada 21 Februari 2025 untuk langsung melakukan sosialisasi MBG pada masyarakat.

Sosialisasi yang digelar di Gedung Serbaguna Arfai 1 Manokwari Selatan tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Alfa Riza.

Sosialisasi tersebut dilakukan agar warga dapat lebih memahami MBG dan BGN yang merupakan lembaga negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.

BGN fokus dalam mendukung penuh program MBG untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Ia juga menginginkan semua sekolah-sekolah pada kampung-kampung di gunung dan pesisir di Papua Barut harus dapat makan bergizi gratis.

Program MBG dianggap mampu meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

Penyediaan makanan sehat di sekolah diharapkan dapat mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Biar anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus dapat tumbuh dengan baik dan siap untuk membangun Papua Barat ke depannya,” ujarnya.

Tujuan utama Program MBG untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan.

Penting untuk dicatat bahwa Program MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokan-nya.

Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

“Maka saya memohon kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, dan pemerintah daerah, bersama-sama mengawal lancarnya program-program pemerintah pusat yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra