Jelang Nataru Pemerintah Perkuat Pengawasan Pasokan Sembako Nasional

3 Desember 2025, 07:00

Bapanas menyatakan harga pangan di pasar tradisional Kota Tangerang dalam kondisi stabil dan stok cukup Pemda diminta rutin melakukan pemantauan apalagi menjelang Ramadhan akhir Februari 2025.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan sembako tetap terjaga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Ia menyatakan bahwa upaya pengawasan terhadap pasokan sembako akan terus dilakukan secara intensif di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh kementerian terkait untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga ketersediaan sembako.

“Kami minta kepada instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan sembako cukup selama Nataru, karena momen ini penting untuk seluruh masyarakat,” ujar Zulkifli saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Pemerintah juga memutuskan memperpanjang program subsidi harga jagung (SPHP) hingga akhir Januari 2025, yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 November. Keputusan ini diambil karena pasokan jagung yang masih tersedia di Bulog dan tingginya kebutuhan dari pelaku usaha ternak, terutama di daerah Blitar dan Jawa Tengah.

Selain itu, untuk mendukung sektor pertanian, pemerintah akan menurunkan harga pupuk untuk pertama kalinya dalam sejarah, dengan penurunan sebesar 20 persen. “Kami telah mengalokasikan 9,5 juta ton pupuk untuk tahun depan dan berkomitmen memastikan pasokan pupuk tetap terjaga bagi para petani,” tambahnya.

Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat membantu menstabilkan harga dan memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang. Meskipun tantangan distribusi masih ada, Zulhas menegaskan koordinasi yang baik antarinstansi diharapkan mampu mengatasi hambatan tersebut.

Dengan berbagai langkah yang telah diterapkan, pemerintah optimistis stabilitas pasokan sembako dapat terjaga hingga Nataru. “Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar kebutuhan sembako bisa terpenuhi dengan harga yang wajar dan stabil,” tutur Zulhas.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pemulihan Pascabencana: MDMC Dorong Pemberdayaan Lokal Lewat Pendekatan Kodeks Loka

3 Desember 2025, 06:00

Jakarta, Aktual.com – Penyuluhan dan pemulihan komunitas lokal pascabencana menjadi aspek penting dalam membangun ketangguhan masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, pendekatan berbasis Kodeks Loka yang diusung Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dinilai efektif untuk membangun kembali wilayah terdampak bencana.

Wakil Sekretaris MDMC, Budi Santoso, menegaskan bahwa keberlanjutan dalam penanganan bencana sangat diperlukan, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga selama proses pemulihan jangka panjang.

“Yang paling penting adalah berbasis Kodeks Loka. Kita tidak hanya datang sebentar, tetapi harus memikirkan bagaimana kelanjutan pemulihan jangka panjang,” ujarnya dalam Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) 2025 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

MDMC menitikberatkan pada peran serta masyarakat lokal dalam pemulihan. Mereka menggandeng berbagai potensi daerah untuk menjawab tantangan pascabencana. “Masyarakat lokal memiliki peran penting untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi yang ada, seperti sumber daya alam dan keterampilan setempat,” tambahnya.

Pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pendekatan ini. Budi menjelaskan bahwa potensi lokal yang dimaksud mencakup beragam aspek, termasuk sumber daya alam dan keahlian masyarakat.

Sebagai contoh, MDMC terlibat dalam rekonstruksi ekonomi dengan mendukung sektor pertanian dan perikanan. “Setelah bencana, kami membantu petani untuk kembali bekerja di lahan mereka dan mendukung nelayan dengan memperbaiki perahu yang rusak,” jelasnya.

Dalam proses pemulihan pascabencana, MDMC juga memperhatikan aspek sosial dan psikososial masyarakat. “Kami melibatkan berbagai pihak untuk membantu pemulihan mental dan sosial masyarakat, karena bencana tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga merusak tatanan sosial,” ujar Budi.

Melalui pendekatan ini, MDMC menekankan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal perbaikan fisik, melainkan juga rekonstruksi sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Mereka tidak hanya fokus membangun kembali rumah, tetapi juga memulihkan komunitas yang terdampak.

Ke depan, Budi berharap pendekatan berbasis Kodeks Loka dapat diadopsi lebih luas oleh pemerintah maupun masyarakat. “Pemulihan pascabencana harus melibatkan semua pihak dan terutama memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan ketangguhan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Harga Pakan Naik, Pemerintah Perpanjang SPHP dan CJP untuk Lindungi Peternak Kecil

2 Desember 2025, 23:00

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah resmi memperpanjang program Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah menjaga ketersediaan jagung nasional. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Dalam rapat itu, Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan target pengadaan jagung sebanyak satu juta ton pada 2025. Ia juga menekankan perlunya pengaturan distribusi yang terarah sambil bertanya kepada peserta rapat, “SPHP jagung kita perpanjang sampai akhir Januari? Setuju, ya?”

Zulkifli menegaskan bahwa perpanjangan SPHP diperuntukkan bagi peternak kecil agar tidak terjadi ketimpangan alokasi. Ia meminta distribusi untuk perusahaan besar dihentikan karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Rapat tersebut juga menyetujui suplai jagung bagi peternak babi yang membutuhkan tambahan pasokan di sejumlah daerah. “Peternak babi di Bali juga perlu jagung, cuma minta 50 ton,” kata Zulkifli.

Kementerian Pertanian melaporkan bahwa harga pupuk turun sekitar 20 persen dan tetap berada dalam pagu anggaran yang berlaku. Pemerintah turut mencatat dukungan sektor perikanan sebanyak 6,297 juta ton sebagai bagian dari pemenuhan bahan baku budidaya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengapresiasi penggalangan dukungan logistik senilai Rp75,85 miliar untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut bantuan tersebut dikumpulkan oleh kementerian, Bappenas, dan para mitra melalui mekanisme gotong royong.

Pemerintah memastikan bantuan pangan untuk wilayah bencana terus dikirim berupa beras, sembako, dan dukungan helikopter logistik. “Segala daya upaya kita kerahkan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Zulkifli.

Pada penutupan rapat, pemerintah kembali menegaskan perpanjangan CJP dan SPHP hingga akhir Januari sebagai upaya menjaga stok jagung nasional. Kementerian Pertanian juga diminta memastikan stabilitas pasokan menghadapi periode Natal, Tahun Baru, serta kebutuhan produksi pangan pada awal 2026.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Harga Ayam dan Telur Melonjak, Mentan Amran Tekan Produsen Turunkan Harga DOC dan Pakan

2 Desember 2025, 22:00

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Aktual/HO-Humas Kementan

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah mendorong peningkatan produksi jagung untuk menekan harga pakan. Ia menyebut harga jagung yang mencapai Rp6.917.000 per ton dipicu persoalan distribusi di lapangan.

Amran menyoroti lonjakan harga Day Old Chick (DOC) yang naik hingga 30 persen dan langsung menambah beban peternak. “Produksi tahun ini meningkat, namun tantangannya distribusi, sehingga beberapa lokasi masih mengalami kenaikan harga,” ujarnya di Kantor Menko Pangan, Selasa (2/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa para produsen telah sepakat menurunkan harga sesuai permintaan peternak nasional. “Saya tegur, nggak boleh harga DOC naik begitu karena ayam dan telur ikut naik,” tegasnya.

Pemerintah juga menyepakati batas harga jagung program SPHP dengan pembelian pada angka Rp5.500.000 per ton. Amran menyatakan batas atas ditetapkan Rp7.000.000 per ton dan harga saat ini masih berada di bawahnya.

Ia menegaskan penurunan harga DOC menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas harga unggas nasional. Menurutnya, banyak peternak kecil menyampaikan terima kasih atas intervensi pemerintah dalam rapat bersama seluruh produsen.

Pemerintah menyiapkan fasilitas fitmeal sebagai solusi permanen untuk memproduksi pakan dan DOC nasional. “Nanti negara hasilkan DOC dan pakan agar harganya tidak berfluktuasi lagi,” jelas Amran.

Ia mencatat kerusakan lahan akibat cuaca ekstrem mencapai 28.000 hektare di wilayah Sumatra. Pemerintah menyiapkan benih gratis, bantuan pengolahan lahan, serta koordinasi dengan gubernur untuk menjaga stok beras tetap stabil.

Amran memastikan kuota SPHP jagung tahun 2025 tetap sebesar 52.400 ton mengikuti kondisi nasional. Ia menegaskan permintaan tambahan dari daerah, termasuk dari peternak babi, akan diproses sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Industri Kreatif Tumbuh, Kemenekraf dan KADIN Sepakat Percepat Penguatan Ekosistem Ekraf

2 Desember 2025, 21:00

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat penguatan ekosistem ekonomi kreatif pada 2026. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian road to Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN 2025.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan investasi, memperluas peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ia menegaskan bahwa ruang pertumbuhan sektor ekonomi kreatif semakin besar, tercermin dari realisasi investasi semester pertama 2025 yang telah mencapai 66 persen dari target.

Dalam keterangannya, Riefky menjelaskan bahwa MoU mencakup pengembangan peluang usaha, hilirisasi nilai tambah, serta perluasan jejaring industri kreatif nasional. “Kesepahaman ini mencakup pengembangan peluang industri kreatif dan penguatan jejaring dunia usaha,” ujarnya dalam penandatanganan di Jakarta, Selasa (02/12/2025).

Kesepakatan ini melanjutkan rangkaian koordinasi antara Kemenekraf dan KADIN yang sebelumnya dilakukan melalui audiensi pada 15 Mei 2025 serta diskusi lanjutan pada 21 Oktober 2025. Kedua pihak berkomitmen menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai pilar penciptaan lapangan kerja yang kompetitif dan berdaya saing.

Riefky juga memaparkan arah pengembangan ekosistem kreatif 5.0 yang menempatkan manusia, kekayaan intelektual (IP), dan dampak ekonomi sebagai fondasi utama. Ia menyebut kontribusi tenaga kerja ekonomi kreatif telah melampaui target 2025 dengan jumlah mencapai 27,4 juta pekerja berdasarkan data BPS per November.

KADIN Indonesia dalam Rapimnas mengangkat tema “Kreativitas 5.0: Masa Depan Industri Kreatif Indonesia di Era AI” untuk memperkuat arah kolaborasi dengan Kemenekraf. Ketua Umum KADIN, Anindya Novyan Bakrie, menilai bahwa industri kreatif mampu menciptakan peluang usaha baru dan memperluas penyerapan tenaga kerja pada berbagai subsektor.

Ruang lingkup MoU mencakup pertukaran data, pengembangan pemasaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi perluasan akses pendanaan bagi subsektor ekonomi kreatif. Kedua lembaga berharap kerja sama ini dapat mempercepat integrasi ekosistem usaha kreatif dan mendukung penciptaan pekerjaan berkualitas pada 2026.

Penandatanganan MoU dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antar-Lembaga, Rian Syaf, serta Kepala Biro Hukum, SDM, dan Organisasi, M. Nurul Huda. Dari KADIN hadir Waketum Erwin Aksa, Waketum Aziz Syamsuddin, Ketua SC Rapimnas Taufan Eko Nugroho, serta Waketum Bidang Ekraf Gilang Widya Pramana bersama para pelaku industri kreatif.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

KLH Tinjau Tata Ruang Daerah Terdampak Banjir di Sumatera

2 Desember 2025, 20:36

Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengatakan akan mengkaji tata ruang di sejumlah daerah yang terdampak banjir di pulau Sumatera untuk mengembalikan ekosistem demi memperkuat daya dukung dan tampung lingkungan hidup.

Kementerian LH, katanya, sudah memiliki dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menekankan pentingnya penambahan kawasan lindung di sejumlah wilayah berpotensi bencana.

“Dengan kejadian ini kami akan me-review kembali. Jadi yang di-review tidak hanya unit-unit usaha yang ada di sepanjang daeran aliran sungai (DAS) tersebut, tetapi juga tata ruang yang kemudian sangat tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Dia mencontohkan bagaimana saat ini di Jawa Barat hanya tersisa 400 ribu hektare (ha) dari 1,6 juta ha kawasan lindung, termasuk area tangkapan air.

Hal serupa juga ditemukan di DAS Batang Toru yang merupakan salah satu wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara. Di DAS itu, kawasan hutan tersisa kurang dari 40 persen, bahkan wilayah hulu dimasukkan ke dalam areal penggunaan lain (APL) yang semestinya merupakan kawasan lindung.

Terkait daerah lain, dia mengatakan pendalaman masih dilakukan oleh Tim KLH terkait wilayah lain terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Tetapi, kasusnya sama bila mana tata ruangnya ternyata tidak memperhatikan daya dukung, daya tampung, kewajiban Menteri LH untuk kemudian merekomendasikan area itu kembali berfungsi sebagaimana yang harusnya,” ujarnya.

Dia merujuk kepada arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kejadian banjir di Sumatera untuk kembali menegakkan perlindungan lingkungan di Tanah Air, mengingat konsekuensi yang ditimbulkan ketika hal itu tidak dilakukan.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah menewaskan 712 orang sampai dengan Selasa sore.

Terkait daerah lain, dia mengatakan, pendalaman masih dilakukan oleh Tim KLH terkait wilayah lain terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Tetapi, kasusnya sama bila mana tata ruangnya ternyata tidak memperhatikan daya dukung, daya tampung, kewajiban Menteri LH untuk kemudian merekomendasikan area itu kembali berfungsi sebagaimana yang harusnya,” ujarnya.

Dia merujuk kepada arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kejadian banjir di Sumatera untuk kembali menegakkan perlindungan lingkungan di Tanah Air, mengingat konsekuensi yang ditimbulkan ketika hal itu tidak dilakukan.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah menewaskan 712 orang sampai dengan Selasa sore.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Aktual.com

Jelang Nataru Pemerintah Perkuat Pengawasan Pasokan Sembako Nasional

Pemulihan Pascabencana: MDMC Dorong Pemberdayaan Lokal Lewat Pendekatan Kodeks Loka

Harga Pakan Naik, Pemerintah Perpanjang SPHP dan CJP untuk Lindungi Peternak Kecil

Harga Ayam dan Telur Melonjak, Mentan Amran Tekan Produsen Turunkan Harga DOC dan Pakan

Industri Kreatif Tumbuh, Kemenekraf dan KADIN Sepakat Percepat Penguatan Ekosistem Ekraf

KLH Tinjau Tata Ruang Daerah Terdampak Banjir di Sumatera

Berita Lain

PAN Klaim Loyalitas Politik Lebih Penting dari Label Koalisi Permanen

Pilkada Bisa lewat DPRD, tapi Calonnya dari Pilihan Rakyat

DPR Ingatkan Risiko Sawit di Papua, Johan Rosihan Tekankan Lingkungan dan...

Ma’ruf Amin Lepas Jabatan di MUI, Kurangi Aktivitas Politik di PKB

IHSG dan Rupiah Bergerak Menguat Hari Ini