24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 98

Pemulihan Pascabencana: MDMC Dorong Pemberdayaan Lokal Lewat Pendekatan Kodeks Loka

Jakarta, Aktual.com – Penyuluhan dan pemulihan komunitas lokal pascabencana menjadi aspek penting dalam membangun ketangguhan masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, pendekatan berbasis Kodeks Loka yang diusung Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dinilai efektif untuk membangun kembali wilayah terdampak bencana.

Wakil Sekretaris MDMC, Budi Santoso, menegaskan bahwa keberlanjutan dalam penanganan bencana sangat diperlukan, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga selama proses pemulihan jangka panjang.

“Yang paling penting adalah berbasis Kodeks Loka. Kita tidak hanya datang sebentar, tetapi harus memikirkan bagaimana kelanjutan pemulihan jangka panjang,” ujarnya dalam Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) 2025 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

MDMC menitikberatkan pada peran serta masyarakat lokal dalam pemulihan. Mereka menggandeng berbagai potensi daerah untuk menjawab tantangan pascabencana. “Masyarakat lokal memiliki peran penting untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi yang ada, seperti sumber daya alam dan keterampilan setempat,” tambahnya.

Pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pendekatan ini. Budi menjelaskan bahwa potensi lokal yang dimaksud mencakup beragam aspek, termasuk sumber daya alam dan keahlian masyarakat.

Sebagai contoh, MDMC terlibat dalam rekonstruksi ekonomi dengan mendukung sektor pertanian dan perikanan. “Setelah bencana, kami membantu petani untuk kembali bekerja di lahan mereka dan mendukung nelayan dengan memperbaiki perahu yang rusak,” jelasnya.

Dalam proses pemulihan pascabencana, MDMC juga memperhatikan aspek sosial dan psikososial masyarakat. “Kami melibatkan berbagai pihak untuk membantu pemulihan mental dan sosial masyarakat, karena bencana tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga merusak tatanan sosial,” ujar Budi.

Melalui pendekatan ini, MDMC menekankan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal perbaikan fisik, melainkan juga rekonstruksi sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Mereka tidak hanya fokus membangun kembali rumah, tetapi juga memulihkan komunitas yang terdampak.

Ke depan, Budi berharap pendekatan berbasis Kodeks Loka dapat diadopsi lebih luas oleh pemerintah maupun masyarakat. “Pemulihan pascabencana harus melibatkan semua pihak dan terutama memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan ketangguhan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Harga Pakan Naik, Pemerintah Perpanjang SPHP dan CJP untuk Lindungi Peternak Kecil

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Aktual/ANTARA

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah resmi memperpanjang program Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah menjaga ketersediaan jagung nasional. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Dalam rapat itu, Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan target pengadaan jagung sebanyak satu juta ton pada 2025. Ia juga menekankan perlunya pengaturan distribusi yang terarah sambil bertanya kepada peserta rapat, “SPHP jagung kita perpanjang sampai akhir Januari? Setuju, ya?”

Zulkifli menegaskan bahwa perpanjangan SPHP diperuntukkan bagi peternak kecil agar tidak terjadi ketimpangan alokasi. Ia meminta distribusi untuk perusahaan besar dihentikan karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Rapat tersebut juga menyetujui suplai jagung bagi peternak babi yang membutuhkan tambahan pasokan di sejumlah daerah. “Peternak babi di Bali juga perlu jagung, cuma minta 50 ton,” kata Zulkifli.

Kementerian Pertanian melaporkan bahwa harga pupuk turun sekitar 20 persen dan tetap berada dalam pagu anggaran yang berlaku. Pemerintah turut mencatat dukungan sektor perikanan sebanyak 6,297 juta ton sebagai bagian dari pemenuhan bahan baku budidaya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengapresiasi penggalangan dukungan logistik senilai Rp75,85 miliar untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut bantuan tersebut dikumpulkan oleh kementerian, Bappenas, dan para mitra melalui mekanisme gotong royong.

Pemerintah memastikan bantuan pangan untuk wilayah bencana terus dikirim berupa beras, sembako, dan dukungan helikopter logistik. “Segala daya upaya kita kerahkan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Zulkifli.

Pada penutupan rapat, pemerintah kembali menegaskan perpanjangan CJP dan SPHP hingga akhir Januari sebagai upaya menjaga stok jagung nasional. Kementerian Pertanian juga diminta memastikan stabilitas pasokan menghadapi periode Natal, Tahun Baru, serta kebutuhan produksi pangan pada awal 2026.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Harga Ayam dan Telur Melonjak, Mentan Amran Tekan Produsen Turunkan Harga DOC dan Pakan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Aktual/HO-Humas Kementan

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah mendorong peningkatan produksi jagung untuk menekan harga pakan. Ia menyebut harga jagung yang mencapai Rp6.917.000 per ton dipicu persoalan distribusi di lapangan.

Amran menyoroti lonjakan harga Day Old Chick (DOC) yang naik hingga 30 persen dan langsung menambah beban peternak. “Produksi tahun ini meningkat, namun tantangannya distribusi, sehingga beberapa lokasi masih mengalami kenaikan harga,” ujarnya di Kantor Menko Pangan, Selasa (2/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa para produsen telah sepakat menurunkan harga sesuai permintaan peternak nasional. “Saya tegur, nggak boleh harga DOC naik begitu karena ayam dan telur ikut naik,” tegasnya.

Pemerintah juga menyepakati batas harga jagung program SPHP dengan pembelian pada angka Rp5.500.000 per ton. Amran menyatakan batas atas ditetapkan Rp7.000.000 per ton dan harga saat ini masih berada di bawahnya.

Ia menegaskan penurunan harga DOC menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas harga unggas nasional. Menurutnya, banyak peternak kecil menyampaikan terima kasih atas intervensi pemerintah dalam rapat bersama seluruh produsen.

Pemerintah menyiapkan fasilitas fitmeal sebagai solusi permanen untuk memproduksi pakan dan DOC nasional. “Nanti negara hasilkan DOC dan pakan agar harganya tidak berfluktuasi lagi,” jelas Amran.

Ia mencatat kerusakan lahan akibat cuaca ekstrem mencapai 28.000 hektare di wilayah Sumatra. Pemerintah menyiapkan benih gratis, bantuan pengolahan lahan, serta koordinasi dengan gubernur untuk menjaga stok beras tetap stabil.

Amran memastikan kuota SPHP jagung tahun 2025 tetap sebesar 52.400 ton mengikuti kondisi nasional. Ia menegaskan permintaan tambahan dari daerah, termasuk dari peternak babi, akan diproses sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Industri Kreatif Tumbuh, Kemenekraf dan KADIN Sepakat Percepat Penguatan Ekosistem Ekraf

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat penguatan ekosistem ekonomi kreatif pada 2026. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian road to Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN 2025.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan investasi, memperluas peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ia menegaskan bahwa ruang pertumbuhan sektor ekonomi kreatif semakin besar, tercermin dari realisasi investasi semester pertama 2025 yang telah mencapai 66 persen dari target.

Dalam keterangannya, Riefky menjelaskan bahwa MoU mencakup pengembangan peluang usaha, hilirisasi nilai tambah, serta perluasan jejaring industri kreatif nasional. “Kesepahaman ini mencakup pengembangan peluang industri kreatif dan penguatan jejaring dunia usaha,” ujarnya dalam penandatanganan di Jakarta, Selasa (02/12/2025).

Kesepakatan ini melanjutkan rangkaian koordinasi antara Kemenekraf dan KADIN yang sebelumnya dilakukan melalui audiensi pada 15 Mei 2025 serta diskusi lanjutan pada 21 Oktober 2025. Kedua pihak berkomitmen menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai pilar penciptaan lapangan kerja yang kompetitif dan berdaya saing.

Riefky juga memaparkan arah pengembangan ekosistem kreatif 5.0 yang menempatkan manusia, kekayaan intelektual (IP), dan dampak ekonomi sebagai fondasi utama. Ia menyebut kontribusi tenaga kerja ekonomi kreatif telah melampaui target 2025 dengan jumlah mencapai 27,4 juta pekerja berdasarkan data BPS per November.

KADIN Indonesia dalam Rapimnas mengangkat tema “Kreativitas 5.0: Masa Depan Industri Kreatif Indonesia di Era AI” untuk memperkuat arah kolaborasi dengan Kemenekraf. Ketua Umum KADIN, Anindya Novyan Bakrie, menilai bahwa industri kreatif mampu menciptakan peluang usaha baru dan memperluas penyerapan tenaga kerja pada berbagai subsektor.

Ruang lingkup MoU mencakup pertukaran data, pengembangan pemasaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi perluasan akses pendanaan bagi subsektor ekonomi kreatif. Kedua lembaga berharap kerja sama ini dapat mempercepat integrasi ekosistem usaha kreatif dan mendukung penciptaan pekerjaan berkualitas pada 2026.

Penandatanganan MoU dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antar-Lembaga, Rian Syaf, serta Kepala Biro Hukum, SDM, dan Organisasi, M. Nurul Huda. Dari KADIN hadir Waketum Erwin Aksa, Waketum Aziz Syamsuddin, Ketua SC Rapimnas Taufan Eko Nugroho, serta Waketum Bidang Ekraf Gilang Widya Pramana bersama para pelaku industri kreatif.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

KLH Tinjau Tata Ruang Daerah Terdampak Banjir di Sumatera

Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengatakan akan mengkaji tata ruang di sejumlah daerah yang terdampak banjir di pulau Sumatera untuk mengembalikan ekosistem demi memperkuat daya dukung dan tampung lingkungan hidup.

Kementerian LH, katanya, sudah memiliki dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menekankan pentingnya penambahan kawasan lindung di sejumlah wilayah berpotensi bencana.

“Dengan kejadian ini kami akan me-review kembali. Jadi yang di-review tidak hanya unit-unit usaha yang ada di sepanjang daeran aliran sungai (DAS) tersebut, tetapi juga tata ruang yang kemudian sangat tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Dia mencontohkan bagaimana saat ini di Jawa Barat hanya tersisa 400 ribu hektare (ha) dari 1,6 juta ha kawasan lindung, termasuk area tangkapan air.

Hal serupa juga ditemukan di DAS Batang Toru yang merupakan salah satu wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara. Di DAS itu, kawasan hutan tersisa kurang dari 40 persen, bahkan wilayah hulu dimasukkan ke dalam areal penggunaan lain (APL) yang semestinya merupakan kawasan lindung.

Terkait daerah lain, dia mengatakan pendalaman masih dilakukan oleh Tim KLH terkait wilayah lain terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Tetapi, kasusnya sama bila mana tata ruangnya ternyata tidak memperhatikan daya dukung, daya tampung, kewajiban Menteri LH untuk kemudian merekomendasikan area itu kembali berfungsi sebagaimana yang harusnya,” ujarnya.

Dia merujuk kepada arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kejadian banjir di Sumatera untuk kembali menegakkan perlindungan lingkungan di Tanah Air, mengingat konsekuensi yang ditimbulkan ketika hal itu tidak dilakukan.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah menewaskan 712 orang sampai dengan Selasa sore.

Terkait daerah lain, dia mengatakan, pendalaman masih dilakukan oleh Tim KLH terkait wilayah lain terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Tetapi, kasusnya sama bila mana tata ruangnya ternyata tidak memperhatikan daya dukung, daya tampung, kewajiban Menteri LH untuk kemudian merekomendasikan area itu kembali berfungsi sebagaimana yang harusnya,” ujarnya.

Dia merujuk kepada arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kejadian banjir di Sumatera untuk kembali menegakkan perlindungan lingkungan di Tanah Air, mengingat konsekuensi yang ditimbulkan ketika hal itu tidak dilakukan.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah menewaskan 712 orang sampai dengan Selasa sore.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Dugaan Illegal Logging Memperparah Banjir di Sumatera, Ketua MPR: Pemerintah Harus Serius

Foto udara sampah dari kayu gelondongan yang hanyut di danau Singkarak di Nagari Muaro Pingai, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). Sampah kayu gelondongan tersebut menumpuk di sepanjang jalur banjir bandang beberapa hari terakhir. Aktual/ ANTARA FOTO/Wawan Kurniawan

Jakarta, aktual.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai salah satu faktor yang memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah MPR menerima aspirasi publik terkait maraknya dugaan pembalakan liar, Muzani menyebutkan bahwa indikasi tersebut terlihat dari sejumlah dokumentasi yang beredar. Hal ini dia sampaikan dalam keterangan pers usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

“Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatra Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” kata Muzani

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika temuan visual tersebut benar adanya, maka praktik pembalakan liar yang tidak terkendali sangat mungkin turut memperparah dampak bencana. Muzani menyampaikan bahwa jika dugaan itu benar, maka terdapat pembalakan liar yang tidak terkendali dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana.

Dia menekankan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan persoalan ini karena berpotensi menimbulkan dampak bagi generasi mendatang apabila diabaikan. Dia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran terakhir.

“Karena itu, saya kira, para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak-cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” katanya Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo sudah mendapatkan laporan mengenai penyebab bencana, Muzani menjawab singkat kepala negara telah mendapatkan laporan itu.

Sudah, dapat masukan yang komprehensif,” ucapnya Namun ketika wartawan berusaha mengonfirmasi apakah laporan tersebut menyimpulkan adanya pembalakan liar, Muzani tidak memberikan jawaban rinci mengenai hasil laporan tersebut.

Begitu pula saat ditanya kemungkinan adanya langkah tegas dari Presiden, termasuk isu reshuffle sebagai respons atas bencana dan dugaan kerusakan lingkungan. “Saya balik ke mobil dulu, ya. Cukup, cukup.” ujar Muzani sebelum mengakhiri sesi wawancara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain