Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, aktual.com – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro membenarkan semua Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) bakal dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Maret 2025.
“Ya menurut keterangan kan per Maret nanti semuanya (BUMN) masuk,” kata Bambang saat ditemui wartawan dalam acara Digital Economic Forum di Jakarta, Selasa (25/2).
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Danantara sebagai Sovereign Wealth Funds (SWD) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu (24/2).
Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Danantara akan memegang dua holding, yakni operasional yang dipimpin oleh Dony Oskaria yang juga Wakil Menteri BUMN, serta bidang investasi yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir.
Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yang dibantu Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad.
Adapun Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, untuk langkah awal pemerintah baru memasukkan tujuh perusahaan pelat merah ke Danantara, yakni Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia dan MIND ID.
“Sebelum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus sudah diinbrengkan ke Danantara. (RUPS) bulan Maret ini, akhir Maret sudah masuk,” ujar Dony.
Pada kesempatan yang sama, Bambang menegaskan bahwa efisiensi anggaran Rp300 triliun yang disebut Presiden Prabowo Subianto bukanlah suntikan modal operasional untuk Danantara, melainkan ditujukan untuk diinvestasikan.
Ia menjelaskan, Danantara sudah memiliki modal dari aktivitas perusahaan-perusahaan BUMN yang dinaungi saat ini. Superholding tersebut dibentuk dengan mengalihkan kepemilikan saham BUMN yang sebelumnya dikuasai Kementerian BUMN menjadi langsung di bawah Danantara.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, Aktual.com – Partai Buruh mengapresiasi peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengkritisi komposisi kepemimpinan pelaksana di dalamnya, yakni CEO, COO serta CIO institusi tersebut.
“Cita-cita dan tujuan pendirian Danantara sungguh mulia dan berorientasi pada kesejahteraan anak cucu rakyat Indonesia,” kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Bekasi, Selasa (25/2).
Ia menilai tujuan pendirian Danantara yang sangat mulia itu tidak disertai pemilihan komposisi kepemimpinan secara tepat, sehingga tidak memberikan harapan apapun bagi kaum buruh.
Penunjukan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani selaku CEO, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO dan Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia Pandu Patria Sjahrir yang menjabat CIO Danantara dianggap jauh panggang dari api.
“Sungguh miris, Menteri Investasi yang juga CEO Danantara adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh, karena merusak masa depan mereka,” katanya.
Said Iqbal mempertanyakan apakah mungkin saat menjabat CEO Danantara, Rosan akan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sementara kebijakan yang dibuat sebelumnya justru menghancurkan masa depan buruh melalui Omnibus Law.
“Ada triliunan rupiah dana milik puluhan juta buruh yang disimpan di Bank Mandiri, BRI dan BNI yang kini dikelola Danantara. Namun, dana ini berada di tangan para pemimpin yang sebelumnya justru mengancam masa depan buruh dengan kebijakan Omnibus Law,” katanya.
Begitu pula dengan pejabat COO dan CIO Danantara, lanjutnya, rekam jejak mereka tidak menunjukkan keterlibatan dalam kesejahteraan rakyat. “Apakah buruh masih bisa mempercayakan dana puluhan triliun rupiah kepada mereka,” imbuh dia.
Dia juga mempertanyakan kepada Menteri Investasi, Menaker, Menperin dan Menko Perekonomian, apakah saat Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto mereka mengetahui bahwa ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025.
PT Sanken melakukan PHK terhadap hampir seribu karyawan dan menutup operasional untuk relokasi kembali ke Jepang. PT Yamaha Musik melakukan hal serupa kepada lebih dari seribu buruh, karena pabrik dipindahkan ke China dan Jepang. Ditambah ratusan buruh PT Tokai di Bekasi dengan alasan yang sama, perusahaan tutup.
“Di sisi lain, pabrikan otomotif yang memproduksi truk dan dump truk seperti Toyota, Isuzu, Hino dan Mitsubishi yang memiliki pabrik serta karyawan dalam jumlah besar di Indonesia, terancam melakukan PHK ribuan karyawan pada tahun 2025,” katanya.
Dia mengaku kondisi ini terjadi akibat kebijakan impor mobil truk dan dump truk dari China yang masuk langsung tanpa ada pabrik dan tenaga kerja di dalam negeri.
“Bagaimana mungkin Danantara akan berjalan sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia, jika dikelola oleh pemimpin yang gagal menyelamatkan sektor riil? Buktinya, PHK massal terus terjadi di pabrik-pabrik. Pada tahun 2024, ratusan ribu buruh tekstil pun terkena PHK akibat tutupnya pabrik-pabrik yang terdampak oleh impor tekstil dari China secara besar-besaran melalui Permendag Nomor 8/2023,” ujarnya.
Menurut dia, keempat menteri tersebut bertanggung jawab atas sektor riil serta harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPI Danantara, sementara di saat bersamaan, ribuan buruh sektor riil mengalami PHK.
“Apakah buruh masih bisa menaruh harapan kepada BPI Danantara? Sebelum Ramadhan, Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi ribuan buruh di seluruh Indonesia untuk menuntut penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja dan otomotif truk. Aksi ini akan dilakukan di Istana Merdeka serta kantor-kantor gubernur di seluruh Indonesia,” kata Said Iqbal.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
Jakarta, Aktual.com – Menteri Luar Negeri RI Sugiono membahas penguatan kerja sama bilateral dan ekonomi dengan Ketua Departemen Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, Senin (24/2).
Menurut keterangan tertulis Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Selasa, kedua negara menyepakati penjajakan pelaksanaan kegiatan peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Swiss pada 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi Sesi ke-58 Dewan HAM PBB tersebut, Sugiono dan Cassis memandang peringatan tersebut sebagai momentum mendorong kerja sama bilateral yang saling menguntungkan di berbagai bidang.
Terkait kerja sama ekonomi, kedua pihak menyepakati penguatan kerja sama melalui pemanfaatan kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (Indonesia-EFTA CEPA) serta forum bisnis antara kamar dagang dan industri kedua negara.
Sugiono juga mengundang para pengusaha Swiss untuk berinvestasi di Indonesia dalam sektor pengolahan mineral kritis.
Selanjutnya, Menlu RI menyambut baik penandatanganan “working spouse agreement” antara Indonesia dan Swiss pada Desember 2024 lalu.
Kesepakatan tersebut akan memungkinkan pasangan dari diplomat untuk dapat bekerja dan mendapat hak remunerasi di negara akreditasi masing-masing.
“Ini merupakan kerja sama penting dalam hubungan diplomatik kedua negara,” kata Sugiono.
Dalam pertemuan itu, Sugiono dan Cassis juga membahas peran dan kontribusi kedua negara dalam mendukung kerja sama multilateral dan reformasi global.
Selain itu, Sugiono menekankan “pentingnya kerja sama erat antar negara dengan visi serupa” untuk mencapai hal tersebut.
Menlu RI pun menekankan pentingnya reformasi untuk mewujudkan organisasi dan badan internasional dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif sehingga dapat menjawab berbagai tantangan global yang semakin dinamis.
Berlakunya Indonesia-EFTA CEPA sejak 2021 membantu meningkatkan perdagangan antara Indonesia dengan Swiss.
Menurut KBRI Bern, total nilai perdagangan bilateral RI-Swiss pada 2023 mencapai Rp3,11 miliar dolar AS (sekitar Rp50,31 triliun), dengan surplus lebih dari 2 miliar dolar AS untuk Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyoroti tewasnya anggota Polres Sinjai Aipda AM usai diamankan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Keluarga anggota Polres Sinjai datang ke rumah aspirasi dan menyampaikan aspirasinya terkait adanya dugaan kejanggalan dalam kematian salah satu anggota polisi di Sinjai saat diamankan oleh tim dari BNNP Sulsel,” ujarnya di Makassar, Senin (24/2).
Rudianto Lallo mengatakan berbagai aspirasi yang masuk telah dikajinya dan ada beberapa yang menjadi perhatian masyarakat hingga beritanya menyebar luas (viral) di sosial media seperti meninggalnya anggota Polres Sinjai usai diamankan BNNP Sulsel.
Ia menyatakan, pihak keluarga dari Aipda AM datang mengadu dan menyampaikan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kematian tersebut.
Dia pun meminta kepada pihak Polda Sulsel melalui bidang profesi pengamanan (Propam) agar mengusut tuntas kasus kematian tersebut.
“Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga dan berita yang menyebar itu memang ada kejanggalan-kejanggalan dan ini harus dijawab oleh pihak Propam melalui pemeriksaan menyeluruh,” katanya.
Menurut mantan Ketua DPRD Makassar itu, setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan diamankan oleh aparat negara wajib mendapatkan perlindungan.
Apalagi, kata dia, seseorang yang diamankan itu belum mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap, apakah dia bersalah atau tidak sehingga harus bisa mendapatkan perlindungan dari negara.
“Meskipun dia adalah pelaku misalkan, pelaku peredaran narkoba dan sebagainya, karena bisa saja dia mau membongkar kejahatan, dia mau menjadi justice collaborator, tapi dalam perjalan dia meninggal,” terangnya.
Atas dasar itulah, Rudianto mendesak pihak-pihak terkait dalam hal ini BNNP Sulsel maupun Polda Sulsel untuk ikut melakukan pendalaman terhadap anggotanya yang melakukan pengawalan saat AM tewas.
“Kita berharap agar proses meninggal tidak wajarnya yang dipersoalkan keluarganya ini bisa diusut Polda Sulsel. Minimal yang bertugas saat menangkap itu diperiksa dulu karena dalam asas hukum, siapapun yang melakukan tindak pidana maka perbuatannya harus diberi sanksi setimpal dengan perbuatannya,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
Anggota MPR RI dari Kelompok DPD, H. Al Hidayat Samsu, S.Pd, M.Pd, menyebutkan tagar #KaburAjaDulu merupakan refleksi kekecewaan masyarakat terhadap sulitnya mendapatkan pekerjaan layak serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif bagi anak bangsa.
“Fenomena ini tidak boleh dianggap sekadar tren di media sosial, tetapi harus dilihat sebagai alarm bagi negara untuk bertindak,” katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Menurut Al Hidayat, tagar #KaburAjaDulu menggambarkan dua hal. Pertama, ketidakmampuan sistem dalam negeri untuk menciptakan peluang kerja yang berkualitas dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja. Kedua, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap prospek karier di dalam negeri sehingga mendorong mereka mencari peluang di luar negeri.
Fenomea seperti itu, lanjut Al Hidayat, bukan hanya terjadi di Indonesia. Fenomena ini juga terjadi di Amerika Serikat pasca kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2024, dan di negera-negara seperti Selandia Baru dan Portugal yang mengalami migrasi tenaga kerja akibat krisis ekonomi.
“Namun, Indonesia memiliki permasalahan spesifik yang membuat banyak warga untuk meninggalkan Tanah Air, yaitu kurangnya penghargaan terhadap tenaga kerja profesional, birokrasi yang ketat, serta lemahnya perlindungan pekerja, terutama bagi tenaga kerja migran yang berada di luar negeri,” kata anggota Komite III DPD RI yang membidangi isu tenaga kerja.
Al Hidayat menyayangkan respon pejabat negara terhadap fenomena ini yang menunjukkan ketidakpekaan terhadap persoalan utama. Dia menyebutkan pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang mengatakan “Mau kabur, kabur ajalah, kalau perlu jangan balik”, menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami keresahan generasi muda yang menghadapi kesulitan ekonomi, ketidakpastian kerja, dan terbatasnya peluang di dalam negeri.
“Pemerintah seharusnya introspeksi dan segera merancang kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, serta pekerja migran yang membutuhkan perlindungan lebih baik,” ujarnya.
Al Hidayat menambahkan, Indonesia yang berada dalam periode bonus demografi justru menghadapi ancaman brain drain akibat eksodus tenaga kerja terdidik dan profesional. “Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), Indonesia hanya memiliki sekitar 13 juta tenaga ahli dari total jumlah pekerja yang ada. Dengan semakin banyaknya anak muda yang memilih bekerja di luar negeri, defisit tenaga ahli ini bisa semakin memburuk,” jelasnya.
Karena itu, Al Hidayat menegaskan bahwa tagar #KaburAjaDulu adalah bentuk kritik yang harus ditanggapi serius. Jika tidak segera berbenah, Indonesia akan kehilangan talenta-talenta terbaik, dan pada akhirnya kita akan terus tertinggal.
“Pemerintah harus memahami bahwa keinginan masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih baik bukan berarti mereka tidak nasionalis, tetapi karena mereka merasa tidak mendapatkan kesempatan yang setara di Tanah Air. Oleh karena itu, sudah saatnya kita membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, agar anak bangsa tidak merasa perlu untuk ‘kabur’ demi masa depan yang lebih cerah,” paparnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
