SOROTAN: Data Pindah Negara, Kedaulatan Tetap di Spanduk

25 Juli 2025, 09:04

Ilustrasi : Kesepakatan Dagang dengan Gedung Putih, Data Pribadi WNI Dikelola AS

Dalam dialektika kebangsaan, kedaulatan menjelma menjadi mantra politik yang diulang-ulang dengan suara lantang dan optimis: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan digital. Namun ketika kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat diumumkan oleh Gedung Putih pada Juli 2025, pertanyaan etis sekaligus konstitusional pun muncul, “bagaimana rupa kedaulatan data, ketika data pribadi warga negara berpotensi mengalir lintas batas ke yurisdiksi asing?”

Pemerintah menyebut bahwa transfer data lintas negara tidak dilakukan secara sembarangan. Disebutkan bahwa semua tetap berjalan dalam kerangka hukum nasional yang aman dan terukur.

Istilah ‘aman’ lantas menjadi kabur ketika hukum nasional bertemu dengan yurisdiksi asing yang memiliki perangkat pengawasan seperti FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), yang memberikan keleluasaan kepada lembaga keamanan Amerika untuk mengakses data yang diproses oleh perusahaan-perusahaan teknologi berbasis di negara itu.

Catatan sejarah mencatat bahwa Uni Eropa melalui putusan Schrems II membatalkan Privacy Shield, perjanjian serupa dengan Amerika Serikat, karena dinilai gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak privasi warganya. Jika Eropa saja menarik rem darurat, mengapa Indonesia melaju tancap gas tanpa jendela transparansi yang terbuka?

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa transfer data ini bertujuan menjamin kelancaran aktivitas digital, mulai dari pencarian informasi, penyimpanan cloud, hingga transaksi e-commerce.

Tapi pertanyaan mendasar tetap menggantung, “apakah seluruh proses ini disertai dengan perlindungan hak-hak subjek data yang setara, apalagi ketika negara tujuan tidak memiliki UU federal pelindung data pribadi?”

Wahyudi Djafar dari Catalyst Policy-Works menggarisbawahi ambiguitas ruang lingkup kebijakan ini. Tidak jelas apakah pengaliran data mencakup seluruh jenis data pribadi, termasuk yang diproses oleh pemerintah, atau hanya terbatas pada sektor privat.

Belum lagi soal mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi kebocoran data. Apakah kontrak bisnis akan cukup menggantikan norma hukum yang berpihak pada subjek data?

Dalam kerangka hubungan global, transfer data lintas negara memang tak terhindarkan. Namun tanpa syarat yang jelas dan jaminan pelindungan yang setara, aliran data ini lebih menyerupai ekspor diam-diam di mana yang dikirim bukan barang, tapi identitas, preferensi, dan pola hidup warga negara.

Kedaulatan digital tidak cukup dibangun lewat pidato dan undang-undang. Ia membutuhkan ketegasan dalam menolak standar ganda, keberanian dalam memaksa negara mitra menghormati yurisdiksi, serta kebijakan yang berpihak pada warga, bukan pada infrastruktur bisnis global semata.

Dalam perjanjian yang disusun tanpa transparansi, yang mengalir bukan hanya data, tapi juga ketimpangan kuasa. Di sinilah kedaulatan diuji: bukan di panggung politik, tapi di server yang tak bisa disentuh oleh hukum nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Sebelum Thailand Hentikan Serangan, Kamboja Tolak Berunding

25 Juli 2025, 08:28

sebuah supermarket 7-11 diserang pasukan Kamboja — Sebuah supermarket 7-Eleven di Thailand yang diserang pasukan Kamboja - foto X

Phnom Penh, Aktual.com – Perdana Menteri Kamboja Hun Manet meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera mengelar ”pertemuan darurat” terkait bentrokan senjata negaranya dengan militer Thailand. Dalam surat yang ditujukan kepada Sekjen PBB, Kamboja menuding Thailand melakukan serangan yang tidak beralasan, terencana, dan disengaja terhadap posisi Kamboja di sepanjang wilayah perbatasan.

Sedangkan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang merupakan ayah dari PM saat ini, Hun Manet, mengatakan bahwa dua provinsi di Kamboja telah diserang militer Thailand. Sementara pihak Thailand dengan tegas menolak perundingan dengan Kamboja sebelum militer Kamboja menghentikan serangannya.

”Pertempuran antara Thailand dan Kamboja harus dihentikan terlebih dahulu sebelum perundingan dapat dilakukan,” kata pelaksana tugas (Plt) PM Thailand, Phumtham Wechayachai, Kamis (24/7) kepada wartawan. Ia juga menegaskan hingga saat ini belum ada deklarasi perang antara dua negara, sehingga diharapkan bentrokan tidak menyebar ke provinsi lain.

Baik Thailand maupun Kamboja hingga saat ini masih saling tuding sebagai pihak yang menyerang terlebih dahulu. Militer Thailand mengatakan pasukan Kamboja telah melepaskan tembakan di dekat kuil, dan mengerahkan pesawat nirawak pengintai sebelum mengirimkan pasukan dengan senjata berat, termasuk peluncur roket. Tercatat satu SPBU, dua rumah sakit dan banyak rumah warga terkena serangan artileri Kamboja menyebabkan 11 warga sipil tewas, termasuk satu bocah berusia 8 tahun.

Sedangkan Kamboja mengatakan justru militer Thailand yang melancarkan serangan pertama, dengan menembaki pos-pos militer Kamboja di dekat perbatasan. Diketahui, bentrokan pertama pecah di dekat kuil Ta Moan Thom yang berada di kawasan perbatasan timur antara Thailand dan Kamboja, sekitar 360 kilometer dari ibu kota Thailand, Bangkok.

Militer Kamboja langsung merespon dengan alasan untuk membela diri dengan menembakkan roket artileri, dan berbagai persenjataan lain. Namun militer Thailand, seperti yang diakui pemerintah Thailand sendiri, membalasnya dengan mengerahkan enam jet tempur F-16 untuk membombardir dua markas militer Kamboja.

Sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata mengatakan: ”Langkah tidak sah dan tidak bertanggung jawab ini bukan hanya ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi juga merusak tatanan internasional.” Ia juga menegaskan, militer Kamboja siap mempertahankan kedaulatan negaranya dengan segala cara.

Hingga saat ini militer Thailand mengatakan telah menutup semua pos pemeriksaan perbatasan dan pertempuran terjadi di enam lokasi berbeda. Dua negara tersebut juga sudah memutuskan hubungan diplomatik, dan telah menarik duta besar masing-masing berikut staf.

Untuk diketahui, perselisihan batas wilayah antara kedua negara telah berlangsung selama lebih dari satu abad, dengan berbagai titik perbatasan sepanjang 817 kilometer yang belum sepenuhnya disepakati.

(Indra Bonaparte)

Militer Kamboja dan Thailand Masih Terus Bertempur

25 Juli 2025, 08:18

pasukan kamboja sedang menyerang posisi lawan (3) — Militer Kamboja sedang menyerang wilayah Thailand menggunakan senjata artileri berat - foto X

Bangkok, Aktual.com – Hingga Kamis petang (24/7) pukul 17.00, pertempuran antara pasukan Kamboja dan Thailand masih berlangsung sengit di sepanjang perbatasan dua negara. Dari laporan di garis depan, belum ada tanda-tanda mundur atau gencatan senjata dari kedua belah pihak.

Dilansir dari Geo Insider, pertempuran dua pasukan menggunakan roket, artileri darat, dan senapan mesin berat. Diketahui, militer Kamboja menggunakan peluncur RPG type 69-1 dan roket anti-tank 69-1 buatan China, serta senapan mesin PKM.

Beberapa lokasi pertempuran tercatat di kawasan Kuil Ta Moan Thom, Kuil Ta Kra Bei Thma Daun (Provinsi Oddar Meanchey), sedangkan ke arah Preah Vihear, kontak senjata terjadi masih di Mein Tathav, Bosbov, Choam Te, Phnom Khak, An Ses, dan Mom Bei. Seluruhnya dari arah Ta Moan Thom di barat hingga Mom Bei dekat Preah Vihear di timur membentang hampir 150 hingga 180 km di sepanjang perbatasan.

Militer Kamboja diketahui juga pada Kamis sudah mengerahkan divisi infanteri dan divisi lapis baja ke tiga kota perbatasan dekat Gunung Sattasom. Pasukan Kamboja ini dilaporkan kontak senjata dengan

Divisi Angkatan Darat ke-2 Thailand. Dilaporkan pula bahwa tembakan pasukan Kamboja memicu kebakaran hutan di dekat perbatasan.

Pasukan Thailand merespons dengan cepat melalui serangan pesawat nirawak atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Pasukan Thailand juga terlibat baku tembak dengan tank-tank Kamboja di dekat Sattahom, dan mengklaim telah menyita dua kendaraan.

Hingga Kamis malam, puluhan ribu warga sipil Thailand di 22 distrik, diantaranya di Distrik Saothongchai dan Distrik Sok Kham Pom, Provinsi Sisaket, sudah diungsikan dan sebagian diminta berlindung di bunker. Sementara itu, Rumah Sakit Kantharalak di Provinsi Sisaket, Thailand, telah menghentikan operasi dan mengevakuasi pasien akibat meningkatnya bentrokan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja.

Mereka menetapkan zona berisiko tinggi, dan keamanan kota Kantharalak yang memburuk memaksa pemindahan pasien segera ke distrik-distrik terdekat. Staf medis juga direlokasi demi keselamatan. Gubernur Anupong mengonfirmasi evakuasi terkoordinasi dengan ambulans dari seluruh 22 distrik.

Hingga Kamis petang, tempat-tempat penampungan darurat sedang disiapkan bagi warga yang mengungsi, sementara fasilitas perawatan kesehatan di distrik tetangga bersiap menerima masuknya pasien yang dievakuasi.

11 Warga Sipil dan 1 Prajurit Thailand Tewas

Dilansir dari The Guardian, Menteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsuthin, mengatakan 12 orang, termasuk 11 warga sipil dan satu tentara, tewas akibat tembakan artileri pasukan Kamboja. Ia menambahkan bahwa 24 warga sipil dan tujuh personel militer terluka. Seorang bocah berusia 8 tahun termasuk di antara warga sipil yang tewas.

Belasan prajurit Thailand tiarap untuk berlindung di gedung rumah sakit yang diserang militer Kamboja – foto

Serangan Kamboja menargetkan wilayah sipil di Thailand, termasuk sebuah rumah sakit, yang menyebabkan korban jiwa, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand, seraya mendesak Kamboja segera menghentikan tindakan yang merupakan pelanggaran berat hukum internasional.

Dijelaskan Kantor Kementerian Kesehatan Thailand, dari 11 korban sipil, enam orang tewas di dekat sebuah pom bensin di distrik Kantharalak, Provinsi Sisaket, yang dihantam serangan roket Kamboja. Sedangkan 10 orang lainnya menderita luka berat.

Dua korban sipil lainnya, termasuk seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun, tewas akibat serangan di distrik Kap Choeng, Provinsi Surin. Dua warga sipil lainnya luka-luka dalam serangan yang sama.

Serangan-serangan lainnya menghantam area distrik Nam Yuen di Provinsi Ubon Ratchathan dan menghantam distrik Ban Kruad di Provinsi Buriram.

Sedangkan, hingga Kamis malam, pemerintah Kamboja belum mengumumkan jumlah korban yang diderita pihaknya, baik korban sipil atau pun prajurit. Khususnya akibat serangan enam jet tempur Thailand yang menarget dua markas militer Kamboja, maupun serangan puluhan UAV.

(Indra Bonaparte)

Nomor Urut 3, Simbol Tiga Tungku Prof Udin-Cece Dessy untuk Pangkalpinang yang Seimbang dan Maju

25 Juli 2025, 07:28

Bangka Belitung, aktual.com – Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin-Dessy Ayutrisna, resmi mendapatkan nomor urut 3 dalam Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025. Nomor tersebut diperoleh dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkalpinang pada Rabu malam, (23/7).

Prof Udin-Cece Dessy menyambut penetapan nomor ini dengan penuh syukur dan makna mendalam. Mereka memaknai nomor 3 sebagai representasi dari prinsip “Tiga Tungku”, yakni keseimbangan, ketenteraman, dan kemajuan.

Prinsip tersebut dianalogikan dengan tungku dapur tradisional yang memiliki tiga penyangga batu atau kayu. Ketiga penyangga ini harus seimbang agar tungku bisa digunakan dengan stabil dan fungsional. Bagi pasangan ini, filosofi tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial maupun tata kelola pemerintahan.

Selama menyerap aspirasi masyarakat, Prof Udin dan Cece Dessy konsisten mengusung konsep pembangunan yang merata dan menyentuh seluruh aspek sosial.

“Alhamdulillah, komitmen kami adalah membangun sumber daya manusia sejak usia dini dengan pemerataan pendidikan, pelayanan, dan akses kesehatan yang maksimal, dan memastikan tumbuh kembalinya ekonomi masyarakat kita,” ujar Prof Udin.

Sebagai akademisi, Prof Udin dikenal luas karena pendekatannya yang inklusif terhadap semua kalangan, termasuk lintas etnis dan budaya di Pangkalpinang. Ia mendapatkan banyak dukungan karena dinilai mampu merangkul keberagaman.

“Alhamdulillah, Pangkalpinang adalah cerminan di mana toleransi itu nyata adanya. Ini harus selalu kita jaga, dan kita rawat. Sejauh ini agama apapun, budaya apapun diterima dengan saling menghormati, dan saling menghargai. Ini suatu kebanggaan bagi kita di Pangkalpinang,” katanya.

Menurut Prof Udin, kemajuan hanya dapat dicapai jika tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para tokoh. Ketiganya diibaratkan sebagai unsur penyangga yang menghadirkan stabilitas.

“Sudah saatnya kita harus memberikan perubahan bagi kota ini. Infrastruktur yang modern, sumber daya yang berdaya saing, dan tersentuhnya kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kehadiran saya dan Ibu Dessy adalah untuk mewujudkan itu semua, doakan langkah kami,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Indonesia Pastikan Data Aman, Sementara Amerika Pegang Kuncinya

25 Juli 2025, 06:18

Jakarta, aktual.com – Pemerintah Indonesia menjamin bahwa transfer data pribadi ke Amerika Serikat bukan bentuk penyerahan kedaulatan digital. Namun, janji kehati-hatian tak serta-merta menghapus kekhawatiran publik ketika data warga dikirim lintas batas, siapa sebenarnya yang mengendalikan?

Melalui siaran pers resmi yang dikutip Aktual.com, Kamis (24/7/2024), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan yang diumumkan Gedung Putih pada 22 Juli 2025, bukan bentuk penyerahan data pribadi secara bebas. Ia menyebut kesepakatan itu sebagai pijakan hukum yang sah dan terukur dalam lalu lintas data pribadi lintas negara.

“Kesepakatan justru dapat menjadi dasar legal bagi pelindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital dari perusahaan berbasis di Amerika Serikat,” ujar Meutya.

Kementeriannya menyebut pemindahan data diperbolehkan untuk tujuan sah dan dibenarkan hukum, seperti penggunaan mesin pencari, media sosial, cloud storage, dan transaksi e-commerce. Ia mengutip kembali prinsip dari Gedung Putih bahwa pengaliran data dilakukan dengan syarat pelindungan data yang memadai di bawah hukum Indonesia.

Tapi sejumlah pengamat menilai pernyataan ini terlalu prematur. Direktur Eksekutif Catalyst Policy-Works Wahyudi Djafar mempertanyakan kejelasan teknis dari kesepakatan ini.

“Apakah ini berlaku untuk semua data pribadi, atau hanya yang diproses perusahaan AS? Apakah termasuk data publik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia?” ujarnya.

Menurut Wahyudi, tidak ada cukup kejelasan tentang mekanisme standar pelindungan data pribadi WNI jika disimpan dan diproses di AS. Ia merujuk pada kasus Schrems II yang membatalkan kerangka transfer data UE–AS karena risiko pengawasan oleh badan intelijen AS di bawah hukum FISA.

“Amerika tidak punya UU federal pelindung data pribadi seperti Indonesia. Lalu bagaimana kita memastikan hak warga terlindungi saat terjadi pelanggaran atau kebocoran data di luar yurisdiksi kita?” tegasnya.

Wahyudi juga mempertanyakan arah dari kesepakatan digital ini. “Jangan-jangan yang diminta hanya soal penghapusan hambatan non-tarif seperti kewajiban penyimpanan data di Indonesia,” katanya.

Meski pemerintah menekankan tata kelola data yang transparan dan secure, publik masih meraba-raba substansi kesepakatan. Dalam perdagangan global, data telah jadi komoditas strategis.

Indonesia memang ingin menunjukkan bahwa ia tak tertinggal dari negara-negara G7. Tapi di antara janji kehati-hatian dan realitas ketimpangan digital, pertanyaan paling sederhana tetap menggantung, apakah ekspor data akan dibayar dengan impor risiko?

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto