Jakarta, Aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.

Dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/2), Presiden juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin pukul 10.00 WIB.

Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia itu, disebut akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Presiden mengatakan dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Dalam strukturnya, akan terdapat dewan pengawas (dewas) dan juga dewan penasihat yang akan ditunjuk langsung Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Pekanbaru, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan pentingnya penegakan hukum di sektor Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencegah kebocoran anggaran negara.

Ia mengingatkan kembali instruksi Presiden terkait penyelamatan SDA serta menekan potensi kerugian negara akibat praktik ilegal di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi.

“Kita mengingatkan kembali pidato-pidato Presiden soal penyelamatan sumber daya alam dan penekanan kebocoran anggaran. Penegak hukum harus menafsirkan arahan ini sebagai landasan untuk bertindak tegas,” ujar Rudianto usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi III DPR RI di hadapan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau, Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/02).

Menurutnya, kebocoran anggaran di sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, Polri dan Kejaksaan harus membuktikan bahwa mereka adalah institusi yang bisa diandalkan dalam menjaga aset negara.

“Kita tahu hari ini kebijakan Presiden menekankan efisiensi anggaran. Tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk melemahkan kinerja penegakan hukum. Justru ini momen bagi kepolisian dan kejaksaan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menyelamatkan keuangan negara,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia juga menyoroti kekayaan alam Riau yang melimpah, seperti sawit, minyak, dan tambang. Namun, ia mempertanyakan apakah manfaat dari SDA tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar atau justru bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Riau terkenal dengan SDA-nya yang besar. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat? Jangan sampai justru ada kebocoran-kebocoran yang menggerogoti ekonomi kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi NasDem menantang komitmen Kapolda dan Kajati Riau untuk serius menindak praktik ilegal di sektor pertambangan pada tahun 2025.

Ia juga menegaskan bahwa jika ada kejahatan yang dibiarkan, maka ada pihak yang membekingi, baik dari internal aparat maupun eksternal.

“Kalau ada kejahatan dibiarkan, pasti ada yang membekingi. Bisa dari aparat sendiri atau pihak luar. Tapi Presiden sudah menginstruksikan, jadi kejaksaan dan kepolisian tidak perlu takut. Presiden yang backup. Tinggal dibongkar saja,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penegakan hukum. Menurutnya, di era digital saat ini, tidak ada lagi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengintervensi atau menekan aparat penegak hukum untuk menghambat proses penyelidikan.

“Siapa pun yang membekingi atau mengintervensi, harus dibongkar. Dengan keterbukaan dan transparansi, semuanya akan ketahuan. Di era digital sekarang, tidak ada yang berani bermain-main seperti dulu,” pungkasnya.

Komisi III DPR RI, berharap Polri dan Kejaksaan berkomitmen untuk terus mengawasi dan bisa menjalankan tugasnya secara maksimal demi menyelamatkan keuangan negara dan memastikan kekayaan alam benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan