Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa paling lambat pekan depan pemerintah akan menyampaikan keputusan tentang percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” kata Dasco setelah kunjungan kerja ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3).

Beberapa hari lalu, dia mengatakan DPR sudah memberi masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR. Pihaknya meminta pemerintah menggelar simulasi-simulasi percepatan pendataan dan merapikan pendataan.

Menurut dia, DPR menginginkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dipercepat dan semuanya diangkat pada tahun 2025.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa perkembangan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sedang diurus oleh pemerintahannya.

“Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo ditemui di Plaza Insan Berprestasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis.

Presiden lebih lanjut menunjukkan gestur jempol sebagai isyarat yang memperkuat bahwa ketentuan terkait pengangkatan CASN 2024 memang sedang digodok.

Adapun pemerintah sebelumnya menyesuaikan atau menunda pengangkatan CPNS, dari sebelumnya yang direncanakan sekitar pertengahan 2025 menjadi Oktober 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tenaga nuklir di Indonesia.

Ia mendorong agar kelembagaan BAPETEN diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan koordinasi yang lebih efektif.

“Penguatan kelembagaan BAPETEN sangat krusial untuk memastikan pengawasan tenaga nuklir dilakukan secara optimal, sesuai dengan standar keselamatan internasional,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/3).

Dia mengatakan bahwa proses ini harus diiringi dengan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan fungsi kelembagaan BAPETEN agar lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tantangan global.

“Kami akan mengawal penyusunan Perpres tersendiri untuk BAPETEN, agar lembaga ini memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tidak lagi bergantung pada aturan lama yang mungkin sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di BAPETEN.

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapasitas kelembagaan, pengisian jabatan di BAPETEN harus berbasis kompetensi dan dilakukan secara transparan. Selain itu, perlu ada pelatihan berkala agar tenaga pengawas selalu siap menghadapi perkembangan teknologi dan regulasi internasional,” tegas Rini.

Sebagai langkah konkret, Menteri PANRB juga mendorong peningkatan sinergi antar lembaga terkait.

“Keamanan nuklir adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi yang lebih erat antara BAPETEN dan instansi lain yang memiliki peran dalam pengawasan serta pengembangan teknologi nuklir,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan