26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 984

Rano Karno Tanggapi Instruksi Megawati Soal Retret di Magelang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel memberikan keterangan kepada media, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

Jakarta, aktual.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi soal Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Nah itu tanya sama DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata Rano kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (21/2).

Pria disapa Bang Doel ini menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai wakil gubernur. Maka itu, pihaknya enggan berkomentar lebih lanjut.

“Tugas saya sekarang wakil gubernur,” ujarnya.

Pada Jumat ini, Rano Karno menjadi Gubernur DKI sementara selama seminggu mengingat Pramono menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat pasal 28 ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mendiktisaintek Tegaskan Tidak Ada Kenaikan UKT

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikstisaintek) Brian Yuliarto memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/aa.

Jakarta, aktual.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI Brian Yuliarto menegaskan tidak ada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.

Hal tersebut ditegaskannya dalam rapat koordinasi (rakor) pertama Mendiktisaintek Brian dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia yang dilakukan secara hibrida (daring dan luring) pada Kamis (20/2).

“Saya minta tolong para Rektor dan Kepala LLDIKTI informasikan sebaik-baiknya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT,” kata Mendiktisaintek melalui keterangan di Jakarta, Jumat (21/2).

Mendiktisaintek juga meminta kepada para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tidak ada kenaikan UKT.

“Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa,” lanjutnya.

Mendiktisaintek menegaskan pihaknya tetap mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).

Ia menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga.

Mendiktisaintek menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kemdiktisaintek, para rektor, dan Kepala LLDIKTI se-Indonesia.

Dengan semangat keterbukaan dan kebersamaan, Mendiktisaintek mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi serta memberikan saran yang membangun demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

“Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

Oleh karena itu ia mendorong dunia akademik untuk lebih proaktif dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo, yakni menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya saing tinggi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Diketahui rakor turut dihadiri oleh Wamendiktisaintek Fauzan dan Stella Christie, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang, serta seluruh Direktur Jenderal di lingkungan Kemdiktisaintek.

Dalam pertemuan yang sama para rektor turut menyampaikan berbagai saran yang membangun untuk menjaga kualitas peningkatan layanan bagi dosen dan mahasiswa, khususnya dalam mengoptimalkan berbagai sistem informasi di Kemdiktisaintek.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Dalami Dugaan Hasto Sokong Dana Pelarian Harun Masiku

KPK menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, Kamis (20/2/2025) sore. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.

Jakarta, aktual.com – Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik komisi antirasuah kini tengah mendalami dugaan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai penyokong dana pelarian Harun Masiku (HM).

“Terkait tadi ada pertanyaan mengenai HM, apakah sdr HK ini penyandang dana atau membiayai? Itu juga yang sebetulnya sedang kami dalami,” kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/2).

Asep mengatakan pelarian dari kejaran penyidik KPK hingga lima tahun lamanya membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, penyidik KPK berkeyakinan ada pihak yang mendanai pelarian buronan kasus korupsi tersebut.

“Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain, karena dia ketahuan sama khalayak. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang menanggung, itu yang sedang kami dalami,” ujarnya.

Meski demikian, Asep enggan berkomentar lebih lanjut mengenai apakah penyidik KPK menemukan indikasi Hasto sebagai penyandang dana Harun Masiku, karena hal tersebut adalah bagian dari materi penyidikan.

“Ini menjadi materi ya materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kami sampaikan. Jadi sabar, nanti kami tentu juga akan sampai ke sana, siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini,” kata Asep.

Penyidik KPK pada Kamis (20/2) malam melakukan penahanan terhadap Hasto selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan di Rutan KPK.

Penyidik KPK menerapkan perintangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setyo mengatakan penyidik menerapkan pasal tersebut karena intervensi yang dilakukan Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.

Setyo menerangkan KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.

Namun Hasto memberi memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jl. Sutan Syahrir No 12 A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

“Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo.

Kemudian, kata Setyo, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

“Di mana (dalam ponsel tersebut) terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK,” ujarnya.

Penyidik KPK juga menemukan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Dasco: Urusan Pak Mendagri Lah

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dengan menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2).

Meski demikian, dia enggan menanggapi lebih jauh terkait instruksi Megawati Soekarnoputri yang baru dikeluarkan pada Kamis (20/2) tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada Kamis (20/2), khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” katanya.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

Diketahui setelah pelantikan pada Kamis (20/2) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mendiktisaintek Diganti, Pengamat: Prabowo Tak Main-main Wujudkan Program untuk Pendidikan

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai sikap Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan _reshuffle_ terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah bukti Presiden tidak main-main untuk sektor pendidikan.

“Ini yang sepertinya sebagai bentuk pembuktian bahwa Prabowo itu tidak pernah main-main dengan keinginannya untuk mewujudkan bagaimana program-program untuk kepentingan masyarakat, termasuk yang terkait dengan pendidikan,” ujarnya, Rabu (19/2) dalam sebuah wawancara.

Adi menyebut pergantian ini bagian dari respon dan keinginan publik setelah Prabowo genap 100 hari kinerja pemerintahan.

“Maka tidak ada cerita. Kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya tidak perform, kemudian kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum. Tidak ada cerita,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa momentum _reshuffle_ kali ini semacam ultimatum politik kepada menteri-menteri yang lain untuk bekerja dengan baik.

“Kalau ke depan kinerjanya tidak oke, kinerjanya selalu merugikan, bukan tidak mungkin mereka ini tinggal menghitung waktu juga,” kata Adi.

Sementara itu di acara yang sama, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Ujang Komaruddin mengatakan pemotongan anggaran pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa UKT itu tidak benar adanya.

“Kita tahu bahwa beasiswa, bagi mahasiswa UKT itu tidak ada yang diefesiensikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” jelas Ujang.

Lebih lanjut ia mengatakan selama ini yang disampaikan Mendiktisaintek menimbulkan salah penafsiran dan menimbulkan kekuatiran banyak kalangan, terutama kalangan adik-adik mahasiswa.

“Tidak sama sekali pemotongan itu. Jadi sekali lagi kami perlu jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu tidak ada pemotongan. Ini kan berbahaya penafsiran seperti itu. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa sejatinya beasiswa terkait dengan UKT itu sama sekali tidak naik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu ketika di DPR,” tegas Ujang.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Pengiriman Rumah Modular ke Gaza Berhasil Dilakukan

Ilustrasi rumah modular untuk warga Jalur Gaza. /ANTARA/Anadolu/py

Istanbul, aktual.com – Pengiriman pertama rumah modular dari Mesir menuju Jalur Gaza dimulai pada Kamis (20/2) di bawah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, menurut laporan media Mesir.

Saluran televisi Mesir, Al-Qahera News, melaporkan bahwa sebanyak lima truk yang membawa 15 rumah modular dan satu buldoser melintasi perbatasan Mesir melalui Rafah menuju terminal Kerem Shalom (Karam Abu Salem) sebelum diizinkan masuk ke Gaza.

Saluran tersebut juga menayangkan rekaman yang memperlihatkan truk-truk yang mengangkut rumah modular bergerak dari perbatasan Rafah menuju terminal Kerem Shalom.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Palestina di Gaza.

Selama beberapa pekan, pihak Zionis Israel menolak mengizinkan masuknya rumah modular ke Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata untuk menampung warga Palestina yang mengungsi di tengah cuaca dingin.

Namun, para mediator akhirnya turun tangan untuk menegakkan kesepakatan tersebut.

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan mulai berlaku bulan lalu, menghentikan sementara perang genosida brutal oleh pasukan Israel yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan menghancurkan wilayah Gaza.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, serta mantan kepala otoritas pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain