Jakarta, Aktual.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.

“Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan,” ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (20/2).

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

“Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR,” ujar Ara.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.

Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.

“Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani.

Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

“Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

“Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengatakan terdapat proses verifikasi untuk para pelaku UMKM yang ingin mengelola tambang.

Hal itu menyusul Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengelola pertambangan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Kami, Kementerian UMKM, diikutkan dalam proses verifikasi pertambangan,” kata Helvi saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Kamis (20/2).

Hasil dari verifikasi tersebut nantinya akan berupa rekomendasi UMKM yang bisa mengelola tambang, yang dikirimkan oleh Kementerian UMKM kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kerja sama lintas kementerian ini pun membuat para pelaku UMKM yang tertarik untuk mengelola tambang harus mengajukan diri ke Kementerian UMKM terlebih dahulu, baru nantinya dilanjutkan ke Kementerian ESDM.

“Sehingga kami akan memastikan bahwa UMKM yang kami rekomendasikan benar-benar layak,” kata dia.

Namun, Helvi menggarisbawahi bahwa tidak semua UMKM bisa masuk ke industri pertambangan.

Ia mengatakan hanya UMKM yang memiliki lahan atau memiliki perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan yang dapat mengajukan izin pengelolaan tersebut.

“Harus ada perikatan dengan pemilik lahan. Tidak bisa hanya sekadar mengajukan izin tanpa dasar kepemilikan atau keterkaitan dengan lahan yang akan dikelola,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UU Minerba merupakan sebuah momentum bagi pengusaha UKM untuk ikut serta menjadi penopang ekonomi Indonesia.

“Secara spirit munculnya aturan baru dalam Undang-Undang Minerba memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah dalam menaikkan level usahanya,” kata Maman, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (19/2).

“Karena kita ingin mengangkat sektor UKM sebagai sebuah sektor yang betul-betul menjadi penopang ekonomi negara, sama seperti di China, Korea Selatan, Jepang, dan di beberapa negara maju lainnya,” ujar dia menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan