Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mendukung pembekalan atau retret bagi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang diharapkan mereka nantinya dapat mendukung semua kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan retret ini, kepala daerah diharapkan bisa memahami Astacita dan visi misi Presiden Prabowo sehingga mereka mendukung semua kebijakan dan program pemerintah,” jelas Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/2).

Setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis ini, para kepala daerah akan mengikuti retret pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak ada gugatan atau selesai gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi akan mengikuti pembekalan di Magelang.

Mereka akan memperoleh materi yang disampaikan langsung oleh 42 menteri Kabinet Merah Putih tentang Astacita yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Retret kepala daerah memang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, undang-undang itu mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“Retret kepala daerah dapat dimaknai sebagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja kepala daerah,” ucap Toha.

Menurut Toha, retret sangat bermanfaat membantu kepala daerah untuk membangun kinerja di daerahnya masing-masing-masing, seperti meningkatkan kinerja, mengelola pemerintahan, meningkatkan kerja sama, mengembangkan strategi dan rencana aksi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengembangkan inovasi dan solusi kreatif.

“Setiap kepala daerah memang memiliki RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) sesuai janji kampanye politik kepala daerah masing-masing, tetapi pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Apalagi ada kewajiban pemerintah pusat memberikan dana bantuan kepada pemerintah daerah,” katanya.

Toha melanjutkan retret yang digagas Presiden Prabowo itu sangat visioner dalam kaitan peran pemerintah pusat terhadap pemda dalam hal peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas.

“Retret kepala daerah menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai program Astacita,” ucapnya.

Ia juga mengimbau agar tidak ada kepala daerah yang mbalelo (memberontak) berniat tidak hadir dalam kesempatan yang sangat berharga tersebut.

“Sebagai mantan kepala daerah, saya percaya retret kepala daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan kepemimpinan kepala daerah,” ujar Toha yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sukoharjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan beberapa langkah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia menilai, meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya.

“Kalau kita lihat PDB kita itu berdasarkan PPP, Purchasing Power Parity, maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu 4,8 triliun dolar AS. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/2).

Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk di antaranya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.

Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar 2 triliun dolar AS dengan 50 juta penduduk.

“Jadi Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi itu 1,3 triliun dolar AS, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 akan menjadi landasan penting untuk mencapai target pembangunan jangka menengah 8 persen.

Ia mengakui target tersebut sangat tinggi namun bukan suatu kemustahilan.

Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen pada 1986-1997, bahkan 8,2 persen pada 1995 melalui transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (manufaktur).

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan.

Untuk mendorong ekonomi di triwulan I-2025, kebijakan yang disiapkan mencakup kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran, paket stimulus ekonomi, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan panen padi terealisasi secara optimal.

Kemudian, pemerintah melanjutkan program hilirisasi yang telah menunjukkan bahwa hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Produk nikel menjadi contoh, di mana pada 2023 ekspor produk hilirisasi nikel mencapai 33,52 miliar dolar AS, kemudian pada 2024 diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS, meningkat sekitar 800 persen dibandingkan pada 2017 yang hanya 4 miliar dolar AS.

“Pemerintah mendorong banyak program yang dihilirisasi dan hilirisasi itu normal dilakukan di sektor manufaktur, termasuk di sektor otomotif. Oleh karena itu, Pemerintah sudah membuat roadmap terkait dengan regionalisasi daripada hilirisasi dari segi produk, dari segi jenis, dari segi provinsi atau region yang didorong,” tutur Airlangga.

Menko mengatakan, upaya hilirisasi tersebut didorong melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang sekaligus akan mendorong perekonomian daerah. Salah satunya yakni KEK Gresik, yang mana Indonesia pertama kali memproduksi emas di Gresik.

Peningkatan produksi emas di dalam negeri ini akan didukung dengan adanya peluncuran bank emas (bullion bank), yang tidak hanya memperkuat industri pertambangan tetapi juga berfungsi sebagai bumper ekonomi dalam menghadapi fluktuasi pasar global.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan cadangan devisa (cadev) hasil ekspor, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan akan berlaku per 1 Maret 2025.

Dalam kebijakan ini, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA Sistem Keuangan Indonesia (SKI) akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan.

Pemerintah memperkirakan cadev Indonesia akan bertambah sekitar 80 miliar dolar AS sampai 100 miliar dolar AS.

“Dengan demikian, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden langkah-langkahnya sudah banyak. Tentu dampaknya tidak harian, tapi mid to long term, dan ekonomi Indonesia saat sekarang posisinya relatif kuat. Tentu dengan pengelolaan yang lebih optimal diharapkan investasi kita bisa dilakukan oleh Sovereign Wealth Fund kita sendiri sehingga bisa memperkuat engine of growth ke depan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi,” kata Mafirion.

Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.

“Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas,” ujarnya.

Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.

“Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas,” ungkapnya.

Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.

“Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat,” ucap Mafirion.

Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.

“Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik,” ujarnya.

Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.

“Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik,” ujar dia.

Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra