9 April 2026
Beranda blog Halaman 994

Gizi Berujung Gawat, Keracunan Massal Siswa NTT Diduga dari Menu MBG

Gizi Berujung Gawat, Keracunan Massal Siswa NTT Diduga dari Menu MBG

Jakarta, aktual.com – Insiden keracunan massal siswa terjadi di dua wilayah berbeda di Nusa Tenggara Timur (NTT) usai mereka mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus pertama terungkap di SMP Negeri 8 Kota Kupang, pada Selasa (22/7/2025), ketika sejumlah siswa mengeluh sakit perut dan diare tak lama setelah menyantap menu MBG yang terdiri dari tahu dan sayur.

Beberapa siswa sempat merasakan keanehan pada rasa makanan yang asin dan asam, namun tetap memakannya. Tak lama kemudian, siswa mulai izin ke toilet dan jumlahnya meningkat tajam hingga memenuhi ruang UKS.

“Proses belajar terganggu karena banyak siswa bolak-balik ke kamar mandi. Mereka mengeluh mencret dan perut sakit,” kata Kepala Sekolah Maria Theresia Lana, Selasa (22/7/2025).

Sebanyak 140 siswa dilaporkan terdampak. Pemerintah Kota Kupang menanggung seluruh biaya pengobatan di RSUD SK Lerik. Hingga Rabu (23/7/2025), delapan siswa masih menjalani perawatan.

“Sejauh ini sudah sehat dan sebagian besar sudah pulang sejak kemarin dan tersisa 8 orang tunggu pemulihan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Retnowati.

Ia menambahkan, “Belum ada laporan (terkait diagnosis). Hanya, mereka itu banyak nyeri pada perut,” katanya.

Kasus serupa muncul keesokan harinya, Rabu (23/7/2025), di Kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Sebanyak 75 siswa SMA dan SMK dari tiga sekolah mengalami keluhan pusing, mual, gatal, dan lemas usai mengonsumsi menu MBG.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Hendry Novika Chandra, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Para siswa dirawat di RS Karitas Waitabula, RSUD Reda Bolo, dan Puskesmas Radamata.

“Kami telah mengambil sampel sisa makanan dari sekolah dan dapur penyedia untuk diuji laboratorium,” kata Hendry, sembari menegaskan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Kupas RKUHAP: Pacu Aparat, Pincang Korban

Ilustrasi: Kupas RKUHAP: Pacu Aparat, Pincang Korban

Jakarta, Aktual.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menuai kritik tajam karena dinilai melemahkan berbagai mekanisme pengawasan dan perlindungan hak dalam penegakan hukum. Praperadilan, yang selama ini menjadi rem darurat untuk menilai legalitas upaya paksa, dipangkas ruang lingkup dan durasinya, sementara peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dihapus tanpa disertai alternatif kontrol independen.

Di sisi lain, izin penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan dialihkan dari hakim ke atasan penyidik atau prosedur administratif, sehingga mekanisme due process yang mengharuskan keterlibatan yudikatif semakin tergerus.

Lebih jauh, perluasan kewenangan aparat penegak hukum, mulai dari teknik pembelian terselubung hingga istilah “keadaan mendesak” yang tidak terdefinisi, membuka celah untuk praktik sewenang-wenang.

Syarat formal seperti dua alat bukti dijadikan patokan kuantitatif tanpa menimbang alasan yang cukup, sedangkan hak korban dan peran advokat hanya dicantumkan secara normatif.

Dalam praktiknya, advokat dibatasi menyampaikan catatan di luar persidangan, akses mereka terhadap alat bukti dikendalikan penuntut umum, dan forum pengaduan bagi korban yang mengalami penanganan tak beralasan tidak diatur operasionalnya.

Sementara itu, konsep restorative justice dan diversi dicampur sehingga wewenang penghentian perkara justru dipegang sepenuhnya oleh penyidik, tanpa akuntabilitas lembaga lain. Dengan kata lain, potensi pemerasan terhadap korban pun mengintai.

Ditambah lagi, standar pembuktian tidak menekankan relevansi bukti seperti di negara maju, dan prosedur penanganan bukti elektronik maupun perekaman pemeriksaan hanya bersifat opsional.

Kekhawatiran terbesar menyasar KPK, yang selama ini mengandalkan lex specialis untuk menindak korupsi. RKUHAP memaksanya mengikuti prosedur umum izin penyadapan dan penyitaan, sehingga efektivitas lembaga antikorupsi bisa terpangkas.

Para akademisi, masyarakat sipil, dan pakar hukum menegaskan bahwa tanpa revisi substansial, seperti mengembalikan praperadilan komprehensif, memperkuat peran hakim dan advokat, menjamin hak korban, serta memelihara keistimewaan KPK, RKUHAP berisiko menurunkan standar perlindungan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa RKUHAP tidak melemahkan KPK. “Saya tegaskan bahwa RKUHAP tidak berlaku untuk ketentuan yang sudah diatur khusus, termasuk UU KPK. Itu jelas di Pasal 3 ayat (2). Penyidik KPK tidak akan diintervensi oleh mekanisme umum, apalagi soal penyadapan, itu masih bisa menggunakan mekanisme di UU-nya sendiri,” ujar Habiburokhman, Rabu (23/7/2025).

“Kami di DPR justru ingin memperkuat kepastian hukum, supaya tidak ada tumpang tindih antar aturan. Kalau hari ini teman-teman masyarakat sipil merasa ada yang kurang, kita buka ruang dialog, termasuk lewat RDPU. Tapi jangan langsung framing DPR ingin melemahkan KPK,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Belum Lepas dari Kasus Iklan Fiktif, Yuddy Renaldi Kini Ditahan Kejagung dalam Skandal Sritex

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan korupsi iklan fiktif di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau bank bjb. Lembaga antirasuah itu mencatat total anggaran sebesar Rp409 miliar telah dikeluarkan bank bjb untuk penempatan iklan di media massa melalui enam agensi periklanan.

Namun, dari jumlah tersebut, KPK menyebut sekitar Rp222 miliar justru dibelanjakan secara fiktif untuk kebutuhan di luar penganggaran alias non-budgeter.

“Sebagian besar dana itu tidak benar-benar digunakan untuk penayangan iklan, melainkan untuk keperluan lain yang tidak sesuai peruntukannya,” kata salah satu sumber internal KPK, Rabu (23/7/2025).

Lima Tersangka, Termasuk Eks Dirut dan Bos Agensi, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, diantaranya, Yuddy Renaldi, mantan Direktur Utama bank bjb, Widi Hartono, Pimpinan Divisi Corporate Secretary bank bjb, Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), Suhendrik, pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress dan Sophan Jaya Kusuma, pengendali Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB)

KPK menduga para pelaku bekerja sama dalam merekayasa proyek-proyek iklan dan menyerap dana publik tanpa realisasi yang jelas di lapangan.

Tersangkut Ganda di Kasus Sritex, Yuddy Lebih Dulu Ditahan Kejagung

Menariknya, meski sudah berstatus tersangka di KPK, Yuddy Renaldi lebih dulu ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus lain, yakni dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), perusahaan tekstil besar yang kini bangkrut.

Dalam perkara itu, Yuddy ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pada 21 Juli 2025. Namun karena alasan kesehatan, Yuddy saat ini ditahan di luar rutan sebagai tahanan kota.

“Tersangka YR dilakukan Penahanan Kota selama 20 hari ke depan karena alasan kesehatan,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya.

Kejagung menduga Yuddy berperan penting dalam menyetujui penambahan plafon kredit sebesar Rp350 miliar kepada Sritex, padahal perusahaan tersebut sebelumnya tidak melaporkan kredit eksisting sebesar Rp200 miliar.

Total Potensi Kerugian Negara Tembus Rp1 Triliun

Tak hanya bank bjb, dua bank pembangunan daerah lainnya yang terseret dalam skandal pembiayaan Sritex adalah Bank DKI Jakarta dan Bank Jateng.

Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian keuangan negara dari rangkaian pemberian kredit bermasalah ini mencapai Rp1 triliun, dan nilai pastinya kini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sejauh ini, total 11 orang tersangka telah ditetapkan dalam kasus Sritex, termasuk mantan Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Umumkan Logo dan Tema HUT ke-80 RI, Prabowo Tekankan Kesejahteraan Rakyat sebagai Prioritas Nasional

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (23/7). Aktual/TIM MEDIA PRABOWO SUBIANTO

Jakarta, aktual.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (23/7). Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan selama ratusan tahun harus diwujudkan dalam bentuk nyata, salah satunya dengan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun ini kita merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80. Delapan dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka,” kata Prabowo.

Ia menyatakan bahwa peringatan hari kemerdekaan bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga momen untuk mengobarkan kembali semangat para pendiri bangsa dalam membangun negara yang adil dan makmur.

“Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah tetapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita yang besar. Sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Prabowo kemudian mengumumkan tema resmi peringatan HUT ke-80 RI, yakni “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Ia menjelaskan bahwa tema ini tidak dipilih secara sembarangan, melainkan mencerminkan arah perjuangan dan visi besar bangsa.

“Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita, kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.”

Dalam pidato tersebut, Prabowo secara tegas menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat sebagai pilar utama menuju Indonesia yang maju.

“Kita ingin menjadi negara yang makmur. Kita tak ingin menjadi negara yang miskin, kita tak ingin memiliki saudara kita yang kelaparan. Karena itu kita tak ingin hanya berdaulat tetapi rakyat kita harus sejahtera. Dengan demikian baru kita percaya dan yakin kita bisa mencapai Indonesia yang maju.”

Prabowo mengingatkan bahwa tema ini tidak boleh hanya menjadi jargon atau seremonial belaka, tetapi harus menjadi pegangan dalam setiap tindakan kebangsaan.

“Saudara-saudara, tema ini harus menjadi suatu patokan jangan hanya sekadar menjadi suatu slogan atau mantra.”

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meluncurkan desain logo HUT RI ke-80 yang menggambarkan angka “80” berbentuk tak terputus, sebagai simbol keberlanjutan perjuangan.

“Desain logo HUT ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis desain ini menampilkan bentuk angka delapan dan nol yang saling terhubung tanpa ujung dan tidak terputus. Infinity.”

“Bentuk ini melambangkan persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus.”

Menutup pidatonya, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merayakan kemerdekaan secara bermakna, dengan kegiatan positif yang bermanfaat bagi sesama, bukan sekadar seremoni.

“Rayakan kemerdekaan dengan kegiatan yang baik positif, gotong royong, lomba-lomba, pentas seni budaya, kegiatan bakti sosial untuk rakyat. Apalagi saudara kita yang paling tertinggal. Jangan sekadar seremoni upacara tetapi bentuklah kegiatan yang nyata.”

Dengan semangat tersebut, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa masa depan Indonesia akan cerah jika seluruh rakyat bersatu dan bekerja bersama.

“Masa depan kita cerah kita akan bangkit menjadi negara yang maju, kita akan bangkit menjadi negara yang hebat.”

“Maka dengan semangat besar, maka dengan hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI.”

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

PCO: 80 Koruptor Sudah Ditangkap Selama 9 Bulan Pemerintahan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan pers bersama dalam pertemuan tahunan Leaders? Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Parliament House, Singapura, Senin (16/6/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/pri.

Jakarta, aktual.com – Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hariqo Satria menyebut penangkapan 80 lebih tersangka korupsi di era Presiden Prabowo, termasuk tokoh yang dulu dianggap kebal hukum, sebagai babak baru pemberantasan korupsi yang sistematis dan berani.

“Dalam waktu kurang dari setahun, lebih dari 80 orang tersangka dari berbagai latar belakang —termasuk pejabat tinggi dan pengusaha besar— telah ditangkap. Bahkan, figur-figur yang selama ini dianggap kebal hukum, kini diproses secara transparan,” katanya di Jakarta, Rabu (23/7).

Ia mengatakan, Indonesia telah menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi selama dua dekade terakhir.

“Dari 2004 hingga 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi menangani sedikitnya 1.809 kasus korupsi yang melibatkan pejabat di berbagai tingkat pemerintahan. Itu belum termasuk ribuan kasus lain yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, kata Hariqo, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya memerangi korupsi karena dampaknya langsung merugikan masyarakat, salah satunya program yang tidak bisa cepat direalisasikan.

Misalnya, kata Hariqo, program revitalisasi sekitar 10.440 hingga 11.000 sekolah pada tahun ini. Sebagai program dengan jumlah terbesar dalam sejarah itu, dihadapi tantangan, karena sekitar 40 persen dari total 436.707 sekolah di Indonesia mengalami kerusakan.

Dikatakan Hariqo, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi menjadi langkah krusial untuk menuju masa depan Indonesia yang semakin cerah.

Pemerintah turut mengedepankan langkah pencegahan dalam pemberantasan korupsi melalui sejumlah inisiatif sistematis.

Upaya tersebut mencakup penyusunan data sosial ekonomi tunggal guna menghindari manipulasi, perbaikan tata kelola birokrasi agar lebih transparan, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi digital. Selain itu, keterbukaan anggaran publik terus didorong, disertai perlindungan dan apresiasi bagi pelapor pelanggaran.

Tak hanya itu, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, guna memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Ikhtiar lainnya adalah menaikkan gaji hakim, terutama bagi hakim muda yang kenaikan gajinya hingga 280 persen. Langkah ini diyakini Hariqo memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah potensi suap terhadap aparat hukum.

“Dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, Indonesia diyakini akan lebih cepat menuju cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera,” kata Hariqo.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hizbullah Serukan Negara Arab dan Islam Ambil Langkah Praktis Dukung Gaza

Sebuah layar siaran televisi menunjukkan pemimpin baru Hizbullah Sheikh Naim Qassem menyampaikan pidato pada 30 Oktober 2024. (ANTARA/Xinhua/Bilal Jawich)

Beirut, aktual.com – Pemimpin Hizbullah Naim Qassem pada Selasa (22/7) menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di tengah operasi militer Israel yang masih berlangsung di daerah kantong tersebut.

“Tanggung jawab ada di tangan negara-negara Arab dan Islam, baik pemerintah maupun rakyatnya. Pilihlah tingkat respons apa pun yang Anda bisa, asal jangan hanya menjadi penonton,” ujar Qassem dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kantor Berita Nasional Lebanon.

Dia menyebut operasi Israel di Gaza sebagai bagian dari agresi Amerika Serikat dan Israel yang lebih luas yang ditandai dengan “genosida, kelaparan, dan pembunuhan massal”, seraya menuding kedua negara itu telah melanggar semua batas kemanusiaan dan moral.

“Tidaklah cukup bagi negara-negara hanya menyerukan gencatan senjata. Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah nyata dan sanksi, isolasi diplomatik terhadap Israel, dan pemutusan segala bentuk kerja sama dengan mereka,” kata Qassem.

Dia juga mengimbau negara-negara Arab dan Islam untuk menghentikan upaya normalisasi, menutup kedutaan besar Israel, dan memobilisasi dukungan kemanusiaan untuk Gaza, serta mengatakan bahwa sikap yang kompak dapat mengubah kebijakan AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain