Jakarta, Aktual.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.

Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa (18/2).

Permohonan audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara menyampaikan terima kasih kepada Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI dan jajaran, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai pembiayaan perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah susun, efisiensi anggaran dan sebagainya.

“Serta berkenan mengaudit kementerian kami, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara,” ujar Ara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara maka Kementerian PKP akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara melalui Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 pada entitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) III BPK.

“Tujuannya untuk memberikan opini atas kewajaran LKKL dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” ujar Anggota III BPK Akhsanul Khaq di Kantor Pusat BPK Jakarta, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/2).

Pada tahun 2025, Ditjen PKN III BPK memiliki 29 entitas kementerian/lembaga yang akan diperiksa dengan dua entitas yang dinilai signifikan, yaitu Kementerian Sosial serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kedua entitas itu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki pengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), baik dari sisi keuangan maupun risiko.

“Dengan demikian, keberadaan kementerian/lembaga signifikan tersebut memberikan dampak alokasi sumber daya pemeriksaan lebih besar, quality assurance yang lebih mendalam, dan hasil pemeriksaan yang dapat mempengaruhi LKPP,” katanya.

Selama tahun 2024, lanjutnya, terdapat beberapa kebijakan signifikan pemerintah yang mempengaruhi laporan keuangan K/L, antara lain kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kebijakan pelaksanaan belanja.

Selain itu, terdapat pula arahan Presiden terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang perlu diperhatikan.

Dia juga menyoroti beberapa permasalahan dari hasil pemeriksaan atas LKPP dan LKKL Tahun 2023 yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Permasalahan tersebut dianggap berpotensi menimbulkan risiko terhadap LKPP/LKKL Tahun 2024.

“Saya berharap pimpinan kementerian/lembaga beserta jajarannya menaruh perhatian yang lebih atas permasalahan-permasalahan signifikan dan berulang tersebut,” ungkap Akhsanul.

Pada kesempatan itu, pihaknya senantiasa berkomitmen untuk mendukung, berperan aktif, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Dalam melaksanakan tugasnya, BPK selalu menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, integritas, profesionalisme serta kode etik,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengecek kelancaran produksi hingga distribusi pangan terutama selama menghadapi bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 H.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah menelusuri apakah produksinya, distribusinya (lancar),” kata Wamendagri ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta, Senin (17/2).

Dia menyampaikan bahwa hal itu penting karena pihaknya mendapat laporan terjadi kenaikan harga pangan seperti cabai rawit, minyak goreng dan gula pasir.

Untuk itu, perlu memastikan kelancaran produksi dan distribusi pangan di seluruh Indonesia selama periode tersebut, dengan fokus pada komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga.

Dia menuturkan, berdasarkan laporan dari pemda, harga cabai merah, minyak goreng, dan gula pasir mengalami kenaikan di beberapa kota dibandingkan minggu lalu.

Bima menambahkan bahwa kenaikan harga terjadi di 166 kota untuk minyak goreng dan 148 daerah untuk gula pasir, sementara harga cabai rawit merah dilaporkan sedikit turun.

Untuk itu, Wamendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memeriksa lebih lanjut mengenai distribusi pangan dan memastikan tidak ada hambatan dalam pergerakan barang ke pasar.

Selain itu, pemda juga diminta untuk melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan.

“Tadi disepakati atas dasar perintah dari Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman). Kami akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan PD pasar di seluruh Indonesia,” ucap dia.

Operasi pasar akan dilakukan di daerah yang mengalami lonjakan harga, dengan melibatkan komoditas yang telah ditentukan dan titik-titik pasar yang sudah diidentifikasi berdasarkan laporan terkini.

“Terutama daerah-daerah yang tadi mengalami indikasi kenaikan agar bisa dikendalikan dan turun operasi pasar di sana. Dengan komoditas yang sudah ditentukan dan juga dengan titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan laporan,” tambah Bima.

Wamendagri menegaskan bahwa koordinasi yang lebih intensif akan dilakukan untuk memantau inflasi dan harga pangan selama bulan Ramadhan agar kebutuhan masyarakat tetap tercukupi tanpa gangguan.

“Kami akan menyelenggarakan koordinasi lebih intens lagi. Tidak saja untuk memantau inflasi tetapi juga harga bahan pokok selama bulan Ramadan,” kata Bima.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan operasi pasar besar-besar untuk menjaga stabilitas harga pangan menghadapi bulan suci Ramadhan hingga Lebaran 2025.

“Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran, khususnya daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya,” kata Mentan.

Mentan mengaku bahwa pihaknya segera melakukan operasi pasar murah dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal itu penting karena masih ditemukan adanya kenaikan harga pangan di pasaran.

Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan secara detail kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas pangan.

Selain itu, Mentan juga mengaku bahwa rencana pelaksanaan operasi pasar tersebut belum dapat diputuskan, karena pihaknya masih akan melaksanakan rapat lanjutan yang diagendakan pada Rabu (19/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan