“Karenanya kami minta, sebagai Wakil Gubernur DI Yogyakarta Pakualam memiliki tanggungjawab moral untuk menuntaskannya,” katanya.

Pasalnya, dari masalah tanah yang digarap rakyat, muncul gelombang ‘keributan’ antar penggarap dengan pihak Pakualam, sehingga uang negara menjadi tertahan dan tidak bisa direalisir dalam pembangunan.

“Jangan nanti publik malah melihat, kok justru di atas lahan Pakualam terjadi penolakan pembangunan yang diperlukan untuk mengatasi lonjakan penumpang ke dan dari Yogyakarta,” ucapnya.

“Karena itu, sebagai pemimpin, apapun dalih penolakan itu, tapi tetap saja bahwa telah terjadi dari atas tanah Pakualam. Itu persepsi publik.”

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku pihaknya terus mengawal proyek pembangunan bandara baru, NYIA tersebut, melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan dan TP4 Daerah D.I.Yogyakarta.

(Nebby)