Tim Pemenangan AHY-Sylvi dari Partai Demokrat Roy Suryo (kiri), Tim Pemenangan AHY Sylvi dari PAN Yandri Susanto (tengah) dan Tim Pemenangan Ahok-Djarot Trimedya Panjaitan (kanan), hadir dalam diskusi yang bertajuk 'Sinema Politik Pilkada DKI
Tim Pemenangan AHY-Sylvi dari Partai Demokrat Roy Suryo (kiri), Tim Pemenangan AHY Sylvi dari PAN Yandri Susanto (tengah) dan Tim Pemenangan Ahok-Djarot Trimedya Panjaitan (kanan), hadir dalam diskusi yang bertajuk 'Sinema Politik Pilkada DKI", di Jakarta, Sabtu (18/2). Diskusi yang juga diikuti oleh Founder Lembaga Survey Kedai KOPI Hendri Satrio, Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi dari PKS Mardani Ali Sera, dan Analis Politik LIPI Siti Zuhro, ini selain membahas soal kisruh para pendukung masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang banyak terjadi di Media Sosial, dan arah dukungan pasangan AHY-Sylvi pasca tersingkir pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Partai Amanat Nasional (PAN) memandang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas belum saatnya dikeluarkan pemerintah sebab segala ketentuan tentang ormas sudah diatur secara detail dalam UU Ormas.

“PAN tidak pernah diajak diskusi soal penerbitan Perppu meski PAN parpol koalisi. Tapi kalau PAN dimintai saran, menurut kami belum saatnya,” ujar politisi PAN Yandri Susanto dalam diskusi Perppu Ormas yang diselenggarakan Sindotrijaya, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (15/7).

Yandri mengatakan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 baru berusia kurang dari empat tahun. Pembahasannya pun melibatkan banyak pihak dengan waktu yang lama dan dana besar.

“Kalau kita detail membaca UU Ormas, juga sudah sangat detail aturannya, bagaimana pendirian organisasi kemasyarakatan, bagaimana pembiayaannya, termasuk bagaimana jika ada sanksi. Dan semua muaranya di pengadilan,” ujar dia.

Yandri mengatakan seharusnya pemerintah tidak menjadi penilai tunggal terkait keberadaan ormas. Dalam UU Ormas sudah dijelaskan bahwa mekanisme hukum pembubaran ormas di bawa ke pengadilan agar ada ruang pembelaan.

“Kalau penilai tunggal di pemerintah, kasihan pemerintahnya. Bukan hanya pak Jokowi tapi pemerintahan berikutnya juga pasti kan melaksanakan itu,” ujar Yandri.

Meskipun demikian Yandri mempersilakan pemerintah menyerahkan Perppu ke DPR untuk selanjutnya DPR akan memberikan pandangannya apakah akan menyetujui atau menolaknya.

ANT

(Arbie Marwan)