Jakarta, Aktual.co — Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan 200 anggota pasukan khusus yang dikirim untuk memerangi kelompok IS di Irak tidak dapat memasuki negara itu karena Baghdad tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup pada mereka.
Jet-jet tempur Australia mulai menghantam target-target di Irak awal bulan ini sebagai bagian koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk mengusir kelompok garis keras itu, yang dalam hari-hari belakangan ini membuat kemajuan-kemajuan di kota Kobane Suriah utara dan di Irak barat.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama Selasa berembuk dengan para pemimpin militer dari 20 negara termasuk Australia, Turki dan Arab Saudi di tengah-tengah tekanan yang kuat terhadap koalisi pimpinan AS untuk melakukan tindakan lebih keras menghentikan gerak maju mereka.
Tetapi pasukan Australia bermaksud akan melakukan missi-missi “memberi nasehat dan bantuan” pada tentara Irak, masih berada di Uni Emirat Arab sejak pertengahan September karena, kata Abbott suatu perjanjian resmi mengenai status hukum mereka tidak disetujui.
Kedutaan Besar Irak di Australia tidak dapat segera dihubungi untuk diminta komentar.
Abbott mengatakan ia yakin satu kesepakatan akan dicapai,tetapi tidak jelas mengapa perundingan-perundingan itu berlarut-larut begitu lama dan mengapa Canberra ditekankan menyangkut perlindungan hukum sementara mitra-mitra koalisi lainnya tidak.
“Saya dengan sangat tegas mengatakan kepada perdana menteri Irak di New York dua pekan lalu bahwa kami kami ingin sekali membantu,” kaa Abbott kepada wartawan Rabu (15/10), mengacu pada Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi.
“Saya menegaskan bahwa pasukan khusus kami siap pergi dan banyak manfaat yang mereka dapat lakukan di Irak. Tetapi kami berhutang kepada pasukan khusus kami hanya dapat menggelarkan mereka dengan perlindungan hukum .” 
Abbott adalah salah satu dari para pendukung kuat Washington dalam aksi militer di Irak, dengan memasok senjata-senjata kepada pemberontak Kurdi yang memerang IS (Islamic State) dan sering mengacu pada kelompok itu sebagai satu “pemuja kematian” ancaman eksistensial bagi Barat.
Amerika Serikat, Inggris dan Jerman baru-baru ini mengirim para ahli miiiter yang beroperasi di dalam berbagai kapasitas di Irak tanpa status resmi dari Perjanjian Pasukan yang Australia nampaknya dituntut bagi pasukannya.

()