Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Effendi Simbolon yang menolak kebijakan penaikan BBM akan menerima sanksi. Sanksi itu pun disesuaikan dengan mekanisme yang diatur oleh PDIP.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto, Partai akan menertibkan kader yang menolak penaikan BBM. Bentuk penertiban ada dua langkah. Pertama kekeluargaan, mungkin dia miss persepsi, atau ada informasi yang mungkin dia keliru.

Menurut dia, jika tetap bersikeras tak mengubah sikapnya dalam waktu dekat, Effendi Simbolon dapat menerima sanksi yang lebih berat. Sanksi tersebut dapat mencapai pemecatan dari jabatannya di DPP PDI Perjuangan.

“Kedua baru mekanisme organisasi partai, surat peringatan sanksi. Kemudian kalau memang masih terus (ngeyel) pelepasan jabatan di partai, sampai yang paling berat pemecatan pencabutan kartu anggota,” kata Bambang Wuryanto di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (19/11).

Dirinya menyebut, mendukung pemerintah merupakan harga mati bagi PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan pun hari ini adalah partai pemerintah.

“Sudah keputusan rakernas, fraksi adalah alat perjuangan partai di kedewanan. Kalau rakernas sudah memutuskan PDIP mengubah mindset dari luar pemerintahan menjadi mendukung pemerintahan maka kami tidak akan menolak,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: