Jakarta, Aktual.com – Pemerintah memfokuskan penggunaan anggaran mulai tahun depan untuk tiga pos prioritas meliputi proyek ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Prioritas ini yang akan kita dukung untuk penambahan belanja, yakni pertama dari sisi ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ketiga ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah Rapat Terbatas (melalui Video Conference) tentang Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/7).

Ia mengatakan, di dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Jokowi telah memutuskan bahwa akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB.

Jadi rencana itu kata dia, lebih tinggi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR atau lebih tinggi dari 4,7 persen.

“Dengan defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun yang Presiden akan tetapkan prioritas belanja untuk betul-betul mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, Presiden juga menekankan bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan COVID-19 pasca-2020 dan dukungan untuk biaya vaksin.

“Presiden akan meminta untuk besok kita akan melakukan ratas lagi untuk penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini sehingga dia benar-benar produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik,” katanya.

Menkeu menjelaskan bahwa Presiden telah meminta agar belanja ini benar-benar bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta menimbulkan dampak ekonomi atau manfaat yang paling tinggi.

“Itu yang ditekankan Presiden. Kami dengan Bappenas sudah dapat banyak tambahan usulan belanja dari seluruh kementerian/lembaga. Dan Presiden meminta kami untuk melakukan memfokuskan belanja-belanja tersebut yang didukung dengan tambahan defisit agar benar-benar bisa dilakukan untuk memulihkan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan secara lebih cepat,” katanya. (Antara)

(As'ad Syamsul Abidin)