Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla didesak segera menyelesaikan permasalahan tidak transparansinya rekrutmen pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan praktik pengelolaan BUMN dengan cara yang tidak sepatutnya, salah satunya disebabkan oleh tiadanya transparansi dalam rekrutmen pimpinan. Sebagai presiden, Jokowi pun diharap mampu selesaikan masalah ini.
“Ini salah satu janji Jokowi kepada rakyat Indonesia. Selain janji untuk tidak bagi-bagi kekuasaan, tetapi Jokowi diharapkan betul akan kemampuan dirinya untuk mendesain mekanisme yang transparan,” ujarnya, dalam diskusi bertema “Hentikan Penjarahan BUMN: Tolak Seleksi Tertutup Direksi BUMN”,di Warung Dapur Selera, Jakarta, Minggu (16/11).
Dijelaskannya lebih lanjut, BUMN selama ini paling banyak mengeluarkan dana pemerintah. Maka sudah seharusnya rakyat Indonesia memperhatikan proses rekrutmen pimpinan BUMN yang tidak transparan.
Dengan transparansi itu, ujarnya, diharapkan Pemerintahan Jokowi bisa memisahkan antara kepentingan Partai Politik dan BUMN. Karena selama ini keberadaan BUMN dan Parpol sulit dipisahkan. Di mana terjadi campur tangan yang luar biasa antara penguasa dan parpol pendukungnya di BUMN. Akibatnya, BUMN merugi lantaran jadi sapi perahan pemerintah dan parpol yang berkuasa.
Artikel ini ditulis oleh:
