Jakarta, Aktual.com – Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan program pengasuhan di berbagai kementerian/lembaga semakin banyak tetapi angka kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi.

“Karena belum ada pengaturan lanjut dari pengasuhan anak, maka belum ada kesatuan arah dan langkah bagaimana pemetaan, pelaksanaan dan evaluasi dari program-program tersebut,” kata Lenny dalam Konsultasi Nasional Pengasuhan Anak yang diadakan di Jakarta, Rabu (11/12).

Lenny mengatakan beberapa kementerian/lembaga telah mengembangkan berbagai program untuk mendukung penguatan kualitas keluarga maupun pengasuhan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri baru mendapatkan mandat secara langsung membidangi pengasuhan anak sejak 2016 untuk melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dan pengasuhan anak bersama kementerian/lain termasuk pemerintah daerah.

“Upaya peningkatan kualitas keluarga dan pengasuhan anak dilanjutkan secara sinergis dan kolaboratif dalam otonomi daerah secara holistik dan integratif serta berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,” tuturnya.

Menurut Lenny, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasukkan peningkatan kualitas keluarga dan pengasuhan anak ke dalam indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

“Dalam klaster II terdapat indikator penguatan pengasuhan anak seperti pencegahan perkawinan anak, penguatan layanan konsultasi keluarga, penguatan pengasuhan alternatif, pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif, serta ketersediaan infrastruktur ramah anak,” jelasnya.

Lenny mengatakan Kabupaten/Kota Layak Anak sudah mencapai 435 kabupaten/kota dari 514 yang ada di seluruh Indonesia. Kebanyakan kabupaten/kota yang belum melaksanakan Kabupaten/Kota Layak Anak berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.

“Namun, kami pantang mundur karena seluruh anak Indonesia di mana pun harus dilindungi. Sasaran kami setidaknya 514 kabupaten/kota layak sudah memulai diri sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak,” katanya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan Konsultasi Nasional Pengasuhan Anak dalam Rangka Pembangunan Kualitas Keluarga.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto yang hadir dalam acara pembukaan mengatakan konsultasi tersebut harus bisa melahirkan sebuah rekomendasi dan masukan, termasuk untuk DPR.

“Komisi VIII memiliki komitmen yang sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau eksekutif dan legislatif bisa bersinergi, apa pun masalah negeri ini pasti akan ada jalan keluarnya,” katanya.

(Arbie Marwan)