Jakarta, Aktual.co — Penggiat ketenagakerjaan Irham ALi Saifuddin mengatakan, banyak keluhan dari masyarakat sipil, organisasi buruh, dan pemangku kepentingan yang belum diakomodir dalam kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Pelindungan TKI yang sedang berada di luar negeri menjadi titik paling kritis yang harus dibenahi pemerintah,” ujar Irham, Sabtu (29/11).
Irham menegaskan bahwa negara harus hadir dalam perlindungan terhadap tenaga kerja dimanapun mereka berada. Bukan sekedar pasif menerima aduan, tetapi benar-benar melakukan monitoring terhadap kondisi warganegara yang sedang bekerja di luar negeri.
“Penguatan atase ketenagakerjaan dan kantor perwakilan RI di luar negeri sangat penting,” imbuh Irham, menanggapi pelantikan Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) periode 2014-2019 oleh Presiden Joko Widodo (Kamis, 27/11).
Nusron Wahid yang juga Ketua Umum PP GP Ansor tersebut mengemban banyak pekerjaan rumah dalam tatakelola TKI. “Persoalan TKI kita sangat kompleks, mulai dari fase proses rekrutmen hingga setelah bermigrasi dan reintegrasisosial di Tanah Air. Kepemimpinan yang kuat diperlukan di sini. Selain itu hendaknya Kepala BNP2TKI yang baru dilantik benar-benar memiliki misi untuk mengubah carut-marut migrasi ketenagakerjaan kita.”
Irham menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam proses rekrutmen calon tenaga kerja. Pemerintah seolah-oleh tenggelam ditelan masifnya praktek percaloan di daerah-daerah penyuplai TKI.
“Jangan heran kalau calo lebih terkenal di masyarakat. Dalam banyak kasus, calo seringkali memberikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menambah mata rantai rekrutmen, sehingga menjadi berbiaya tinggi dan membebani TKI,” papar Irham.
Artikel ini ditulis oleh:
