Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menilai mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung yang diatur dalam Perppu Pilkada tak dapat ditawar.
Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Istana Negara, Rabu (3/12). Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya keras menjalin komunikasi politik dengan parlemen terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Dengan demikian, pemerintah berharap DPR bisa menerima Perppu yang diajukan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
“Ini masalah prinsip ya,” kata Andi.
Jadi, tambah dia, pemerintah Jokowi-JK dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi pilkada langsung bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar.
Seperti diberitakan sebelumnya, seusai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar 2014-2019, Aburizal Bakrie menyatakan sikap resmi Golkar yang akan menolak Perppu Pilkada. Golkar bahkan sudah bersiap menggugat Perppu itu ke Mahkamah Konstitusi. Sikap Golkar ini diprediksi akan diikuti oleh anggota Koalisi Merah Putih.
Artikel ini ditulis oleh:
