Sejumlah aktivis dari berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Perempuan Desa Internasional dan Hari Ketiadaan Pangan Internasional di Car Free Day, kawawasan Bunderan HI, Jakarta, Minggu(16/10/2016). Dalam aksinya FPR mengajak masyarakat untuk menolak Reforma Agraria Jokowi - JK, Lakasanakan Reforma Agraria Sejati dan menolak kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengklaim bahwa pemerintah akan membangun berbagai infrastruktur penunjang di sekitar lahan tanah objek reformasi agraria (TORA).

“(Di sekitar lahan) TORA itu akan dibangun pemukinan, ada lahannya. Jadi, pasca panennya harus jelas, ada gudang, tentu ada infrastruktur,” kata Darmin, dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial’, di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Minggu (26/3).

Darmin sebelumnya menjelaskan, TORA merupakan bagian dari program redistribusi lahan yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia sesumbar kebijakan itu khusus untuk para petani yang tidak memiliki lahan.

Sebaran lahan TORA, paling banyak di Pulau Kalimantan, di Jawa ada empat provinsi termasuk Banten, di Sumatera terpusat di Sumatera Utara dan Selatan. Pengelolaannya pun disamakan dengan properti, sistem kluster.

“Untuk lahan, untuk TORA bentuk sertifikat adalah hak milik. Tanah ini akan kita desain sertifikatnya supaya nggak bisa di jual. Kepemilikan tidak boleh pecah, harus satu kepemilikan. Pengelolaannya kluster. Tidak bisa dipecah-pecah,” paparnya.

M Zhacky Kusumo

(Nebby)