Jakarta, aktual.com – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menilai rencana aksi massa di depan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Sunanto menyarankan agar masyarakat sebaiknya menghindari aksi dan menghormati proses penyelesaian sengketa Pemilu di MK.

“Kalau mau halalbihalal ya silakan. Tapi fungsikan itu halalbihalal. Bukan malah melakukan aksi mendeligitamasi atau mendesak dan menekan hakim untuk melakukan putusan,” kata Sunanto kepada wartawan, Senin (24/6).

Sejumlah pendukung Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar aksi unjuk rasa di depan MK. Aksi itu bertema Halal Bi Halal Akbar 212. Rencananya aksi akan digelar hingga Jumat 28 Juni 2019.

Masih dikatakan dia, aksi massa itu tidak ada relevansinya dengan kondisi yang terjadi. Justru, ia berpandangan, jika aksi itu dapat membuat disintegrasi di tengah masyarakat.

“Tidak boleh melakukan upaya aksi aksi yang menekan proses yang sudah sangat terbuka. Jadi upaya penggorengan opini malah membuat disintegrasi terjadi,” katanya.

Dia menjelaskan aksi itu membuat publik yang sebenarnya sudah mau menerima kekalahan malah kembali berpikir untuk melakukan upaya disintegrasi.

“Saya kira itu tidak boleh dilakukan terus menerus dengan landasan bahwa payung hukum dan gugatan hukum sudah dilakukan dan kita tinggal menunggu MK,” katanya.

Menurutnya, keputusan MK nantinya adalah keputusan yang berdasarkan fakta dan harus diterima semua pihak.

“Sudah saatnya kita kembali bersama membangun bangsa,” katanya.

Sunanto juga mengimbau masyarakat menghindari narasi narasi yang memecah bangsa, termasuk ikut dalam aksi

“(Aksi) Itu saya kira malah tidak elok dalam konteks demokrasi yang sudah ditempuh oleh 02 dalam pelaksanaan pemilu,” sebut dia.

“Sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keresahan baru. Karena prosesnya sudah sangat panjang. Maka kami berharap semua pihak kembali merajut kebersaaman untuk bangsa ke depan,” pungkas Sunanto.

(Zaenal Arifin)