Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian mengatakan, wacana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah tidak akan berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo.
“Itu kan kebijakan, bukan hal-hal yang bisa menggiring Jokowi ke impeachment (pemakzulan),” kata Alfan Alfian saat dihubungi, Jumat (7/11) malam.
Dia mengatakan, bagi partai oposisi wacana penaikan harga BBM bersubsidi dapat menjadi amunisi untuk mengkritisi. Namun, kebijakan itu jika benar diambil, tidak akan sampai menjatuhkan pemerintahan saat ini.
“Sekalipun potensi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi besar, namun tidak otomatis menjatuhkan pemerintah. Yang jelas menaikkan harga BBM bersubsidi membuat pemerintahan Jokowi jadi kurang populer,” kata dia.
Menurut dia, kharisma Jokowi bakal diuji dalam wacana penaikan harga BBM bersubsidi, serta tidak tertutup kemungkinan publik yang mendukung Jokowi dalam Pilpres juga ikut melakukan demonstrasi.
Belakangan ini bergulir wacana bahwa pemerintah akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Sinyal-sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi disebut-sebut jelas terlihat dari penerbitan tiga kartu berbasis jaminan oleh Presiden Jokowi belum lama ini.
Ketiga kartu Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) disebut-sebut merupakan bantalan atau kompensasi pemerintah atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

()

()