Jakarta, Aktual.co — Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, langkah pencopotan yang dilakukan petinggi TNI dan Polri tidak menjamin dapat meredam potensi bentrok kedua aparat negara beda institusi itu kembali terulang.
Dia mengungkapkan, harus jelas variabel atau tolak ukur penyebab pencopotan yang bersangkutan. Menurutnya, yang terpenting adalah menyelidiki dengan seksama apa embrio masalah yang mendasar sehingga bentrok itu terus menerus terjadi.
“Ya harus investigas dan diselidiki, kalo hanya dicopot tapi Polri dan TNI nya tak diperbaiki ya sama saja,” kata Susaningtyas kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (1/12).
Selain itu, kata dia, konflik yang terjadi antara TNI-Polri tak lepas dari masalah kesejahteraan yang tidak merata dikedua instansi tersebut. Menurutnya, bukan rahasia lagi kemakmuran polisi lebih baik setelah dipisah dari ABRI.
“Utamanya juga terkait soal kesejahteraan, itu salah satu faktor. Jika kesejahteraan TNI tak diperhatikan maka percuma,” ungkap mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.
Dalam mengimbau, bentrokan TNI AD dan personel Brimob Polri masing-masing institusi berpikir jernih dan lebih mengedepankan aspek moralitas.
Dia menambahkan, untuk mencegah terjadi gesekan kedua lembaga, seluruh stekholder terkait harus menganalisis penyebab perseleisihan tersebut. “Ga bisa seremonial saja,harus jelas penyebabnya, dianalisa dan dibuat payung hukum integrasinya.”
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, telah mencopot mencopot Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen Winston P Simanjuntak dan Dandim 0316 Batam, Letkol Inf Josep Tarada Sidabutar. Pencopotan tersebut terkait bentrokan antara Yonif 134/Tuah Sakti, Batam dengan Satuan Brimob Polda Kepri beberapa waktu lalu.
Namun, pernyataan Ryamizard tersebut dibantah oleh KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot mengatakan, pemecatan terhadap prajurit baru bisa dilaksanakan setelah ada hasil investigasi yang dilanjutkan dengan proses hukum.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutarman mengaku masih menunggu hasil penyelidikan untuk dapat mengevaluasi Kapolda Kepulauan Riau dan Kapolres setempat terkait kisruh yang terjadi antara TNI dan Polri di Mako Brimob Polda Kepri di Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.
“Kami akan lihat setelah nanti hasil penyelidikan pemeriksaan keluar seperti apa. Siapa yang paling salah dan siapa yang paling bertanggung jawab itulah yang harus dilakukan penegakan hukum,” kata Sutarman di Ditpol Air Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/12).
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
