Jakarta, Aktual.com — Peneliti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Valeriana mengatakan, bahwa sudah berulang kali Aliansi Petani Indonesia (API) konsisten dalam megoal-kan terkait ‘HPP Multikualitas’ yang sudah dimulai.

Valeriana mengatakan, bahwa harga pembelian petani (HPP) ditetapkan oleh pemerintah untuk instrumen Badan Urusan Logistik (Bulog) agar bisa mengamankan harga produsen dan untuk bisa menstabilkan harga. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata dari tahun 1994-2015, serapan Bulog tidak sampai 10 persen.

“Jadi dari segi penyerapan terlihat HPP tidak efektif,” kata ia kepada Aktual.com, dalam diskusi “Efektivitas Kebijakan HPP Gabah/ Beras Saat Ini Dalam Menghadapi Tantangan Terbuka ASEAN 2016′ di Jakarta, Senin (02/11).

Pada dasarnya HPP, menurutnya, ditujukan untuk menstabilkan harga. Ternyata dari sembilan Instruksi Presiden (Inpres) yang sudah dilaksanakan, hanya Inpres pertama yang terlihat HPP itu di atas harga pasar, khususnya beras.

“Jadi artinya HPP itu ditetapkan tetapi harganya tidak mengikuti HPP, jauh di atas harga normal. Sepertinya tujuan dari HPP tidak terlihat, tidak efektif untuk menurunkan harga,” urainya menambahkan.

Valeriana kembali menjelaskan, dari hasil penelitian di tingkat petani sendiri, ternyata kenaikan HPP juga tidak menimbulkan dampak yang banyak bagi pendapatan petani.

“Itu karena pertama, petani sudah menjual gabahnya sudah di atas harga HPP, jadi seandainya dinaikkan pun tidak akan banyak pendapatan yang didapat,” keluh ia.

Kedua, kata ia, petani Indonesia tidak terlalu banyak memiliki lahan, “Jadi mau naik bagaimanapun HPP tidak terlalu signifikan pendapatannya‎.”

Jika dihubungkan dengan pasar di luar negeri, kata ia, ternyata harga beras kita jauh lebih tinggi dibandingkan beras Thailand dan Vietnam.

“Jadi Kalau terjadi Pasar tunggal, ini menjadi ancaman juga, sudah menjadi otomatis harga itu jadi patokan dalam menjual barang,” ujar ia.

“Harga kita sudah terlalu tinggi, akan bisa menyebabkan beras dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia, ini juga bisa jadi ancaman bagi perberasan kita,” tambahnya.

Untuk diketahui, secara garis besar permasalahan beras di Tanah Air terletak terhadap lima segmen. Yaitu, produksi, distribusi, tata niaga, konsumsi, dan data.

()

()