Jakarta, Aktual.co — Batalnya pengumuman kabinet Jokowi-JK menunjukkan ada kepelikan tersendiri. Hal ini relatif lebih pelik dibanding era SBY, ketika SBY harus menentukan kabinetnya, istilahnya memiliki otoritas penuh dan sendiri.
Demikian disampaikan oleh Siti Zuhro Pengamat Politik LIPI saat berbincang dengan Aktual.co, Rabu (22/10).
“Kepelikan didasari faktor pak Jokowi harus mendengarkan masukan bu Mega, harus mengakomodir kepentingan Wapres JK, atau dari pak Jokowi sendiri,” ucapnya.
Dengan demikian, lanjut dia, menentukan didalamnya (kabinet) bukan Jokowi an sich, meskipun Jokowi punya keleluasan melalui masukan publik (masyarakat sipil), relawan untuk mencari siapa-siapa yang layak.
“Yang perlu ditekankan, Hak Prerogratif presiden jangan sampai tinggal namanya. Tetapi nyatanya (Jokowi) dipanggil ke Teuku Umar (rumah mega),” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
