Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo dianggap bakal mempengaruhi institusinya dalam menuntaskan kasus-kasus yang ditangani korps Adiyaksa tersebut. Hal tersebut pun banyak keraguan di kalangan masyarakat menyangkut prospek penegakan hukum pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Terlebih lagi, Prasetyo dinilai sulit menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara hingga 600 triliun rupiah.
Selain melibatkan banyak pihak dan waktunya sudah lama sekali, penyidik juga akan kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Pidana Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan, saat di hubungi, Jakarta, Senin (24/11).
Menurut Agustinus, lantaran kasus tersebut sudah menggantung sejak 13 tahun yang lalu. Dia sangat meragukan Jaksa Agung baru untuk melanjutkan kasus yang melibatkan banyak pihak itu. “Selain itu, kasus itu melibatkan banyak pihak dan sudah lama sekali.”
Dia menuturkan, saat KPK masih dipimpin Antasari Azhar, para akademisi dari Fakultas Hukum se-Indonesia, sudah pernah melakukan kajian tentang BLBI. “Namun sampai sekarang, belum ada follow up dari KPK. Dari perhitungan kami, kerugian negara dalam kasus tersebut, mencapai angka seribu triliun rupiah.”
Agustinus menambahkan, jika ingin serius menyidik kasus BLBI, maka kejaksaan dapat memulainya dari satu atau dua kasus BLBI yang paling memungkinkan untuk diungkap.
“Dengan begitu, kejaksaan dapat terpacu untuk menuntaskan kasus-kasus BLBI lainnya, dari sekian banyak kasus, pasti ada satu dua kasus yang sudah lengkap barang bukti dan dokumen-dokumennya. Dari situ diharapkan dapat mengungkap kasus-kasus korupsi BLBI lainnya,” kata Agustinus.
Karena itu, agar kejaksaan serius mengungkap dan menuntaskan kasus tersebut, maka publik harus mengawasi terus penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kejaksaan. “Kalau perlu terus dilakukan pengawasan, agar kejaksaan bekerja dengan sungguh-sungguh.”
Sebelumnya, Budayawan dan Rohaniawan, Romo Benny Susatyo mengatakan, pihaknya memberikan waktu enam bulan ke depan bagi Prasetyo untuk menuntaskan Kasus BLBI. “Enam bulan yang harus dilakukan untuk membuktikan dan menuntaskan kasus-kasus seperti BLBI. Kita lihat apakah dia bisa menyelesaikan kasus itu dan kasus-kasus HAM lainnya,” kata Benny.
Seperti diketahui, kasus dugaan penyalahgunaan dana talangan BLBI menyebabkan anggaran negara terancam kolaps. Karena selama 15 tahun terakhir negara terus menanggung akumulasi pembayaran bunga berbunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI.
Berdasarkan penghitungan, pada 2018, pajak rakyat di APBN yang digunakan untuk membayar kewajiban bunga berbunga itu mencapai lebih dari lima ribu triliun rupiah atau sekitar 416,67 miliar dollar AS dengan kurs 12 ribu rupiah per dollar AS. Jumlah ini hampir tiga kali lipat belanja negara di APBN 2014 yang tercatat 1.726 triliun rupiah.Hingga 2013, jumlah kerugian rakyat (dari kewajiban bunga) akibat perampokan dalam skandal BLBI itu sekitar tiga ribu triliun rupiah. Padahal, nilai obligasi rekap pada 1998 hanya 672 triliun rupiah.
Selain menuntaskan Kasus BLBI, kejaksaan juga harus memulangkan para buronan Kasus BLBI yang kabur dan menyembunyikan uang hasil korupsinya di luar negeri. Meski sebelumnya, kejaksaan berhasil memulangkan Sherny Konjongian, buronan 10 tahun kasus penyalahgunaan dana talangan BLBI, dari San Fransisko ke Indonesia, namun masih banyak nama-nama buronan BLBI lainnya yang harus segera ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. 

()

(Wisnu)