Jember, Jawa Timur, Aktual.com – Pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dengan segala program pemulihan ekonomi sangat tergantung pada kebijakan fiskal pemerintah.

“Namun seperti biasanya, implementasinya menjadi masalah besar antara aspek good governance dan kreatifitas inovasi birokrasi dalam menyikapi masalah di lapangan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (15/8).

Pendapat tersebut disampaikan Adhitya  menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI tahun 2020 yang digelar di Gedung MPR/DPR/DPD pada Jumat (14/8) di Jakarta.

“Perlu regulasi yang memperlonggar ruang gerak pengambil keputusan di daerah dalam implementasi pemulihan ekonomi di daerah,” ucap pakar ekonomi moneter itu.

Sebagai negara upper middle income country, lanjut dia, dalam pidatonya Presiden Jokowi mengutarakan ekonomi Indonesia di tengah COVID-19 Sebesar 2,97 persen di kuartal pertama 2020, dan minus 5,32 persen di kuartal kedua.

“Tidak hanya Indonesia, tetapi juga pertumbuhan ekonomi negara-negara maju hingga minus belasan persen, sampai minus 17 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju itu dikatakan Jokowi sebagai peluang dan momentum untuk mengejar ketertinggalan,” tuturnya.

Ia mengatakan Jokowi ingin menjadikan krisis dalam era pandemi itu sebagai batu loncatan untuk mengejar ketertinggalan, dan melakukan transformasi, dengan melaksanakan strategi handal dalam bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan untuk menuju Indonesia Negara Maju 25 tahun mendatang di umur yang 1 abad Indonesia merdeka.

“Kondisi ekonomi 2021 akan sangat terkait dengan penangganan pandemi COVID-19, namun penanganan itu sifatnya masif seluruh dunia yang berpacu menemukan vaksin COVID-19,” kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu.

Adhitya menjelaskan semua skenario pemulihan ekonomi berangkat dari keyakinan penemuan vaksin secepat mungkin ditemukan, artinya pemulihan ekonomi nasional melalui RAPBN 2021 sangat tergantung penemuan vaksin apapun skenario yang dibuat.

“Sehingga pilihan temanya pada aspek kebijakan fiskal RAPBN 2021 yakni percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.

“Meski terkesan optimis, masih penuh risiko karena sektor ekonomi belum akan buka dalam skala ekonomi yang optimal, sehingga masih terbatas. Mereka akan jalan dengan setengah dari kapasitasnya dan melihat dinamika positif dari faktor pandemi,” katanya.

Ia menjelaskan tahun 2021 masih tetap pada komitmen meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat adalah dengan mengelontor uang beredar di masyarakat melalui program-program sosial produktif, bantuan tunai, gerakan stimulus lainnya, namun masih harus dianalisis lagi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Kebijakan fiskal dan moneter terus diupayakan sinkronisasinya terutama untuk tax rasio menjadi perhatian utama. Ujungnya adalah peningkatan daya beli masyarakat karena melalui itu pemulihan ekonomi akan dimungkinkan terjadi melalui determinan konsumsi,” tuturnya. (Antara)

(As'ad Syamsul Abidin)