Adapun pungutan yang dinilai terlalu berlebihan terhadap rakyat yaitu berupa pungutan pernikahan, perceraian dan rujuk. Selain intu pemerintah juga melakukan pungutan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Karenanya sikap tumpulnya daya kritis DPR ini menjadi pertanyaan bagi Rizal. Dia membandingkan di parlemen Amerika Serika, isu pungutan terhadap rakyat menjadi persoalan sensitif dan akan menjadi pembahasan panas dan sengit untuk menguji argumentasi setiap wacana pungutan terhadap rakyat.
“Misalnya beda partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Partai Republik selalu memperjuangkan pajak orang kaya dikurangi, pajak fasilitas golongan menegah ke bawah juga dikurangi. Demokrat sebaliknya. Nah di Indonesia saya mau bertanya, patrai-parta, apa aja sih  yang diomongin?,” kata Rizal di Jakarta, Rabu (1/11).
“Kok bisa ada draf uu sembunyi-sembunyi yang akan di-golkan dan akan membebankan rakyat, tapi parta-parta nggak jelas kemana. Sama sekali tidak membahas hal yang penting ini,” sesal Rizal.
Karenya Rizal mengaitkan sikap bungkamnya parlemen dengan persetujuan alokasi dana pembangunan gedung DPR melalui APBN 2018.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS