Jakarta, Aktual.co — Lebih dari 10.000 orang berunjuk rasa di Budapest menuntut penghapusan pajak penggunaan internet karena dinilai sebagai kebijakan kuno di tengah meningkatnya kecaman kepada Perdana Menteri Hungaria.
Pengunjuk rasa yang mengerumuni kantor Perdana Menteri Viktor Orban yang merupakan kekuatan sayap kanan Partai Fidesz meneriakkan “Bebaskan Hungaria, Gratiskan Internet!” dan meninggalkan keyboard komputer bekas di gerbang tersebut sebagai aksi protes.
Suasana menegang ketika polisi anti huru hara mengepung gedung tersebut karena beberapa jendela rusak akibat dilempari beberapa pengunjuk rasa.
Sebelumnya, ribuan pengunjuk rasa menyalakan layar ponsel mereka di luar gedung Kementerian Ekonomi Hungaria yang digemakan terkait protes pro-demokrasi yang baru-baru ini digelar di Hong Kong.
“Tidak akan ada pajak internet … kita akan menghalanginya,” kata pelaksana aksi Balazs Gulyas kepada kerumunan yang bersorak.
“Jika pajak tidak dihapus dalam waktu 48 jam, kami akan kembali lagi,” ujar Gulyas.
Menteri Ekonomi Mihaly Varga mengatakan bahwa pajak sebesar 150 forint atau setara dengan 0,61 dolar AS pada setiap satu gigabyte dilakukan untuk menjadi penopang anggaran 2015 negara-negara Uni Eropa yang memiliki hutang paling besar, ujarnya ketika mengumumkan retribusi pajak pada Selasa lalu.
Orban dituduh cenderung mengarah pada otoritarianisme, dimana pajak tersebut dikenakan untuk membatasi kritik pemerintah, terutama yang berasal dari media online, ujar Gulyas.
Selain itu, pengenaan pajak ini juga dikhawatirkan akan menyulitkan usaha kecil dan masyarakat untuk mengakses informasi dan materi pendidikan, terutama di daerah miskin, .
“Usulan ini merupakan sebuah kemunduran, ketika sebagian besar negara memudahkan masyarakatnya untuk mengakses internet, ” kata seorang pengunjuk rasa, Judit Nagy-Korsa, 55.
Pajak juga telah memicu protes di Brussels dimana Kepala digital Uni Eropa Neelie Kroes mengomentari hal ini melalui akun twitternya bahwa “Kebijakan ini memalukan bagi para pengguna dan memalukan pemerintah Hungaria”.
Partai Fidesz Orban kemudian mengusulkan pembatasan pembayaran bulanan pada 700 forints atau setara dengan 3 dolar AS bagi konsumen dan 5.000 forints untuk bisnis, tapi langkah tersebut gagal meredam perbedaan pendapat.
“Orban, Enyah!” teriak para pengunjuk rasa saat mereka berjalan menuruni jalan utama ibukota Hungaria.
Perdana Menteri Orban, 51, yang kuat terpilih kembali dengan dua pertiga suara mayoritas pada April lalu, telah menghadapi tekanan yang tidak biasa baru-baru ini setelah Amerika Serikat mengeluarkan pelarangan masuk bagi beberapa pejabat pemerintah atas dugaan korupsi.
Diplomat tertinggi AS di Budapest telah memperingatkan bahwa “kecenderungan negatif” seperti melemahnya supremasi hukum dan intimidasi dari masyarakat sipil di Hongaria harus segera diatasi, katanya pada Jumat.
Dalam aksi demonstrasi ini, beberapa orang pengunjuk rasa yang membawa serta bendera dan poster Uni Eropa dan AS bertuliskan “Pemerintah Mafia”.

()