Jakarta, aktual.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua menuai tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk politisi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.
Menurut Deddy, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu sebaiknya menjalankan tugas kenegaraan di Papua daripada hanya membagi-bagikan produk perawatan wajah kepada masyarakat.
Ia mengkritik kebiasaan Gibran dalam beberapa kesempatan yang terlihat lebih sering membagikan skincare kepada warga, padahal menurutnya masih banyak persoalan bangsa yang lebih mendesak untuk ditangani.
Legislator PDIP tersebut berharap agar Gibran bisa berkantor di Papua dalam waktu yang cukup lama, mengingat banyaknya persoalan yang membutuhkan perhatian serius di wilayah tersebut.
“Mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik,” ujar Deddy kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).
Menanggapi anggapan bahwa penugasan tersebut merupakan upaya Presiden Prabowo untuk “membuang” Gibran, Deddy menolak berprasangka negatif.
“Ah jangan begitu, itu negatif. Kan pasti penting, misalnya ada food estate tiga juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali, enggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam siaran resmi Komnas HAM bertajuk Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang diakses melalui kanal YouTube Komnas HAM pada Selasa (8/7), juga mengonfirmasi penugasan tersebut.
“Sekarang ini Wakil Presiden akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada kantornya di sana untuk bekerja langsung dari Papua untuk menangani masalah ini,” ujar Yusril.
Ia menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap persoalan HAM di Papua sangat tinggi. Karena itu, penugasan Gibran juga mencakup pengawasan terhadap kinerja aparat keamanan agar tidak terjadi pelanggaran HAM.
“Saya pikir ini konsen yang urgent. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga penanganan masalah HAM, bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. HAM itu harus kita tegakkan,” tegas Yusril.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
